Topikseru.com - PDI Perjuangan menilai mekanisme Hak Menyatakan Pendapat (HMP) di DPR RI sebagai salah satu jalur paling rasional untuk merespons polemik ijazah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Namun, partai berlambang banteng itu belum berencana mengajukan mekanisme tersebut dalam Rapat Paripurna DPR pada Selasa, 10 November 2026.
Ketua DPP PDIP sekaligus Wakil Ketua Komisi XIII DPR RI, Andreas Hugo Pareira, mengatakan penggunaan hak konstitusional anggota dewan perlu dipertimbangkan dari sisi efektivitas dan prosedur. Menurut dia, HMP dinilai dapat menjadi mekanisme yang efisien untuk menindaklanjuti persoalan tersebut.
"Saya kira hak menyatakan pendapat itu yang paling rasional, dan efisien, efektif dari segi waktu," kata Andreas di kompleks parlemen, Jakarta, Selasa (10/11/2026).
Baca Juga:
Meski demikian, Andreas menegaskan proses internal fraksi masih membutuhkan pembahasan. Komunikasi di antara anggota Fraksi PDIP, kata dia, terus berlangsung untuk menentukan langkah yang akan diambil.
PDIP juga belum memastikan apakah isu tersebut akan dibahas secara khusus dalam rapat paripurna pembukaan masa sidang. Andreas menyatakan pihaknya masih akan mencermati dinamika yang berkembang di parlemen.
Dia menyinggung Pasal 7 Undang-Undang Dasar 1945 sebagai salah satu ketentuan yang perlu diperhatikan dalam membahas mekanisme tersebut.
Andreas juga menyebut adanya dua putusan pengadilan yang berkaitan dengan persoalan ijazah Wakil Presiden, yakni dari Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung. Menurut dia, perkembangan hukum tersebut perlu menjadi perhatian DPR dalam menentukan tindak lanjut.
"Soal prosesnya, bagaimana mekanismenya, itu ada di dalam aturan di Pasal 7 Undang-Undang Dasar. Nah sehingga mekanisme ini yang harus kita perhatikan betul," ujarnya.
Namun, pernyataan tersebut belum berarti DPR telah menyepakati penggunaan HMP. Pembahasan mengenai dasar hukum, persyaratan, serta tahapan pengajuan tetap harus mengikuti ketentuan yang berlaku.
Pada Senin, 9 November 2026, Dasco mengatakan sejumlah organisasi masyarakat dan anggota DPR dari berbagai fraksi ingin menyampaikan aspirasi terkait persoalan Wakil Presiden melalui mekanisme yang tersedia di parlemen.
Menurut Dasco, DPR belum dapat menindaklanjuti dinamika tersebut karena saat itu masih berada dalam masa reses. Para anggota dewan masih menjalankan kegiatan di daerah pemilihan masing-masing.
"Mengenai dinamika yang ada, memang dari banyak organisasi masyarakat maupun anggota-anggota DPR lintas fraksi ingin menyampaikan aspirasi melalui mekanisme yang ada di DPR mengenai masalah Wapres," kata Dasco di kompleks parlemen, Jakarta, Senin (9/11/2026).
DPR dijadwalkan kembali membuka masa sidang pada Selasa, 10 November 2026. Momentum tersebut diperkirakan menjadi ruang bagi anggota dewan untuk menyampaikan berbagai aspirasi yang berkembang selama masa reses.
Pernyataan Andreas justru menunjukkan bahwa PDIP masih berada dalam tahap komunikasi dan pembahasan internal. Sikap akhir fraksi akan bergantung pada perkembangan politik di parlemen serta pertimbangan terhadap prosedur konstitusional.
Perlu dibedakan pula antara aspirasi anggota DPR, wacana penggunaan hak kelembagaan, dan keputusan resmi DPR. Ketiganya merupakan tahapan berbeda yang tidak otomatis menghasilkan proses politik atau hukum yang sama.
Dengan demikian, pembukaan masa sidang pada 10 November 2026 menjadi momentum penting untuk melihat sejauh mana polemik ijazah Gibran akan dibawa ke agenda resmi parlemen.