Topikseru.com,
Medan - Pengadilan Tinggi (PT) Medan mengubah sebagian putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Medan terhadap mantan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Batubara, drg Wahid Khusyairi, dalam perkara korupsi pengelolaan dana Belanja Tidak Terduga (BTT).
Majelis hakim tingkat banding mengabulkan permohonan banding yang diajukan jaksa penuntut umum (JPU), namun tetap mempertahankan pidana pokok berupa lima tahun penjara yang sebelumnya dijatuhkan oleh Pengadilan Tipikor Medan.
Putusan banding tersebut dibacakan oleh majelis hakim yang diketuai Gerchat Pasaribu. Dalam amar putusannya, majelis menyatakan Wahid terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam Pasal 3 juncto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.
Selain mempertahankan hukuman penjara selama lima tahun, majelis hakim juga menaikkan pidana denda menjadi Rp 200 juta. Apabila denda tersebut tidak dibayarkan dalam waktu satu bulan setelah putusan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka diganti dengan pidana kurungan selama 80 hari.
Uang Pengganti Rp 710 Juta Tetap Dibebankan
Dalam putusan banding, hakim juga tetap menjatuhkan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti sebesar Rp 710.023.211.
Apabila terpidana tidak melunasi uang pengganti dalam waktu satu bulan sejak putusan berkekuatan hukum tetap, jaksa diberi kewenangan untuk menyita dan melelang aset milik terpidana.
Jika hasil penyitaan tidak mencukupi untuk menutupi nilai uang pengganti tersebut, sisa kewajiban akan diganti dengan pidana penjara selama 2 tahun 6 bulan.
Putusan Banding Ubah Sebagian Amar Putusan Tingkat Pertama
Sebelumnya, Pengadilan Tipikor Medan menjatuhkan hukuman kepada Wahid berupa lima tahun penjara dengan denda Rp 150 juta, subsider 70 hari kurungan.
Melalui putusan banding, hukuman badan tidak berubah. Namun, besaran denda dinaikkan menjadi Rp 200 juta beserta penyesuaian pidana pengganti apabila denda tidak dibayarkan.
Dengan demikian, Pengadilan Tinggi Medan hanya mengubah sebagian amar putusan, sementara pokok pidana penjara tetap dipertahankan.
Korupsi Dana BTT Sebabkan Kerugian Negara Rp 1,158 Miliar
Perkara ini berkaitan dengan dugaan penyimpangan pengelolaan dana Belanja Tidak Terduga (BTT) Pemerintah Kabupaten Batubara.
Dalam persidangan terungkap bahwa pengelolaan anggaran tersebut mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp1,158 miliar.
Dana BTT yang dipersoalkan berasal dari alokasi anggaran sekitar Rp 5,17 miliar yang digunakan untuk sejumlah kegiatan, termasuk program pengendalian penduduk dan keluarga berencana di Kabupaten Batubara.
Majelis hakim menilai terdakwa menyalahgunakan kewenangannya dalam pelaksanaan kegiatan sehingga menimbulkan kerugian terhadap keuangan negara.
Dua Rekanan Swasta Juga Terjerat
Kasus ini tidak hanya menjerat mantan Kepala Dinas Kesehatan Batubara.
Dua pihak dari kalangan swasta, yakni Ilmi Sani Ramadhan Sitorus selaku Wakil Direktur CV Sakhti Utama dan Chairuddin Siregar selaku Direktur CV Widya Winda, turut diproses dalam perkara yang sama.
Pada persidangan tingkat pertama, keduanya masing-masing dijatuhi hukuman dua tahun penjara disertai denda Rp50 juta, dengan ketentuan subsider 50 hari kurungan apabila denda tidak dibayarkan.
Lebih Ringan dari Tuntutan Jaksa
Meski permohonan banding jaksa dikabulkan sebagian, putusan Pengadilan Tinggi Medan masih berada di bawah tuntutan JPU.
Sebelumnya, jaksa meminta majelis hakim menjatuhkan pidana enam tahun penjara, denda Rp 500 juta, serta mewajibkan terdakwa membayar uang pengganti lebih dari Rp 1,1 miliar.
Namun, majelis hakim memutuskan mempertahankan pidana penjara lima tahun dengan perubahan pada besaran denda, sementara nilai uang pengganti tetap sebesar Rp 710 juta sesuai amar putusan banding.
Berita Terkait
