Jumat, 13 November 2026

Pelaku Kericuhan dan Pembakaran Kendaraan Dinas di Siosar Dikejar Polres karo

Agus Supratman - Jumat, 13 November 2026 11:15 WIB
Pelaku Kericuhan dan Pembakaran Kendaraan Dinas di Siosar Dikejar Polres karo
Foto: Istimewa
Pembakaran kendaraan dinas pemerintah saat proses penertiban LUT Relokasi Tahap III bagi pengungsi erupsi Gunung Sinabung di kawasan Siosar, Kabupaten Karo, Sumatera Utara, Rabu, 11 November 2026.

Topikseru.com, Karo – Kepolisian Resor (Polres) Karo menegaskan akan mengusut tuntas kericuhan yang terjadi saat proses penyiapan Lahan Usaha Tani (LUT) bagi pengungsi erupsi Gunung Sinabung di kawasan Siosar, Kabupaten Karo, Sumatera Utara, Rabu (11/11/2026). Polisi mendalami keterlibatan sejumlah pihak dalam dugaan penganiayaan terhadap petugas hingga pembakaran empat kendaraan dinas.

Insiden tersebut mengakibatkan tiga aparat mengalami luka-luka. Selain itu, satu unit mobil dinas dan tiga sepeda motor dinas dilaporkan dibakar dalam kericuhan yang terjadi saat petugas gabungan melaksanakan kegiatan penyiapan lahan.

Kapolres Karo AKBP Pebriandi Haloho melalui Kasi Humas Polres Karo AKP Pedoman Maha mengatakan pihaknya menyayangkan terjadinya tindakan kekerasan dalam proses penyiapan lahan tersebut.

Baca Juga:

Ia menegaskan, kepolisian akan memprioritaskan penanganan terhadap personel yang menjadi korban sekaligus melakukan pendalaman terhadap dugaan tindak pidana yang terjadi.

"Kapolres Karo menegaskan bahwa setiap permasalahan yang terjadi di tengah masyarakat hendaknya diselesaikan melalui jalur hukum dan komunikasi yang baik. Perbedaan pendapat maupun penolakan terhadap suatu kebijakan merupakan hal yang dapat disampaikan, namun tidak boleh diwujudkan melalui tindakan kekerasan, penganiayaan ataupun perusakan fasilitas," ujar Pedoman Maha, Kamis malam (12/11/2026).

Menurut dia, aparat penegak hukum akan melakukan penanganan secara profesional dan menyeluruh terhadap insiden tersebut, termasuk mendalami dugaan pelemparan batu, penganiayaan terhadap petugas, pembakaran kendaraan dinas, serta kemungkinan keterlibatan pihak-pihak lain.

Ia menyebutkan setiap dugaan pelanggaran hukum akan ditindaklanjuti berdasarkan hasil penyelidikan, alat bukti, serta ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

"Kami juga mengimbau masyarakat agar tidak mudah terprovokasi oleh informasi yang belum tentu benar dan memberikan kesempatan kepada aparat untuk menjalankan proses hukum secara profesional," katanya.

Di sisi lain, persoalan Lahan Usaha Tani Siosar merupakan bagian dari program relokasi masyarakat terdampak erupsi Gunung Sinabung pada periode 2010–2016.

Program tersebut diperuntukkan bagi masyarakat dari Desa Sigarang-garang, Sukanalu, Dusun Lau Kawar, Kecamatan Namanteran, serta Desa Mardingding, Kecamatan Tiganderket.

Setelah bertahun-tahun meninggalkan kampung halaman akibat bencana erupsi, pemerintah memfasilitasi masyarakat melalui penyediaan hunian tetap (huntap) dan lahan usaha tani sebagai sumber penghidupan sekaligus penopang perekonomian keluarga.

Namun, proses penyediaan lahan tersebut sebelumnya menghadapi gugatan dari masyarakat sekitar sehingga penyelesaiannya harus melalui tahapan hukum yang cukup panjang.

Setelah adanya putusan Mahkamah Agung yang berkekuatan hukum tetap atau inkracht pada 2026, proses penyiapan lahan usaha tani tersebut mulai dilaksanakan pada 6 November 2026.

Pelaksanaan penyiapan lahan itu kemudian diwarnai penolakan yang berujung kericuhan pada 11 November 2026.

Polres Karo berharap penyelesaian persoalan LUT Siosar tetap mengedepankan kepastian hukum, pemenuhan hak masyarakat pengungsi, serta memperhatikan aspirasi warga setempat yang menyampaikan penolakan.

Dialog dan komunikasi antarpihak dinilai penting untuk mencegah konflik berkepanjangan, sehingga persoalan lahan yang telah berlangsung selama bertahun-tahun tersebut tidak kembali memicu benturan di tengah masyarakat.

Kepolisian mengajak seluruh masyarakat tetap menjaga keamanan dan ketertiban, tidak melakukan tindakan yang melanggar hukum, serta mempercayakan penanganan insiden tersebut kepada aparat penegak hukum.

Polri menegaskan bahwa perbedaan pandangan terkait persoalan lahan harus diselesaikan melalui mekanisme hukum dan komunikasi, bukan dengan kekerasan, penganiayaan maupun perusakan fasilitas.

Editor
: Muchlis
Berita Terkait
Aset Lahan Hampir 8.000 Meter Persegi Hasil Menang Perkara, Pemko Medan Siapkan untuk Fasilitas Pemerintah
Kebakaran Lahan di Palangka Raya Mendekati Kantor Pemerintah, Petugas Berjuang Hadang Api
Prabowo Panggil Sejumlah Menteri Bahas Karhutla, Dudung Abdurachman Ungkap Agenda Rapat
Petugas SPBU di Bali Marahi Gubernur karena Kelelahan Layani Konsumen
10 Hektare Lahan Terbakar di Asahan, Api Masih Berpotensi Meluas
Prabowo Bentuk BPGMN, Cegah Karhutla dari Riset hingga Tingkat Desa