Topikseru.com, Jakarta – Komisi III DPR RI mengapresiasi langkah Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) yang memecat Irjen Pol Ahrie Sonta selaku salah satu tersangka kasus dugaan penyadapan ilegal.
Pasca Sidang Komisi Kode Etik Profesi (KKEP) Polri yang digelar pada Selasa, 10 November 2026, telah menjatuhkan vonis Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) atau pemecatan terhadap mantan Kadivkum Polri, Irjen Pol Ahrie Sonta.
"Komisi III DPR RI mengapresiasi sekaligus mendukung penuh langkah tegas institusi Polri yang menjatuhkan sanksi pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) terhadap Inspektur Jenderal Polisi AS," kata Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman dalam keterangan yang dikonfirmasi di Jakarta, Selasa.
Baca Juga:
Menurut dia, pemecatan tersebut sudah sangat tepat dan terukur karena sebanding dengan bobot kesalahan serta penyalahgunaan wewenang yang telah diperbuat AS.
"Tindakan penyelewengan semacam itu jelas mencederai kehormatan Korps Bhayangkara, dan merusak kepercayaan masyarakat terhadap proses penegakan hukum," katanya.
Selain itu, dia memandang pemecatan tersebut sudah tepat karena skandal penyadapan yang dilakukan oleh AS dan tiga tersangka lainnya menjadi salah satu peristiwa paling kelam dalam sejarah Polri di era modern.
"Skandal penyadapan ini patut dipandang sebagai salah satu peristiwa paling kelam, dan barangkali yang terburuk yang pernah mencoreng sejarah kepolisian modern kita," katanya memberi penilaian.
Sementara itu, dia berpandangan bahwa Polri sudah tegas dengan memberikan hukuman PTDH kepada AS.
"Langkah berani ini menegaskan bahwa Polri memegang teguh komitmen zero tolerance (tidak ada toleransi, red.) terhadap setiap pelanggaran berat," katanya.
Walaupun demikian, dia berharap agar ketegasan tersebut dapat diterapkan secara konsisten terhadap tiga tersangka lainnya.
"Ketegasan serupa mutlak diterapkan secara konsisten kepada seluruh oknum atau tersangka lain yang terlibat dalam perkara tersebut. Mereka yang terbukti bersalah harus segera diputus dengan hukuman yang setimpal demi menjamin prinsip kesetaraan di hadapan hukum," ujarnya.
Adapun dia mengatakan Komisi III DPR RI akan terus mengawal tuntas penegakan etik maupun proses hukum pidana terhadap keempat tersangka kasus tersebut.
Sebelumnya, Polri pada 3 November 2026 menetapkan tiga orang sebagai tersangka kasus dugaan penyadapan ilegal dan penghapusan data elektronik.
Mereka adalah mantan Kapolri Jenderal Polisi berinisial LSP, Kepala Divisi Hukum Polri Inspektur Jenderal Polisi AS, serta widyaiswara pada Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Polri Inspektur Jenderal Polisi EH.
Dua hari kemudian, pada 5 November 2026, Polri menetapkan mantan Kepala Divisi Teknologi Informasi dan Komunikasi Polri Inspektur Jenderal Polisi SU sebagai tersangka. Dengan demikian, jumlah tersangka dalam perkara tersebut menjadi empat orang.
Pada hari yang sama, Polri menyampaikan bahwa LSP, AS, dan EH telah ditahan di Rumah Tahanan Negara (Rutan) Mako Brimob, Depok, Jawa Barat. Sementara itu, SU belum ditahan karena masih dalam kondisi sakit pascastroke.
Setelah itu, Polri pada 10 November 2026 menggelar sidang etik terhadap AS, dan menjatuhkan sanksi PTDH dari institusi tersebut.