Topikseru.com, Jakarta – Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) menyebut enam saksi dalam kasus dugaan penyadapan ilegal mengajukan permohonan perlindungan kepada lembaga tersebut.
Ketua LPSK Achmadi dalam keterangan di Jakarta, Selasa, mengatakan permohonan tersebut masih dalam proses penelaahan sejak 6 November 2026.
Dalam proses tersebut, ujar dia, LPSK juga berkoordinasi dengan penyidik Bareskrim Polri yang menangani perkara.
Baca Juga:
Achmadi menjelaskan penelaahan dilakukan dengan mempertimbangkan pentingnya keterangan saksi, tingkat ancaman yang dihadapi serta situasi khusus yang dialami saksi dan/atau korban.
Hal tersebut mengacu pada Pasal 49 ayat (1) dan Pasal 5 ayat (4) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2026 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.
"Perlindungan terhadap saksi penting diberikan untuk menjamin rasa aman dengan mempertimbangkan situasi khusus yang dihadapi, termasuk tingkat kerentanan dan keseriusan tindak pidana," katanya.
Ia menegaskan LPSK akan terus mengikuti perkembangan penanganan perkara tersebut.
LPSK juga membuka kemungkinan adanya penambahan jumlah saksi yang mengajukan permohonan perlindungan seiring perkembangan proses hukum.
Selain itu, LPSK akan mencermati seluruh aspek permohonan, termasuk tingkat ancaman, kerentanan para saksi serta bentuk perlindungan yang dibutuhkan.
Diketahui, Bareskrim Polri telah menetapkan empat tersangka dalam kasus dugaan tindak pidana penyadapan tanpa prosedural (illegal tapping) dan penghapusan data elektronik serta akses ilegal, yaitu LSP, AS, EH, dan SU.
Para tersangka yang merupakan personel Polri diduga melakukan penyadapan ilegal terhadap Presiden RI, pejabat negara, tokoh-tokoh politik, kemudian media, tokoh ormas, lembaga swadaya masyarakat (LSM), dan para pengusaha. Perbuatan itu dilakukan dalam kurun waktu tahun 2025-2026.
Penyadapan tersebut dilakukan tanpa surat permohonan penyidik maupun lampiran laporan polisi (LP) serta tanpa ada kaitannya dengan proses penegakan hukum.
Selain itu, para tersangka juga melakukan penghapusan hasil penyadapan pada Oktober 2026 untuk menghilangkan jejak.
Adapun, tersangka SU berperan sebagai Dewan Pembina Monitoring Center (MC) Bareskrim Polri dan memberikan izin untuk penyadapan serta penghapusan hasil penyadapan.