Topikseru.com - Pengesahan Undang-Undang Perampasan Aset menjadi instrumen baru dalam upaya memulihkan kerugian negara akibat tindak pidana korupsi. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan siap menjalankan aturan tersebut, meski masih mengkaji sejumlah ketentuan yang berkaitan langsung dengan kewenangan dan mekanisme kerja lembaga antirasuah.
KPK menilai perampasan aset memiliki peran penting dalam pemberantasan korupsi. Penindakan terhadap pelaku, menurut lembaga tersebut, tidak cukup hanya berujung pada hukuman pidana, tetapi juga harus mampu mengembalikan kekayaan negara yang telah dirugikan.
Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan lembaganya akan mematuhi ketentuan dalam undang-undang yang telah disahkan DPR bersama pemerintah. Namun, KPK terlebih dahulu melakukan analisis terhadap substansi aturan tersebut untuk memastikan implementasinya selaras dengan tugas dan fungsi pemberantasan korupsi.
Baca Juga:
"KPK sebagai lembaga penegak hukum tentunya juga patuh dan taat terhadap ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Artinya, KPK sebagai pelaksana undang-undang," kata Budi di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis (19/11/2026).
Menurut Budi, pengembalian aset hasil tindak pidana menjadi salah satu aspek penting dalam penegakan hukum. Upaya tersebut diharapkan tidak hanya memberikan efek jera kepada pelaku, tetapi juga mengoptimalkan pemulihan keuangan negara.
Dia menegaskan KPK akan mempelajari setiap pasal dalam UU Perampasan Aset, terutama ketentuan yang memiliki keterkaitan langsung dengan pelaksanaan tugas lembaga.
Kehadiran badan baru dalam mekanisme perampasan dan pengelolaan aset menjadi bagian yang akan dianalisis KPK. Lembaga antirasuah itu ingin memetakan bagaimana ketentuan tersebut beririsan dengan kewenangan yang selama ini dijalankan dalam proses pemberantasan korupsi.
Budi mengatakan kajian akan dilakukan secara menyeluruh terhadap isi undang-undang, termasuk pasal-pasal yang berpotensi memengaruhi pelaksanaan tugas penegakan hukum.
"KPK tentu akan mempelajari dan menganalisis setiap pasal mana yang kemudian punya irisan langsung dengan pelaksanaan tugas dan fungsi pemberantasan korupsi yang KPK lakukan," ujarnya.
Kajian tersebut menjadi penting agar penerapan aturan baru tidak menimbulkan persoalan koordinasi maupun ketidakjelasan dalam pelaksanaan kewenangan antarinstansi.
Budi mengakui adanya diskursus mengenai perampasan kekayaan tidak wajar milik penyelenggara negara atau pejabat publik yang belum diatur dalam undang-undang tersebut.
Persoalan ini menjadi salah satu isu yang perlu diperhatikan dalam evaluasi regulasi ke depan. Sebab, perdebatan mengenai aset tidak wajar berkaitan dengan upaya mendeteksi dan menelusuri kekayaan yang diduga tidak berasal dari sumber yang sah.
KPK berharap pemerintah dan DPR tetap membuka ruang terhadap masukan masyarakat setelah undang-undang diterapkan. Evaluasi dinilai penting untuk mengukur apakah regulasi tersebut benar-benar mampu mencapai tujuan pembentukannya.
"Ketika diimplementasikan, nanti kita akan lihat efektivitasnya seperti apa. Apakah output atau outcome dari regulasi ini sesuai dengan apa yang menjadi roh pembuatan Undang-Undang Perampasan Aset ini? Dengan demikian, bisa dilakukan evaluasi kembali," kata Budi.
Pengesahan ini menandai langkah legislasi pemerintah dan DPR dalam memperkuat instrumen penanganan aset yang berkaitan dengan tindak pidana.
Implementasi aturan tersebut selanjutnya menjadi tantangan bagi aparat penegak hukum dan institusi terkait. Efektivitasnya tidak hanya akan ditentukan oleh substansi regulasi, tetapi juga mekanisme pelaksanaan, koordinasi antarlembaga, pengawasan, serta kemampuan memulihkan aset negara.
Bagi KPK, keberhasilan UU Perampasan Aset pada akhirnya perlu diukur dari dampaknya terhadap pemberantasan korupsi, bukan sekadar keberadaan aturan baru. Seberapa jauh regulasi ini mampu memperkuat pemulihan kerugian negara akan menjadi salah satu tolok ukur penting setelah mulai diterapkan.