Jumat, 20 November 2026

UU Perampasan Aset Resmi Disahkan, KPK Soroti 2 Pasal Ini

Muchlis - Jumat, 20 November 2026 07:05 WIB
UU Perampasan Aset Resmi Disahkan, KPK Soroti 2 Pasal Ini
Gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan Korupsi di Jakarta, Senin (19/10/2026).

Topikseru.com - Pengesahan Undang-Undang Perampasan Aset menjadi instrumen baru dalam upaya memulihkan kerugian negara akibat tindak pidana korupsi. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan siap menjalankan aturan tersebut, meski masih mengkaji sejumlah ketentuan yang berkaitan langsung dengan kewenangan dan mekanisme kerja lembaga antirasuah.

KPK menilai perampasan aset memiliki peran penting dalam pemberantasan korupsi. Penindakan terhadap pelaku, menurut lembaga tersebut, tidak cukup hanya berujung pada hukuman pidana, tetapi juga harus mampu mengembalikan kekayaan negara yang telah dirugikan.

Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan lembaganya akan mematuhi ketentuan dalam undang-undang yang telah disahkan DPR bersama pemerintah. Namun, KPK terlebih dahulu melakukan analisis terhadap substansi aturan tersebut untuk memastikan implementasinya selaras dengan tugas dan fungsi pemberantasan korupsi.

Baca Juga:

"KPK sebagai lembaga penegak hukum tentunya juga patuh dan taat terhadap ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Artinya, KPK sebagai pelaksana undang-undang," kata Budi di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis (19/11/2026).

Menurut Budi, pengembalian aset hasil tindak pidana menjadi salah satu aspek penting dalam penegakan hukum. Upaya tersebut diharapkan tidak hanya memberikan efek jera kepada pelaku, tetapi juga mengoptimalkan pemulihan keuangan negara.

Dia menegaskan KPK akan mempelajari setiap pasal dalam UU Perampasan Aset, terutama ketentuan yang memiliki keterkaitan langsung dengan pelaksanaan tugas lembaga.

KPK Soroti Pembentukan Badan Pengelolaan Aset

Salah satu bagian yang menjadi perhatian KPK adalah ketentuan Pasal 53 dan Pasal 61, yang berkaitan dengan pembentukan Badan Pengelolaan Aset serta Badan Pengawasan Perampasan Aset dan Pengelolaan Aset.

Kehadiran badan baru dalam mekanisme perampasan dan pengelolaan aset menjadi bagian yang akan dianalisis KPK. Lembaga antirasuah itu ingin memetakan bagaimana ketentuan tersebut beririsan dengan kewenangan yang selama ini dijalankan dalam proses pemberantasan korupsi.

Budi mengatakan kajian akan dilakukan secara menyeluruh terhadap isi undang-undang, termasuk pasal-pasal yang berpotensi memengaruhi pelaksanaan tugas penegakan hukum.

"KPK tentu akan mempelajari dan menganalisis setiap pasal mana yang kemudian punya irisan langsung dengan pelaksanaan tugas dan fungsi pemberantasan korupsi yang KPK lakukan," ujarnya.

Kajian tersebut menjadi penting agar penerapan aturan baru tidak menimbulkan persoalan koordinasi maupun ketidakjelasan dalam pelaksanaan kewenangan antarinstansi.

Perdebatan Perampasan Kekayaan Tak Wajar Belum Berakhir

Di tengah pengesahan UU Perampasan Aset, perhatian publik juga tertuju pada persoalan kekayaan pejabat yang dinilai tidak sebanding dengan penghasilan atau sumber pendapatan yang dapat dijelaskan.

Budi mengakui adanya diskursus mengenai perampasan kekayaan tidak wajar milik penyelenggara negara atau pejabat publik yang belum diatur dalam undang-undang tersebut.

Persoalan ini menjadi salah satu isu yang perlu diperhatikan dalam evaluasi regulasi ke depan. Sebab, perdebatan mengenai aset tidak wajar berkaitan dengan upaya mendeteksi dan menelusuri kekayaan yang diduga tidak berasal dari sumber yang sah.

KPK berharap pemerintah dan DPR tetap membuka ruang terhadap masukan masyarakat setelah undang-undang diterapkan. Evaluasi dinilai penting untuk mengukur apakah regulasi tersebut benar-benar mampu mencapai tujuan pembentukannya.

"Ketika diimplementasikan, nanti kita akan lihat efektivitasnya seperti apa. Apakah output atau outcome dari regulasi ini sesuai dengan apa yang menjadi roh pembuatan Undang-Undang Perampasan Aset ini? Dengan demikian, bisa dilakukan evaluasi kembali," kata Budi.

DPR Resmi Sahkan UU Perampasan Aset

DPR RI menyetujui Rancangan Undang-Undang tentang Perampasan Aset terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya untuk disahkan menjadi undang-undang dalam rapat paripurna pada 19 November 2026.

Pengesahan ini menandai langkah legislasi pemerintah dan DPR dalam memperkuat instrumen penanganan aset yang berkaitan dengan tindak pidana.

Implementasi aturan tersebut selanjutnya menjadi tantangan bagi aparat penegak hukum dan institusi terkait. Efektivitasnya tidak hanya akan ditentukan oleh substansi regulasi, tetapi juga mekanisme pelaksanaan, koordinasi antarlembaga, pengawasan, serta kemampuan memulihkan aset negara.

Bagi KPK, keberhasilan UU Perampasan Aset pada akhirnya perlu diukur dari dampaknya terhadap pemberantasan korupsi, bukan sekadar keberadaan aturan baru. Seberapa jauh regulasi ini mampu memperkuat pemulihan kerugian negara akan menjadi salah satu tolok ukur penting setelah mulai diterapkan.

Editor
: Agus Supratman
Berita Terkait
RUU Perampasan Aset Disahkan, Berikut Poin-poin Krusial yang Harus Diketahui
Bukan Cuma Koruptor, RUU Perampasan Aset Juga Sasar Pelaku Investasi Bodong
KPK Periksa Kepala Bea Cukai Tanjung Emas dan 2 Saksi Kasus Korupsi di Lingkungan Dirjen Bea Cukai
UU Perampasan Aset Resmi Disahkan, Begini Cara Negara Menyita Harta Hasil Korupsi
KPK Dorong Kemenbud dan KKP Evaluasi Nilai Kontrak Jasa "Influencer" Raffi Ahmad
DPR Setujui RUU Perampasan Aset Dibawa ke Paripurna, Investasi Bodong hingga Korupsi Jadi Sasaran