Topikseru.com -Pengesahan Undang-Undang (UU) Perampasan Aset menjadi salah satu perkembangan penting dalam upaya pemberantasan korupsi di Indonesia. Melalui aturan ini, negara memperkuat mekanisme hukum untuk menelusuri, mengamankan, dan mengambil alih aset yang berkaitan dengan tindak pidana.
Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI menyetujui Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset menjadi undang-undang dalam rapat paripurna pada Kamis, 19 November 2026.
Regulasi ini telah menjadi pembahasan selama bertahun-tahun karena dinilai penting untuk mengatasi persoalan pengembalian kekayaan hasil kejahatan. Selama ini, penanganan perkara pidana tidak selalu mudah diikuti dengan pemulihan aset yang telah disembunyikan atau dialihkan.
Baca Juga:
Melalui UU tersebut, upaya pemberantasan tindak pidana diharapkan tidak hanya berfokus pada hukuman terhadap pelaku, tetapi juga pada pengembalian kekayaan yang diperoleh secara ilegal.
Bagaimana Negara Bisa Mengambil Alih Harta Hasil Korupsi?
Perampasan aset tidak dilakukan dengan cara mengambil begitu saja harta milik seseorang. Ada proses hukum yang harus dilalui untuk memastikan bahwa kekayaan tersebut memang berkaitan dengan tindak pidana.
Secara umum, prosesnya dimulai dari penelusuran aset. Aparat penegak hukum mencari kekayaan yang diduga berasal dari hasil kejahatan, baik berupa uang dalam rekening, tanah, rumah, kendaraan, maupun bentuk kekayaan lainnya.
Setelah ditemukan, aset dapat diamankan melalui mekanisme hukum, termasuk pemblokiran atau penyitaan sesuai ketentuan yang berlaku. Langkah ini bertujuan mencegah aset dipindahkan atau disembunyikan sebelum proses hukum selesai.
Selanjutnya, permohonan perampasan dapat diajukan kepada pengadilan melalui mekanisme yang ditentukan undang-undang. Hakim akan memeriksa bukti dan dasar hukum sebelum memutuskan apakah aset tersebut dapat dirampas oleh negara.
Dengan demikian, keberadaan aset yang mencurigakan saja tidak cukup untuk membuat negara langsung mengambil alih kepemilikannya.
Ada Mekanisme Perampasan Tanpa Menunggu Putusan Pidana
Salah satu hal yang banyak menjadi perhatian dalam UU Perampasan Aset adalah mekanisme perampasan tanpa putusan pidana terhadap pelaku atau non-conviction based forfeiture.
Mekanisme ini memungkinkan negara mengajukan perampasan aset dalam kondisi khusus yang ditentukan undang-undang, meskipun belum ada putusan pidana terhadap pemilik atau pihak yang diduga terkait.
Ketentuan ini penting untuk menghadapi perkara ketika pelaku meninggal dunia, melarikan diri, atau tidak dapat dituntut dalam kondisi tertentu yang memenuhi persyaratan hukum.
Namun, mekanisme tersebut bukan berarti aparat bebas menyita harta seseorang tanpa alasan. Pengajuan tetap harus didasarkan pada bukti dan diperiksa melalui proses peradilan.
Pengadilan menjadi bagian penting untuk memastikan bahwa perampasan aset tidak dilakukan secara sewenang-wenang.
Rumah, Mobil, hingga Rekening Bisa Menjadi Objek Perampasan
Aset yang berkaitan dengan tindak pidana tidak selalu berbentuk uang tunai. Pelaku kejahatan dapat menyimpan kekayaan dalam berbagai bentuk agar asal-usulnya sulit diketahui.
Karena itu, objek perampasan dapat mencakup uang, tanah, rumah, kendaraan, investasi, maupun kekayaan lain yang memenuhi kriteria dalam undang-undang.
Misalnya, seseorang diduga menggunakan uang hasil korupsi untuk membeli rumah atas nama pihak lain. Jika hubungan antara rumah tersebut dan tindak pidana dapat dibuktikan melalui mekanisme hukum, aset itu dapat menjadi objek permohonan perampasan.
Meski demikian, kepemilikan rumah atau kendaraan tidak otomatis menjadi alasan untuk menyita harta seseorang. Hubungan aset dengan tindak pidana harus dibuktikan dan diperiksa sesuai prosedur.
Bagaimana Jika Aset Milik Orang Lain?
Persoalan lain yang penting adalah perlindungan terhadap pihak ketiga yang memiliki aset secara sah.
Dalam praktiknya, aset yang berkaitan dengan tindak pidana bisa saja berada dalam penguasaan orang lain, termasuk keluarga, mitra usaha, atau pihak yang tidak mengetahui asal-usul kekayaan tersebut.
Karena itu, perlindungan terhadap pihak ketiga yang beritikad baik menjadi salah satu aspek penting dalam pengaturan perampasan aset.
Orang yang memiliki hak secara sah harus mendapatkan kesempatan untuk menjelaskan kepemilikan dan kepentingannya melalui mekanisme hukum yang tersedia.
Ketentuan ini diperlukan agar pemberantasan korupsi tidak justru merugikan masyarakat yang tidak terlibat dalam tindak pidana.
Tidak Hanya Korupsi, Kejahatan Lain Juga Menjadi Sasaran
Cakupan UU Perampasan Aset tidak terbatas pada tindak pidana korupsi. Regulasi ini juga berkaitan dengan penanganan sejumlah tindak pidana lain yang menghasilkan keuntungan ilegal.
Di antaranya tindak pidana narkotika, terorisme, perdagangan orang, serta kejahatan penipuan dan penggelapan tertentu yang menggunakan teknologi informasi atau berdampak luas.
Hal ini menjadi penting karena kejahatan modern sering melibatkan pemindahan uang, penggunaan rekening pihak lain, dan penyamaran kepemilikan aset.
Dengan mekanisme perampasan aset, penegak hukum diharapkan dapat menelusuri kekayaan yang berkaitan dengan kejahatan sekaligus memperkuat upaya pemulihan kerugian.
Tantangan Setelah UU Perampasan Aset Disahkan
Pengesahan undang-undang bukan akhir dari persoalan. Tantangan berikutnya adalah memastikan aturan tersebut diterapkan secara transparan dan tidak disalahgunakan.
Penegak hukum harus memiliki kemampuan menelusuri aset, mengumpulkan bukti, serta mengidentifikasi hubungan antara kekayaan dan tindak pidana.
Di sisi lain, pengawasan pengadilan dan perlindungan hak masyarakat juga harus berjalan dengan baik.
Pengelolaan aset yang telah dirampas perlu dilakukan secara akuntabel agar tidak menimbulkan persoalan baru, seperti kerusakan barang sitaan, penurunan nilai aset, atau penyalahgunaan kewenangan.
Pada akhirnya, keberhasilan UU Perampasan Aset tidak hanya diukur dari banyaknya harta yang disita, tetapi juga dari kemampuan negara mengembalikan aset hasil kejahatan, melindungi hak masyarakat, dan memastikan seluruh proses berjalan sesuai hukum.