Topikseru.com - Penipuan investasi berbasis teknologi informasi kini masuk dalam cakupan tindak pidana yang dapat ditangani melalui mekanisme perampasan aset dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset. Kebijakan ini tak hanya menyasar korupsi, tetapi juga sejumlah kejahatan yang menimbulkan kerugian ekonomi luas bagi masyarakat.
Ketua Komisi III DPR, Habiburokhman, mengatakan RUU Perampasan Aset mencakup sejumlah tindak pidana di luar korupsi, termasuk penipuan dan penggelapan yang memanfaatkan teknologi informasi serta berdampak terhadap perekonomian masyarakat.
Menurut dia, perluasan ruang lingkup tersebut merupakan salah satu masukan masyarakat selama proses pembahasan rancangan undang-undang.
Baca Juga:
"Selain korupsi, ada tindak pidana narkotika dan psikotropika, tindak pidana terorisme dan pendanaan terorisme, tindak pidana penyelundupan manusia, tindak pidana penyelundupan senjata, amunisi dan bahan berbahaya," kata Habiburokhman dalam Rapat Paripurna Ke-13 DPR Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026 - 2027 di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (19/11/2026).
Dia juga menyebut tindak pidana perdagangan orang serta penipuan dan penggelapan berbasis teknologi informasi yang memiliki dampak luas terhadap perekonomian masyarakat sebagai bagian dari cakupan aturan tersebut.
Menurut dia, korban penipuan investasi kerap mendatangi Komisi III DPR untuk mengadukan persoalan yang mereka hadapi. Namun, upaya mengembalikan uang yang hilang tidak selalu berjalan sesuai harapan.
Masuknya penipuan berbasis teknologi informasi dalam cakupan RUU Perampasan Aset diharapkan membuka peluang pemulihan kerugian melalui penanganan aset yang berkaitan dengan tindak pidana.
Persoalan ini menjadi penting seiring berkembangnya modus penipuan yang memanfaatkan platform digital, menawarkan keuntungan investasi tidak realistis, hingga mengelola aliran dana korban melalui berbagai rekening dan instrumen keuangan.
Meski demikian, mekanisme perampasan aset nantinya tetap harus berjalan sesuai ketentuan hukum dan pembuktian yang berlaku.
Habiburokhman mengatakan rancangan tersebut mengedepankan prinsip keadilan, pemulihan, serta pencegahan penyalahgunaan kekuasaan.
Salah satu mekanisme yang disiapkan adalah pembentukan pengawas independen yang ditunjuk presiden dan mendapat persetujuan DPR.
"Kita ada pengawas independen, kita bentuk satu pengawas independen yang ditunjuk oleh presiden dan disetujui oleh DPR. Lalu, ada beban pembuktian yang berimbang dan ada transparansi digital," ujarnya.
Pengawasan independen, keseimbangan pembuktian, dan transparansi digital disebut menjadi bagian dari upaya menjaga agar pelaksanaan undang-undang tetap berada dalam koridor hukum.
Dengan mekanisme tersebut, perampasan aset diharapkan tidak hanya efektif dalam mengembalikan kerugian, tetapi juga memiliki pengaman terhadap potensi pelanggaran hak masyarakat.
Dalam Rapat Paripurna Ke-13 DPR Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026–2027 yang digelar Kamis, 19 November 2026, DPR akhirnya menyetujui rancangan tersebut.
Perampasan aset menjadi salah satu instrumen yang dinilai penting dalam penanganan kejahatan, terutama ketika pelaku memperoleh keuntungan finansial dari tindak pidana, sementara korban kesulitan mendapatkan kembali kerugiannya.
Namun, efektivitas aturan tersebut nantinya akan ditentukan oleh pelaksanaan, ketepatan penelusuran aset, mekanisme pemulihan bagi korban, serta konsistensi pengawasan terhadap aparat yang menjalankan kewenangan.
Persetujuan DPR ini menjadi langkah legislasi penting. Tantangan berikutnya adalah memastikan aturan perampasan aset benar-benar mampu memulihkan kerugian, bukan sekadar mengambil harta, sekaligus melindungi hak pihak yang tidak terlibat tindak pidana.