Kamis, 19 November 2026

Bukan Cuma Koruptor, RUU Perampasan Aset Juga Sasar Pelaku Investasi Bodong

Muchlis - Kamis, 19 November 2026 15:27 WIB
Bukan Cuma Koruptor, RUU Perampasan Aset Juga Sasar Pelaku Investasi Bodong
DPR menyetujui RUU Perampasan Aset.

Topikseru.com - Penipuan investasi berbasis teknologi informasi kini masuk dalam cakupan tindak pidana yang dapat ditangani melalui mekanisme perampasan aset dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset. Kebijakan ini tak hanya menyasar korupsi, tetapi juga sejumlah kejahatan yang menimbulkan kerugian ekonomi luas bagi masyarakat.

Ketua Komisi III DPR, Habiburokhman, mengatakan RUU Perampasan Aset mencakup sejumlah tindak pidana di luar korupsi, termasuk penipuan dan penggelapan yang memanfaatkan teknologi informasi serta berdampak terhadap perekonomian masyarakat.

Menurut dia, perluasan ruang lingkup tersebut merupakan salah satu masukan masyarakat selama proses pembahasan rancangan undang-undang.

Baca Juga:

"Selain korupsi, ada tindak pidana narkotika dan psikotropika, tindak pidana terorisme dan pendanaan terorisme, tindak pidana penyelundupan manusia, tindak pidana penyelundupan senjata, amunisi dan bahan berbahaya," kata Habiburokhman dalam Rapat Paripurna Ke-13 DPR Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026 - 2027 di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (19/11/2026).

Dia juga menyebut tindak pidana perdagangan orang serta penipuan dan penggelapan berbasis teknologi informasi yang memiliki dampak luas terhadap perekonomian masyarakat sebagai bagian dari cakupan aturan tersebut.

Investasi Bodong Jadi Perhatian DPR

Habiburokhman menyoroti praktik investasi bodong sebagai salah satu contoh kejahatan yang dapat menimbulkan kerugian besar bagi masyarakat.

Menurut dia, korban penipuan investasi kerap mendatangi Komisi III DPR untuk mengadukan persoalan yang mereka hadapi. Namun, upaya mengembalikan uang yang hilang tidak selalu berjalan sesuai harapan.

Masuknya penipuan berbasis teknologi informasi dalam cakupan RUU Perampasan Aset diharapkan membuka peluang pemulihan kerugian melalui penanganan aset yang berkaitan dengan tindak pidana.

Persoalan ini menjadi penting seiring berkembangnya modus penipuan yang memanfaatkan platform digital, menawarkan keuntungan investasi tidak realistis, hingga mengelola aliran dana korban melalui berbagai rekening dan instrumen keuangan.

Meski demikian, mekanisme perampasan aset nantinya tetap harus berjalan sesuai ketentuan hukum dan pembuktian yang berlaku.

DPR Janji Siapkan Pengawasan untuk Cegah Penyalahgunaan

Selain memperluas jenis tindak pidana yang masuk dalam cakupan aturan, DPR juga menekankan pentingnya mekanisme pengawasan agar kewenangan perampasan aset tidak digunakan secara sewenang-wenang.

Habiburokhman mengatakan rancangan tersebut mengedepankan prinsip keadilan, pemulihan, serta pencegahan penyalahgunaan kekuasaan.

Salah satu mekanisme yang disiapkan adalah pembentukan pengawas independen yang ditunjuk presiden dan mendapat persetujuan DPR.

"Kita ada pengawas independen, kita bentuk satu pengawas independen yang ditunjuk oleh presiden dan disetujui oleh DPR. Lalu, ada beban pembuktian yang berimbang dan ada transparansi digital," ujarnya.

Pengawasan independen, keseimbangan pembuktian, dan transparansi digital disebut menjadi bagian dari upaya menjaga agar pelaksanaan undang-undang tetap berada dalam koridor hukum.

Dengan mekanisme tersebut, perampasan aset diharapkan tidak hanya efektif dalam mengembalikan kerugian, tetapi juga memiliki pengaman terhadap potensi pelanggaran hak masyarakat.

Setelah 18 Tahun, RUU Perampasan Aset Disetujui DPR

Persetujuan RUU Perampasan Aset menjadi babak baru dari perjalanan legislasi yang telah berlangsung selama 18 tahun di parlemen.

Dalam Rapat Paripurna Ke-13 DPR Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026–2027 yang digelar Kamis, 19 November 2026, DPR akhirnya menyetujui rancangan tersebut.

Perampasan aset menjadi salah satu instrumen yang dinilai penting dalam penanganan kejahatan, terutama ketika pelaku memperoleh keuntungan finansial dari tindak pidana, sementara korban kesulitan mendapatkan kembali kerugiannya.

Namun, efektivitas aturan tersebut nantinya akan ditentukan oleh pelaksanaan, ketepatan penelusuran aset, mekanisme pemulihan bagi korban, serta konsistensi pengawasan terhadap aparat yang menjalankan kewenangan.

Persetujuan DPR ini menjadi langkah legislasi penting. Tantangan berikutnya adalah memastikan aturan perampasan aset benar-benar mampu memulihkan kerugian, bukan sekadar mengambil harta, sekaligus melindungi hak pihak yang tidak terlibat tindak pidana.

Editor
: Agus Supratman
Berita Terkait
DPR Setujui RUU Perampasan Aset Dibawa ke Paripurna, Investasi Bodong hingga Korupsi Jadi Sasaran
Petisi Buka Ijazah Anggota DPR Tembus 24 Ribu, Ini Respons Dasco dan KPU
Habiburokhman Pimpin Verifikasi Cawapres Pengganti Gibran, MPR Siapkan Pemeriksaan 22 Syarat
DPR Revisi UU Sisdiknas Usai Polemik Ijazah Gibran
Gibran Mundur Jadi Wapres, Tetapi Fotonya Masih Terpajang di Pemprov dan DPRD Sumut
Gibran Tiba di DPR – MPR RI untuk Mengundurkan Diri dari Jabatan