Topikseru.com - Dua eks Jenderal Polri bertemu dan membahas sejumlah isu strategis lintas kementerian, mulai dari pemindahan lembaga pemasyarakatan (lapas), sinkronisasi data kependudukan, hingga penguatan pelayanan imigrasi di daerah.
Hal ini saat Menteri Dalam Negeri
Tito Karnavian menerima kunjungan kerja Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas)
Agus Andrianto di Kantor Pusat Kemendagri, Jakarta, Senin (2/6).
Salah satu pembahasan utama adalah rencana pemindahan sejumlah lapas yang saat ini berada di tengah pemukiman padat penduduk ke wilayah pinggiran kota atau luar daerah. Langkah ini dinilai penting untuk mengatasi masalah keterbatasan ruang, keamanan, dan kelayakan bangunan lapas yang ada.
"Pemindahan ini perlu sinergi dengan pemerintah daerah. Kami berharap Pemda bisa mendukung dari sisi penyediaan lahan dan perizinan," ujar Mendagri Tito Karnavian dalam keterangan tertulis.
Rekonsiliasi Data Kependudukan untuk Paspor
Selain isu pemasyarakatan, pertemuan dua kementerian ini juga membahas kerja sama strategis dalam hal pemanfaatan dan integrasi data kependudukan.
Data tersebut dikelola oleh Direktorat Jenderal Dukcapil Kemendagri dan dibutuhkan untuk memperkuat keakuratan identitas dalam pembuatan paspor dan dokumen keimigrasian lainnya.
Tito menyatakan bahwa akurasi data penduduk menjadi fondasi penting dalam reformasi layanan publik, khususnya di sektor keimigrasian.
"Kami akan perkuat integrasi sistem agar validasi identitas bisa lebih cepat dan akurat," kata Mendagri Tito.
Kebutuhan Gedung Kanwil Imipas Jadi Perhatian
Kedua belah pihak sepakat untuk segera menyusun surat edaran bersama terkait kebutuhan gedung Kantor Wilayah (Kanwil) Imipas di berbagai daerah.
Pasalnya, hingga kini masih banyak wilayah yang belum memiliki fasilitas yang representatif untuk mendukung pelayanan publik di bidang
imigrasi dan pemasyarakatan.
"Surat edaran ini nantinya akan menjadi pedoman bagi Pemda agar bisa mengalokasikan lahan maupun aset untuk pembangunan gedung Kanwil Imipas," ujar Tito.
Untuk mendukung hal ini, Kemendagri dan Kementerian Imipas juga berencana menggelar pertemuan virtual dengan melibatkan BPKAD, BPN, dan para Kepala Kanwil Imipas seluruh Indonesia guna merumuskan langkah-langkah teknis dan percepatan penyediaan lahan.
Pertemuan eks Kapolri dan Wakapolri ini juga membahas penguatan kerja sama antara Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) dan Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan (Adwil) Kemendagri bersama pihak Imigrasi dalam pengelolaan lintas batas negara.
Fokus utamanya adalah pengembangan dan pengelolaan Pos Lintas Batas Negara (PLBN) yang menjadi pintu gerbang sekaligus etalase negara di wilayah terluar.
Kolaborasi ini diharapkan memperkuat sistem keamanan, layanan keimigrasian, serta integrasi antarinstansi di kawasan perbatasan strategis.
Langkah Awal Sinergi Lintas Kementerian
Pertemuan yang berlangsung penuh komitmen tersebut turut dihadiri Wakil Menteri Dalam Negeri Ribka Haluk, Sekjen Kemendagri Tomsi Tohir, serta sejumlah pejabat tinggi madya.
Dari pihak Kementerian Imipas hadir Wakil Menteri Imipas Silmy Karim, Sekjen Asep Kurnia, serta jajaran teknis terkait.
Kehadiran dua menteri eks Jenderal Polri dalam satu forum ini menjadi sinyal penting bahwa sinergi lintas sektor sedang digenjot untuk menyelesaikan isu-isu struktural di bidang keimigrasian dan pemasyarakatan.
Tindak lanjut konkret dari pertemuan ini akan menjadi tolok ukur keberhasilan reformasi layanan publik di dua sektor tersebut.
Berita Terkait
Jumat, 25 September 2026
