Topikseru.com, Medan – Partai-partai politik anggota Koalisi Indonesia Maju (KIM) Plus pendukung Pemerintahan Prabowo-Gibran dinilai hanya mendukung Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka untuk kepentingan politik pada Pemilihan Presiden 2024. Namun mereka ramai-ramai ikut mengajukan Hak Menyampaikan Pendapat yang mengarah ke pemakzulan.
Koalisi Indonesia Maju (KIM) Plus, gabungan partai politik yang awalnya mengusung pasangan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka pada Pilpres 2024, meliputi Partai Gerindra, Partai Golkar, Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Demokrat, Partai Bulan Bintang (PBB), Partai Gelora, PSI, Partai Garuda, dan beberapa partai lainnya. Nama ini sebelumnya merupakan perubahan dari Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya (KKIR).
Perluasan dari koalisi inti KIM yang merangkul partai-partai lain di luar koalisi awal—seperti Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai NasDem, dan Partai PKS—untuk memperkuat dukungan stabilitas politik di parlemen dan pemerintahan.
Baca Juga:
Pengamat politik UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Adi Prayitno menilai, hal itu tercermin dari sikap partai-partai politik anggota KIM di DPR yang kompak mengajukan hak menyatakan pendapat terkait ijazah Gibran. "Pertama, koalisi itu hanya berlaku absolut untuk kepentingan pilpres saja," ucap Adi kepada Kompas.com, Rabu (11/11/2026).
Menurut Adi, setelah pilpres, koalisi bisa bubar atau masing-masing partai berjalan sendiri.
Kondisi ini dinilai salah satu kelemahan sistem presidensial dengan multipartai ekstrem seperti di Indonesia.
Kelemahan lainnya adalah munculnya oposisi dari dalam koalisi pemerintahan. "Jadi kasus HMP (Hak Menyatakan Pendapat) ke Gibran ini bukti nyata betapa partai koalisi oposan terhadap Gibran," ucap dia.
Kedua, menurut Adi, partai-partai koalisi cenderung hanya patuh kepada presiden, bukan wakil presiden. "Karena secara kekuasaan presiden cukup powerful, punya segala-galanya yang bikin partai koalisi patuh. Tak heran jika partai koalisi hanya mau berkoalisi dengan Prabowo tapi tidak dengan Gibran," jelas dia.
Ketiga, Gibran tidak memiliki partai politik yang menjadi sandaran politiknya di parlemen. Menurut Adi, kondisi itu membuat posisi tawar Gibran lemah ketika menghadapi gejolak politik.
"Andai Gibran masih dengan PDI-P, tentu tidak serumit kondisi politiknya," ujar dia. Hak menyatakan pendapat Diberitakan sebelumnya, sebanyak 120 anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) resmi mengajukan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) terkait polemik ijazah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (11/11/2026).
"Berdasarkan penyampaian dari perwakilan masing-masing pengusul, total yang mengusulkan untuk Hak Menyatakan Pendapat (HMP), ini berdasarkan yang ditandatangani adalah 120 orang dari 8 fraksi yang ada," kata pimpinan DPR dari Fraksi Nasdem, Saan Mustofa.
Ia kemudian membacakan sebaran fraksi anggota DPR yang mengusulkan.
Dari fraksi PDIP 14 orang, fraksi Partai Golkar 11 orang, Fraksi Gerindra 11 orang, Fraksi Nasdem 19 orang, Fraksi PKB 18 orang, Fraksi PKS 28 orang, Fraksi PAN 1 orang, dan Fraksi Partai Demokrat 18 orang.
Ia kemudian menjelaskan, pimpinan DPR telah menerima usulan hak menyatakan pendapat anggota sebagaimana ketentuan Pasal 2011 UU MD3 dan Pasal 192 ayat 1 Tatib DPR RI. Dia juga menegaskan, HMP yang diusulkan berkaitan dengan polemik ijazah Gibran sebagai syarat seorang Wakil Presiden.
"Ketentuan Pasal 79 ayat 3 huruf c yaitu HMP atas Wakil Presiden yang tidak lagi memenuhi syarat sebagai Wapres RI. Terhadap usulan ini selanjutnya akan ditindaklanjuti sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan mekanisme yang berlaku," kata Saan.
Ia kemudian menjelaskan, pimpinan DPR telah menerima usulan hak menyatakan pendapat anggota sebagaimana ketentuan Pasal 2011 UU MD3 dan Pasal 192 ayat 1 Tatib DPR RI. Dia juga menegaskan, HMP yang diusulkan berkaitan dengan polemik ijazah Gibran sebagai syarat seorang Wakil Presiden.
"Ketentuan Pasal 79 ayat 3 huruf c yaitu HMP atas Wakil Presiden yang tidak lagi memenuhi syarat sebagai Wapres RI. Terhadap usulan ini selanjutnya akan ditindaklanjuti sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan mekanisme yang berlaku," kata Saan.