Topikseru.com, Jakarta – Pimpinan DPR RI menggelar rapat menerima para Anggota DPR RI pengusul Hak Menyatakan Pendapat (HMP) untuk merespons persoalan ijazah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, yang dihadiri oleh seluruh fraksi partai politik di DPR RI.
Wakil Ketua DPR RI Saan Mustopa mempersilakan kepada pada pengusul untuk menyampaikan usulannya.
Dia menjelaskan, berdasarkan Pasal 20A Ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945, DPR RI mempunyai Hak Angket, Hak Interpelasi, dan Hak Menyampaikan Pendapat.
Baca Juga:
"Hak Menyatakan Pendapat selanjutnya diatur dalam Pasal 79 Ayat 4 Undang-Undang MD3 (MPR, DPR, DPD, DPRD)," kata Saan saat membuka rapat di kompleks parlemen, Jakarta, Rabu (11/11/2026).
Salah satu poin dalam pasal itu, menurut dia, HMP bisa dilakukan untuk merespons dugaan Presiden dan atau Wakil Presiden melakukan pelanggaran hukum atau tidak lagi memenuhi syarat untuk menjadi Presiden dan atau Wakil Presiden.
Dalam rapat itu, 8 fraksi partai politik hadir yang diwakili oleh anggotanya maupun pimpinan fraksi. Di antaranya Fraksi PDIP yakni Dolfie OFP, Lasarus, kemudian Fraksi Golkar yakni Ahmad Doli Kurnia, Abraham Sridjadja.
Selanjutnya Fraksi Gerindra yang hadir yakni Budisatrio Djiwandono, Bahtra Banong. Fraksi PKB yang hadir yakni Muhammad Khozin, Cucun Ahmad Syamsurijal. Lalu Fraksi NasDem yang hadir yakni Fauzi Amro, Martin Manurung.
Lalu Fraksi PKS yang hadir yakni Yanuar Prihatin, Mardani Ali Sera, Rahmat Saleh. Fraksi PAN yang hadir yakni Sarifudin Sudding. Dan Fraksi Demokrat yang hadir yakni Benny K Harman.
Adapun rapat itu digelar oleh Pimpinan DPR RI di ruangan rapat Komisi VIII DPR RI.
Niat Mundur Gibran Tak Hentikan Proses HMP di DPR
Anggota DPR sekaligus Wakil Ketua Umum Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia menilai niat Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka untuk mengundurkan diri tidak memengaruhi proses pengajuan hak menyatakan pendapat (HMP) di DPR terkait wacana pemakzulan.
"Memang ada yang menganjurkan sebaiknya Pak Gibran mengundurkan diri, tetapi itu kembali ke yang bersangkutan. Di luar itu, proses yang terjadi di DPR kan tidak bisa juga diam," ujar Doli di kompleks parlemen, Jakarta, Selasa.
Ia menjelaskan komunikasi lintas fraksi mengenai penggunaan HMP telah berlangsung sebelum munculnya informasi mengenai niat pengunduran diri Gibran.
Menurut Doli, proses pengajuan HMP di DPR merupakan tindak lanjut atas putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA) terkait dokumen pendidikan setara SMA milik Gibran.
Ia menilai parlemen perlu menyikapi kedua putusan lembaga peradilan tersebut karena menyangkut persoalan yang menjadi perhatian publik.
"DPR tidak bisa berdiam diri melihat faktanya ada dua putusan dari Mahkamah tertinggi kita. Publik juga menunggu, setelah putusan MK dan MA, DPR mau buat apa? Nanti kalau DPR tidak menyikapi, rakyat mempertanyakan eksistensi DPR," katanya.
Doli mengatakan komunikasi lintas fraksi terus berlangsung dengan membuka kesempatan kepada seluruh anggota DPR untuk menggunakan HMP sebagai hak konstitusional setiap legislator.
"Bagi kami yang selama ini sudah berkomunikasi lintas fraksi sekarang mempersilakan kepada 580 anggota DPR yang merasa punya tanggung jawab untuk bisa segera menyelesaikan polemik ini," ujarnya.
Ia menambahkan pihaknya tidak ingin polemik tersebut berlarut-larut karena masih banyak persoalan masyarakat yang membutuhkan perhatian parlemen.
"Harus kita sudahi karena energi kita masih banyak ditunggu rakyat. Lebih cepat lebih bagus," katanya.
Sebelumnya, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengungkapkan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menyampaikan niat untuk mengundurkan diri kepada Presiden Prabowo Subianto dalam pertemuan pada Selasa pagi.
Dalam jumpa pers di Istana Kepresidenan, Jakarta, Prasetyo juga meluruskan informasi yang menyebut Presiden Prabowo menolak niat pengunduran diri Gibran tersebut.
Sementara itu, Ketua DPR RI Puan Maharani mengatakan pimpinan DPR telah menerima berbagai masukan dari fraksi-fraksi partai politik terkait pengajuan HMP dalam wacana pemakzulan Gibran.
Puan mengatakan pimpinan DPR akan terus mendengarkan masukan tersebut setelah masa sidang kembali dibuka pada Selasa, termasuk mengenai pilihan mekanisme dan tata cara yang dapat ditempuh.
Minta Diproses Paripurna DPR Terdekat
Anggota DPR RI dari Fraksi PKS Mardani Ali Sera mengungkapkan bahwa 50 lebih Anggota DPR RI telah mengajukan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) dan meminta agar hal itu diproses dalam Rapat Paripurna DPR RI terdekat.
Meski PKS telah bersikap, dia pun tidak ingin prosesnya jalan sendiri-sendiri. Menurut dia, PKS pun ingin berbagai fraksi di DPR RI juga ikut maju dalam menyampaikan HMP terkait persoalan ijazah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
"Paripurna besok kami berharap dibacakan oleh pimpinan bahwa sudah masuk surat dari anggota. Ini kan masih usulan anggota," kata Mardani di kompleks parlemen, Jakarta, Rabu.
Dia menjelaskan bahwa nantinya alur HMP akan masuk melalui surat ke Pimpinan DPR RI. Setelah itu, Pimpinan DPR RI akan membacakan agenda tersebut di dalam Rapat Paripurna DPR RI sekaligus pengambilan keputusan dengan meminta persetujuan ke para Anggota DPR RI secara keseluruhan.
"Sesudah kita menerima, baru prosesnya diajukan ke Mahkamah Konstitusi. Nanti sesudah Mahkamah Konstitusi lihat, oke, balik lagi ke DPR baru perhitungan dan pengambilan keputusan, DPR dan MPR," kata dia.
Sebelumnya, Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengatakan Istana menghormati proses politik di DPR terkait penggunaan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) dalam merespons persoalan ijazah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
"Kalau berkenaan dengan proses yang terjadi di DPR itu tentunya adalah proses politik yang juga harus sama-sama kita hormati," kata Prasetyo di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (10/11).
Dia mengatakan DPR maupun setiap anggotanya memiliki hak yang dapat digunakan dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai lembaga legislatif.
"Bagaimanapun memang ada hak-hak yang dimiliki oleh DPR maupun oleh anggota DPR," kata Prasetyo.