Topikseru.com - Posisi Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menghadapi tekanan politik baru. Sebanyak 120 anggota DPR RI dari delapan fraksi partai politik resmi mengajukan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) yang dapat menjadi pintu masuk proses pemakzulan terhadap putra sulung Presiden ke-7 RI Joko Widodo tersebut.
Pengajuan itu disampaikan dalam rapat bersama pimpinan DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (11/11/2026).
Seluruh delapan fraksi di DPR tercatat mengirimkan nama anggota yang mendukung penggunaan hak konstitusional tersebut. Dukungan terbesar berasal dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), dengan 28 anggota.
Baca Juga:
Sementara itu, Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) menjadi fraksi dengan jumlah pengusul paling sedikit, yakni satu anggota.
Penyerahan dokumen dilakukan melalui perwakilan masing-masing fraksi dan diterima Wakil Ketua DPR RI Saan Mustopa bersama Cucun Ahmad Syamsurijal.
Saan mengatakan, berdasarkan hasil rekapitulasi dokumen yang diterima pimpinan DPR, jumlah anggota yang menandatangani usulan tersebut mencapai 120 orang.
Pimpinan DPR memastikan usulan itu akan diproses sesuai ketentuan perundang-undangan dan mekanisme kelembagaan yang berlaku.
"Terhadap usulan ini, selanjutnya akan ditindaklanjuti sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan mekanisme yang berlaku," kata Saan.
Berdasarkan data yang disampaikan pimpinan DPR, Fraksi PKS menjadi penyumbang anggota terbanyak, disusul NasDem dan PKB.
Berikut rincian jumlah anggota DPR yang mengajukan HMP:
Jumlah 120 pengusul juga jauh melampaui persyaratan minimal 25 anggota DPR dari lebih dari satu fraksi untuk mengajukan hak tersebut.
Dalam Pasal 79 ayat (4) UU MD3, DPR dapat menggunakan HMP terhadap kebijakan pemerintah atau kejadian luar biasa, termasuk dugaan bahwa presiden maupun wakil presiden tidak lagi memenuhi syarat sebagai pejabat negara.
Dalam konteks Gibran, para pengusul mengaitkan langkah tersebut dengan polemik persyaratan pencalonan wakil presiden dan perkembangan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) serta Mahkamah Agung (MA).
Namun, pengajuan HMP tidak serta-merta membuat Gibran kehilangan jabatannya.
Usulan tersebut masih harus melewati tahapan pembahasan dan pengambilan keputusan di DPR. Apabila disetujui sesuai persyaratan konstitusional, pendapat DPR dapat diteruskan kepada Mahkamah Konstitusi untuk diperiksa dan diputus.
Dengan demikian, proses politik dan hukum masih harus berjalan sebelum ada keputusan akhir mengenai pemberhentian wakil presiden.
Berdasarkan agenda DPR, pengumuman usulan penggunaan Hak Menyatakan Pendapat dijadwalkan masuk dalam rapat paripurna pada Kamis (12/11/2026).
Rapat tersebut menjadi salah satu tahapan penting untuk menentukan kelanjutan usulan yang telah disampaikan lintas fraksi.
Bagi Gibran, perkembangan ini menjadi tekanan politik serius di tengah polemik yang belum sepenuhnya mereda.
Sementara bagi DPR, penggunaan hak konstitusional tersebut akan menjadi ujian terhadap mekanisme pengawasan parlemen dalam menjalankan fungsi kelembagaannya.
Kini, perhatian publik tertuju pada keputusan DPR dalam rapat paripurna dan bagaimana proses hukum selanjutnya akan menentukan nasib jabatan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.