Topikseru.com - Rapat Paripurna DPR RI yang dijadwalkan berlangsung Kamis (12/11/2026) menjadi perhatian publik di tengah bergulirnya usulan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) terhadap Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad mengungkapkan, rapat tersebut direncanakan berlangsung pada pukul 14.00 WIB. Meski demikian, ia belum dapat memastikan secara terperinci agenda yang akan dibahas dalam forum tersebut.
Dasco mengatakan, hingga Rabu (11/11/2026) malam, undangan resmi rapat paripurna belum diedarkan. Karena itu, ia belum mengetahui secara pasti susunan agenda yang akan dibawa ke sidang tersebut.
Baca Juga:
"Besok itu, ada rencana agenda Paripurna jam 14.00 WIB kalau saya enggak salah. Tetapi sampai dengan saat ini, ini undangan belum disebarkan," ujar Dasco setelah menghadiri perayaan HUT ke-15 Partai NasDem di NasDem Tower, Jakarta.
Dia mengaku tidak mengikuti langsung kegiatan di lingkungan DPR pada hari itu. Dasco pun menyarankan agar informasi lebih terperinci mengenai agenda rapat dikonfirmasi kepada pimpinan DPR lainnya yang mengikuti perkembangan pembahasan.
"Tadi ada Pak Cucun dan Pak Saan, sama Bu Sari yang mengikuti proses yang terjadi di DPR pada hari ini," katanya.
Wakil Ketua DPR RI Saan Mustopa sebelumnya menyampaikan bahwa usulan tersebut akan diteruskan melalui mekanisme kelembagaan DPR. Ia mengatakan, pimpinan DPR akan memproses dokumen yang telah diserahkan para anggota pengusul.
Sebanyak 120 anggota DPR dari delapan fraksi tercatat menandatangani usulan penggunaan HMP. Jumlah tersebut dinyatakan telah memenuhi persyaratan untuk diproses sesuai ketentuan yang berlaku.
Saan menjelaskan, langkah selanjutnya mencakup pembahasan di tingkat pimpinan DPR dan Badan Musyawarah (Bamus), sebelum usulan tersebut ditindaklanjuti dalam rapat paripurna.
"Di rapat paripurna ini akan kami teruskan dan berdasarkan jadwal, rapat paripurna itu kita besok akan lakukan," kata Saan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (11/11/2026).
Berdasarkan rekapitulasi yang disampaikan DPR, para pengusul berasal dari delapan fraksi, yakni PDI Perjuangan, Golkar, Gerindra, NasDem, PKB, PKS, PAN, dan Partai Demokrat.
Dalam ketentuan Pasal 79 ayat (4) UU MD3, DPR memiliki hak menyatakan pendapat, termasuk terhadap dugaan bahwa presiden dan/atau wakil presiden melakukan pelanggaran hukum atau tidak lagi memenuhi persyaratan jabatan.
Dengan demikian, proses yang tengah berjalan masih merupakan tahapan politik dan kelembagaan. Apabila berlanjut ke proses pemakzulan, terdapat mekanisme konstitusional berikutnya yang harus dilalui sesuai ketentuan UUD 1945.
Kini, rapat paripurna DPR pada Kamis (12/11/2026) menjadi salah satu tahapan yang dinantikan untuk melihat bagaimana usulan 120 anggota dewan tersebut diproses.
Meski Dasco menyebut rencana waktu pelaksanaan pukul 14.00 WIB, kepastian jam dan susunan agenda tetap perlu merujuk pada undangan serta jadwal resmi DPR yang telah ditetapkan.