Kamis, 19 November 2026

18 Tahun Bergulir, DPR Setujui Pengesahan RUU Perampasan Aset

Agus Supratman - Kamis, 19 November 2026 11:37 WIB
18 Tahun Bergulir, DPR Setujui Pengesahan RUU Perampasan Aset
Foto: Beritasatu
Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad, Wakil Menteri Hukum Edward Omar Sharif Hiariej, Ketua Komisi III DPR Habiburokhman menunjukan berita acara usai rapat kerja bersama pemerintah di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (18/11/2026).

Topikseru.com, Jakarta – Rapat Paripurna Ke-13 DPR RI Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026-2027 menyetujui pengesahan Rancangan Undang-Undang tentang Perampasan Aset terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya.

Persetujuan diambil dalam rapat yang dipimpin Ketua DPR RI Puan Maharani di Gedung DPR RI, Jakarta, Kamis (19/11/2026), setelah Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman menyampaikan laporan penyusunan RUU.

"Saya akan menanyakan kepada setiap fraksi apakah RUU tentang Perampasan Aset terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya dapat disetujui dan disahkan menjadi Undang-Undang?" kata Puan disusul ketukan palu persetujuan.

Baca Juga:

RUU itu disahkan setelah 18 tahun bergulir di DPR.

Adapun, pembicaraan tingkat I RUU Perampasan Aset rampung pada Rabu (18/11). Dalam rapat kerja bersama pemerintah itu, Komisi III DPR RI menyetujui RUU tersebut diteruskan ke rapat paripurna untuk mendapatkan persetujuan terakhir.

Dijelaskan Habiburokhman, panitia kerja (panja) telah membahas 397 daftar inventarisasi masalah (DIM), terdiri atas 160 DIM tetap, 135 DIM redaksional, 40 DIM substansi, 44 DIM dihapus, dan 18 DIM substansi baru.

Dalam pembahasannya, Komisi III DPR RI tercatat telah menggelar 87 kali rapat dengar pendapat (RDP) maupun rapat dengar pendapat umum (RDPU) untuk menyerap aspirasi masyarakat, pakar, hingga organisasi. Rapat-rapat itu digelar sejak September 2025.

Menurut Habiburokhman, setidaknya ada sepuluh pokok pembahasan yang bergulir dalam pembahasan RUU Perampasan Aset.

Poin-poin penting dalam pokok pembahasan dalam RUU itu di antaranya akan mengatur terkait tindak pidana penipuan atau penggelapan yang menggunakan sarana teknologi informasi dan berdampak pada masyarakat banyak.

"Seperti investasi bodong, perdagangan saham bodong yang jumlah korbannya sangat banyak dan menanti keadilan," kata dia.

Selain itu, dia menyampaikan bahwa RUU itu juga menegaskan tetap berlakunya ancaman pidana pada pelaku tindak pidana korupsi dan tindak pidana lainnya, termasuk ancaman pidana mati sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

RUU itu, lanjut Habiburokhman, mengatur tugas dan kewenangan pengelolaan aset terkait tindak pidana yang dilakukan oleh badan yang berkompeten dalam melakukan pengelolaan aset secara profesional dan akuntabel, mulai dari penyimpanan, pengamanan, pemeliharaan, pemanfaatan, penjualan, hingga pengembalian atau pelepasannya.

Editor
: Muchlis
Berita Terkait
DPR Setujui RUU Perampasan Aset Dibawa ke Paripurna, Investasi Bodong hingga Korupsi Jadi Sasaran
DPRD Kota Medan Puji Pemko Medan Kuatkan Sistem Layanan Kesehatan Hingga ke Puskesmas
DPR Kaji Hukuman Mati Koruptor dalam RUU Perampasan Aset, Cek Isinya!
Percepat Pembahasan RUU Perampasan Aset, Habiburokhman Pimpin Panja
Prabowo Sebut Swasembada Pangan Jadi Benteng Indonesia Hadapi Krisis Global
UU Ketenagakerjaan Disahkan, Perusahaan Dilarang Tahan Ijazah Pekerja