Jumat, 25 September 2026
Jumat, 25 September 2026
Topikseru.com, Medan - Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprov Sumut) masih mengejar percepatan realisasi APBD Sumut 2026. Hingga 22 September 2026, pendapatan daerah telah mencapai Rp 8,9 triliun atau 69,8 persen dari target sekitar Rp 12,83 triliun.
Di sisi lain, realisasi belanja pemerintah daerah masih berada di level 51,8 persen atau sekitar Rp6,64 triliun dari pagu Rp 12,83 triliun.
Kondisi tersebut membuat percepatan pelaksanaan program pemerintah, terutama pembangunan infrastruktur di sejumlah kabupaten/kota, menjadi salah satu fokus menjelang berakhirnya tahun anggaran 2026.
Baca Juga:Pelaksana Harian Sekretaris Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Sumut, Frans Novendy Saragih, mengatakan pemerintah daerah tetap optimistis target realisasi APBD Sumut 2026 dapat dicapai sesuai perencanaan.
"Optimisme ini didukung percepatan pelaksanaan berbagai program, termasuk pembangunan infrastruktur di sejumlah kabupaten/kota," ujar Frans dalam temu pers di Kantor Gubernur Sumut, Kamis (24/9/2026).
Pada 22 September 2026, realisasi pendapatan mencapai 69,8 persen. Sementara pada periode yang sama tahun sebelumnya, capaian berada di angka 59,06 persen.
Baca Juga:Dengan demikian, Pemprov Sumut mencatat kemajuan dari sisi penerimaan daerah. Namun, pemerintah masih perlu mempercepat penyerapan belanja agar anggaran yang telah tersedia dapat segera diterjemahkan menjadi program dan pembangunan.
Salah satu komponen penting pendapatan daerah berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Hingga 22 September, PAD Sumut tercatat Rp 4,1 triliun atau 59,15 persen dari target sekitar Rp 6,9 triliun.
Realisasi PAD tersebut berasal dari beberapa sumber, yakni pajak daerah Rp 3,5 triliun, retribusi daerah Rp 165 miliar, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan Rp 325 miliar, serta pendapatan lain-lain yang sah Rp 101 miliar.
Pemprov Sumut menyebut sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) saat ini tengah menjalankan berbagai program pembangunan, termasuk pekerjaan infrastruktur di kabupaten dan kota.
Frans mengatakan pelaksanaan kegiatan tersebut diharapkan segera rampung sesuai jadwal yang telah ditetapkan.
"Saat ini, OPD kita sedang melaksanakan kegiatan pembangunan infrastruktur di kabupaten/kota, dan kita optimis segera selesai," katanya.
Percepatan belanja menjadi penting karena realisasi pendapatan yang sudah mencapai hampir 70 persen perlu diimbangi dengan pelaksanaan program yang telah dianggarkan.
Dana tambahan tersebut mulai direalisasikan dan diprioritaskan untuk sejumlah kebutuhan, termasuk penanganan serta rekonstruksi wilayah yang terdampak bencana.
Alokasi dana tersebut mencakup berbagai sektor.Untuk pendidikan dialokasikan Rp 190 miliar, kesehatan Rp 91 miliar, infrastruktur Rp 274 miliar, sumber daya air Rp 246 miliar, pertanian Rp 35 miliar, serta urusan lainnya Rp 26 miliar.
Dengan tambahan tersebut, ruang fiskal pemerintah daerah turut diarahkan untuk mendukung program yang membutuhkan penanganan dan pembangunan di berbagai sektor.
Selain mempercepat pelaksanaan program, pemerintah daerah juga tengah mendorong optimalisasi penerimaan daerah.
Dalam agenda terpisah, Pemprov Sumut membentuk tim optimalisasi penerimaan retribusi daerah dan meminta OPD serta badan usaha milik daerah (BUMD) memperkuat koordinasi untuk mengejar target PAD semester II 2026.
Dari sisi PAD, pemerintah juga mulai mengoptimalkan aset daerah yang selama ini berada dalam kondisi idle agar dapat dimanfaatkan masyarakat atau dikerjasamakan dengan perusahaan sehingga menghasilkan tambahan pendapatan bagi daerah.
Bagi Pemprov Sumut, sisa waktu tahun anggaran 2026 menjadi periode penting untuk memastikan program yang telah direncanakan dapat berjalan sekaligus menjaga pencapaian target pendapatan dan belanja daerah.
Frans menegaskan OPD pelaksana masih optimistis seluruh realisasi dapat berjalan sesuai jadwal yang telah direncanakan.
"OPD pelaksana masih optimistis sesuai dengan jadwal yang sudah direncanakan," tutur Frans.