Minggu, 22 November 2026

Bank Sumut Siapkan Kredit Program Perumahan, Proses Pengajuan Ditargetkan Hanya 3 Hari

Rizky Aisyah - Minggu, 22 November 2026 14:00 WIB
Bank Sumut Siapkan Kredit Program Perumahan, Proses Pengajuan Ditargetkan Hanya 3 Hari
Bank Sumut menyiapkan fasilitas Kredit Program Perumahan untuk mendukung pembiayaan sektor perumahan di Sumatera Utara, termasuk bagi pelaku usaha dan masyarakat berpenghasilan rendah.

Topikseru.com - PT Bank Sumut menyiapkan fasilitas Kredit Program Perumahan (KPP) untuk memperluas akses pembiayaan bagi masyarakat dan pelaku usaha di sektor perumahan, khususnya di Sumatera Utara.

Salah satu hal yang menjadi perhatian adalah target percepatan proses pengajuan kredit. Bank Sumut menargetkan proses pengajuan antara calon debitur dan pihak bank dapat diselesaikan maksimal dalam tiga hari kerja.

Target tersebut disampaikan Direktur Bisnis dan Syariah Bank Sumut, Syafrizalsyah, Bank Sumut menyatakan telah menyiapkan infrastruktur pelayanan dan sumber daya manusia di 233 unit kerja untuk mendukung pelaksanaan program.

Baca Juga:

Program Kredit Program Perumahan merupakan bagian dari upaya pemerintah mempercepat realisasi Program Tiga Juta Rumah.

Ada Dua Skema Kredit Program Perumahan

KPP memiliki dua skema pembiayaan yang menyasar kelompok berbeda.

Skema pertama merupakan pembiayaan dari sisi pasokan atau supply. Fasilitas ini ditujukan bagi pengembang perumahan, kontraktor, serta toko bahan bangunan dengan plafon kredit mencapai Rp 5 miliar.

Skema kedua merupakan pembiayaan dari sisi permintaan atau demand. Sasaran utamanya adalah pelaku UMKM yang bergerak di sektor perumahan, dengan plafon pinjaman maksimal Rp 500 juta.

Untuk skema kedua, pemerintah memberikan subsidi bunga sehingga suku bunga kredit menjadi 5 persen.

Melalui kedua skema tersebut, pemerintah berupaya memperkuat ekosistem perumahan, mulai dari pembangunan rumah hingga ketersediaan bahan bangunan.

Bank Sumut Juga Menawarkan KPR Rumah Subsidi

Selain KPP, Bank Sumut juga menyediakan fasilitas Kredit Pemilikan Rumah (KPR) melalui program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan atau FLPP.

Program ini ditujukan kepada masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) yang ingin memiliki rumah pertama dengan pembiayaan bersubsidi.

Berdasarkan informasi produk resmi Bank Sumut, KPR FLPP menawarkan sejumlah keuntungan, di antaranya:

• Suku bunga tetap 5 persen per tahun.

• Jangka waktu kredit hingga 20 tahun.

• Uang muka ringan minimal 1 persen.

• Bantuan subsidi uang muka Rp 4 juta dari pemerintah.

• Bebas biaya appraisal.

Adapun persyaratan dokumen yang tercantum dalam informasi produk Bank Sumut meliputi fotokopi KTP, Kartu Keluarga, surat nikah jika sudah menikah, rekening tabungan, serta bukti penghasilan.

Calon pemohon dengan penghasilan tetap dapat menyiapkan slip gaji. Sementara itu, wiraswasta atau pekerja profesional dapat menggunakan rekening koran tabungan sebagai bukti penghasilan.

Siapa yang Bisa Memanfaatkan Program Ini?

Kredit Program Perumahan dan KPR FLPP memiliki sasaran berbeda.

KPP lebih diarahkan untuk mendukung kegiatan usaha yang berkaitan dengan sektor perumahan, sedangkan KPR FLPP membantu masyarakat berpenghasilan rendah memperoleh rumah bersubsidi.

Karena itu, calon pemohon perlu memastikan jenis pembiayaan yang sesuai dengan kebutuhannya sebelum mengajukan kredit.

Informasi mengenai persyaratan terbaru, ketersediaan kuota, suku bunga, dan mekanisme pengajuan dapat dikonfirmasi melalui kantor cabang maupun layanan resmi Bank Sumut.

Target penyelesaian tiga hari kerja yang pernah disampaikan Bank Sumut juga perlu dibedakan dari jaminan persetujuan kredit. Keputusan pemberian pinjaman tetap bergantung pada pemeriksaan dokumen dan penilaian kelayakan calon debitur.

Editor
: Muchlis
Berita Terkait
KPPU Agendakan Tujuh Sidang, dari Tender Infrastruktur Hingga Distribusi Produk
PN Jakpus Batalkan Putusan KPPU Soal Bunga Pinjol, AFPI Apresiasi
Prabowo Targetkan Kredit Produktif Rp 400 Triliun pada 2027
KPPU Tinjau KEK Sei Mangkei, Ingatkan Tidak Diskriminatif bagi Tenant
Sejak 2000 hingga Oktober 2026, KPPU Telah Jatuhkan 438 Putusan dengan Denda Rp4,18 Triliun
Mobil123, Carmudi dan Carsome Berjanji Ubah Perilaku di KPPU