Topikseru.com -Nama Gibran Rakabuming Raka beberapa kali menjadi sorotan publik sejak menjabat sebagai Wakil Presiden Indonesia. Sejumlah pernyataan, gaya komunikasi, hingga program pemerintah yang berkaitan dengannya pernah memicu perdebatan di masyarakat.
Salah satu yang paling melekat adalah pernyataan mengenai asam sulfat saat membahas kebutuhan nutrisi ibu hamil. Meski kejadian tersebut berlangsung sebelum pelantikannya sebagai wakil presiden, polemik itu menjadi bagian dari rekam jejak komunikasi publik Gibran yang masih sering diingat.
Berikut sejumlah pernyataan dan momen Gibran yang pernah menuai kontroversi.
Baca Juga:
1. Salah Menyebut Asam Folat Menjadi Asam Sulfat
Pada 3 Desember 2023, saat menghadiri acara Diskusi Ekonomi Kreatif di Jakarta Selatan, Gibran membahas pentingnya pemenuhan nutrisi bagi ibu hamil.
Namun, ia justru menyebut asam sulfat ketika menjelaskan zat yang perlu diperhatikan selama kehamilan. Padahal, nutrisi yang dimaksud adalah asam folat.
Potongan pernyataan tersebut kemudian viral dan menuai berbagai tanggapan karena asam sulfat merupakan zat kimia yang berbeda dari asam folat.
Gibran akhirnya mengakui kesalahan pengucapannya dan menyampaikan permintaan maaf kepada masyarakat pada 4 Desember 2023.
2. Penggunaan Istilah Para-Para dalam Pidato
Pada Desember 2024, Gibran kembali menjadi sorotan setelah menggunakan istilah para-para saat menyapa tokoh agama, kiai, dan ibu nyai dalam sebuah acara Fatayat NU.
Dalam pidatonya, ia mengucapkan frasa seperti para-para tokoh agama dan para-para kiai.
Potongan video tersebut menyebar di media sosial dan memunculkan kritik mengenai penggunaan bahasa Indonesia dalam pidato resmi seorang wakil presiden.
3. Tas Bantuan Sosial Bertuliskan Nama Wapres
Pada November 2024, Gibran mengunjungi warga terdampak banjir di Kampung Melayu, Jakarta Timur.
Dalam kunjungan tersebut, bantuan sembako dibagikan menggunakan tas bertuliskan nama Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Hal ini kemudian menuai kritik karena sebagian masyarakat mempertanyakan penggunaan identitas pribadi pejabat pada bantuan sosial yang berasal dari kegiatan pemerintah.
4. Program Lapor Mas Wapres
Gibran meluncurkan layanan pengaduan masyarakat bernama Lapor Mas Wapres pada November 2024.
Program tersebut dimaksudkan sebagai saluran bagi masyarakat untuk menyampaikan keluhan dan persoalan yang membutuhkan perhatian pemerintah.
Namun, kehadiran layanan ini juga memunculkan pertanyaan mengenai efektivitasnya dan kemungkinan tumpang tindih dengan sistem pengaduan pemerintah yang sudah tersedia, yakni SP4N-LAPOR.
5. Pernyataan Tidak Memiliki Visi Lain Selain Visi Presiden
Gibran juga pernah menegaskan bahwa dirinya tidak memiliki visi lain selain visi Presiden Prabowo Subianto.
Pernyataan tersebut menjadi perhatian karena memunculkan diskusi mengenai posisi wakil presiden dalam menjalankan pemerintahan.
Di satu sisi, wakil presiden merupakan bagian dari satu pemerintahan yang dipimpin presiden. Namun, publik juga memiliki perhatian terhadap kontribusi dan program kerja yang dijalankan masing-masing pejabat.
6. Janji 19 Juta Lapangan Kerja
Saat debat Pilpres 2024, Gibran menyampaikan target penciptaan 19 juta lapangan kerja.
Janji tersebut kemudian menjadi salah satu materi yang menarik untuk dievaluasi setelah pasangan Prabowo-Gibran memimpin pemerintahan.
Publik dapat melihat sejauh mana target tersebut diterjemahkan menjadi kebijakan dan realisasi pembukaan lapangan pekerjaan.
7. Pernyataan soal Sawit dan Penyerapan Karbon
Pernyataan mengenai kelapa sawit yang dikaitkan dengan kemampuan menyerap karbon juga pernah memicu perdebatan.
Isu ini menjadi perhatian karena berkaitan dengan persoalan lingkungan, perkebunan, dan dampak perubahan penggunaan lahan.
Pernyataan tersebut memunculkan diskusi mengenai bagaimana pemerintah menjelaskan hubungan antara industri kelapa sawit dan persoalan lingkungan.
Berbagai momen tersebut memperlihatkan bahwa komunikasi pejabat publik selalu menjadi perhatian masyarakat. Mulai dari kesalahan penyebutan istilah, penggunaan bahasa dalam pidato, hingga pelaksanaan program pemerintah, semuanya dapat memicu diskusi mengenai tanggung jawab seorang wakil presiden.
Meski demikian, setiap peristiwa perlu dilihat berdasarkan konteks dan waktu kejadiannya. Pernyataan asam sulfat, misalnya, berlangsung ketika Gibran masih berstatus calon wakil presiden, bukan ketika sudah menjabat.