Topikseru.com,
Jakarta - Wakil Presiden Gibran Rakabuming menyatakan menghormati berbagai bentuk pengawasan publik terhadap jalannya pemerintahan, termasuk hasil survei, kajian akademik, analisis lembaga independen, hingga inisiatif pembentukan Kabinet Bayangan oleh kalangan masyarakat sipil.
Menurut Gibran, partisipasi publik merupakan salah satu elemen penting dalam sistem demokrasi. Selama kritik dan masukan disampaikan secara objektif, berbasis data, serta bertujuan memberikan solusi, pemerintah memandangnya sebagai bagian dari proses evaluasi.
"Saya menghormati setiap hasil survei, kajian, maupun analisis yang disampaikan oleh lembaga-lembaga yang kredibel. Saya juga menghormati setiap bentuk partisipasi masyarakat, termasuk pengamat, akademisi, awak media, serta inisiatif anak-anak muda dalam menyampaikan masukan maupun membentuk kabinet bayangan," ujar Gibran dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Rabu (29/7).
Pengawasan Publik Dinilai Penting bagi Pemerintahan
Gibran menegaskan bahwa dalam negara yang menganut sistem demokrasi, masyarakat memiliki hak untuk menyampaikan pendapat, kritik, maupun pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan.
Dia menilai mekanisme tersebut justru menjadi bagian dari kehidupan demokrasi yang harus dijaga karena dapat mendorong peningkatan kualitas kebijakan publik.
Menurutnya, pengawasan yang dilakukan secara objektif dan berdasarkan fakta dapat menjadi bahan pertimbangan pemerintah dalam memperbaiki kinerja.
"Selama pengawasan publik disampaikan secara objektif, berbasis data, dan berorientasi pada solusi, saya memandangnya sebagai bahan evaluasi yang baik bagi jalannya pemerintahan," katanya.
Pemerintah Diminta Terus Mendengar Aspirasi Masyarakat
Wakil Presiden mengatakan pemerintah memiliki tanggung jawab untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat melalui kebijakan yang tepat sasaran.
Karena itu, pemerintah perlu membuka ruang dialog yang lebih luas dengan berbagai elemen masyarakat agar setiap kebijakan yang diambil benar-benar memberikan manfaat.
Menurut Gibran, mendengarkan aspirasi publik merupakan bagian dari upaya membangun tata kelola pemerintahan yang lebih responsif dan akuntabel.
Dia juga meyakini keterbukaan terhadap kritik akan memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.
Soroti Pentingnya Tata Kelola yang Transparan
Lebih lanjut, Gibran menyampaikan bahwa peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan harus berjalan beriringan dengan penguatan prinsip transparansi dan akuntabilitas.
Ia berharap semangat kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat dapat memperkuat demokrasi Indonesia sekaligus menjaga kepercayaan publik melalui kerja nyata.
Menurutnya, pemerintahan yang terbuka terhadap evaluasi akan lebih mampu menjawab tantangan serta kebutuhan masyarakat.
Latar Belakang Pembentukan Kabinet Bayangan
Pernyataan Gibran disampaikan setelah koalisi masyarakat sipil mengumumkan pembentukan Kabinet Bayangan sebagai forum pengawasan terhadap kebijakan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming.
Inisiatif tersebut diumumkan pada 17 Juli 2026 dan melibatkan 15 individu yang berasal dari berbagai latar belakang, mulai dari akademisi, aktivis, hingga peneliti.
Masing-masing anggota kabinet bayangan ditugaskan mengawasi sektor yang sepadan dengan kementerian dalam Kabinet Merah Putih, dengan tujuan memberikan masukan serta evaluasi terhadap kebijakan pemerintah.
Berita Terkait
Kamis, 24 September 2026
