Kamis, 24 September 2026
Kamis, 24 September 2026
Berbagai indikator makro menunjukkan fundamental ekonomi nasional masih kuat.
Hal itu terlihat dari kinerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang tetap kuat, sementara aktivitas ekonomi di berbagai daerah masih menunjukkan pertumbuhan yang positif. Menurut Purbaya, pelemahan rupiah akhir-akhir ini terjadi akibat sentimen negatif di pasar. “Kita tidak sedang menuju keadaan seperti 1997-98 lagi. Fiskal kita baik, ekonominya bagus, hanya ada sentimen negatif di sana-sini yang mengganggu sedikit terhadap nilai tukar," ujar Purbaya saat kunjungan kerja ke Kantor Bea dan Cukai di Jakarta, Sabtu (6/6/2026). "Kendala utamanya adalah persepsi negatif terhadap ekonomi kita, yang nggak terlalu benar. Karena APBN kita bagus, ekonominya tumbuh cukup bagus. Sampai sekarang kalau kita ke mana-mana semuanya economic activity meningkat. Tapi ketika persepsi dibilang kita mau hancur, segala macam, sebagian orang terpengaruh," sambungnya.Meski begitu, ia mengatakan kondisi ini tetap harus diperbaiki dengan kombinasi yang lebih baik antara pemerintah, Kementerian Keuangan dengan bank sentral yang dalam hal ini Bank Indonesia.
Pada perdagangan Kamis (4/6) lalu, nilai tukar rupiah terhadap dolar AS untuk pertama kalinya dalam sejarah valas menembus Rp18 ribu per dolar. Pelemahan rupiah ini menimbulkan kekhawatiran dari sebagian pihak akan potensi terulangnya krisis ekonomi di Indonesia.Inflasi tahunan (yoy) melesat dari 11,05 persen (akhir 1997) menjadi 77,63 persen (akhir 1998) akibat membubungnya harga bahan kebutuhan pokok.
Pertumbuhan ekonomi Indonesia mengalami kontraksi terdalam dalam sejarah modern Indonesia, anjlok ke angka minus 13,13 persen pada 1998. Dalam waktu bersamaan, suku bunga kredit meroket dari rata-rata 18-22 persen menjadi 35-60 persen yang membuat sektor riil, terutama di sektor korporasi, lumpuh total karena tidak mampu membayar beban bunga. Purbaya memastikan, penguatan sinkronisasi antara kebijakan fiskal dan moneter dapat mendorong lagi penguatan rupiah. Sinkronisasi yang dimaksud adalah peningkatan daya tarik imbal hasil instrumen keuangan domestik guna mendorong kembali masuknya aliran modal asing (inflow), serta menjaga kecukupan likuiditas di pasar uang dan sektor perbankan melalui pengelolaan kas pemerintah yang tetap ditempatkan di Bank Indonesia (BI), disertai peningkatan remunerasi yang dibayarkan BI kepada pemerintah.Adanya sinkronisasi antara pemangku kepentingan terkait dinilai dapat menurunkan biaya produksi yang dialami oleh pelaku usaha yang bergantung bahan baku impor
“Kita akan pastikan terjadi dalam beberapa waktu ke depan,” ucapnya. “Yang saya bisa katakan sekarang adalah fiskal bagus, ekonominya bagus, kepemimpinan Bapak Presiden masih cukup kuat untuk memastikan semua berjalan sesuai dengan strategi pembangunan Bapak Presiden,” tegasnya.