Senin, 05 Oktober 2026

Konser Israel Houghton di Jakarta Dilarang Pemerintah, Tiket Diminta Refund

Muchlis - Senin, 05 Oktober 2026 15:46 WIB
Konser Israel Houghton di Jakarta Dilarang Pemerintah, Tiket Diminta Refund
Foto: The Christian Beat
konser Israel Houghton bersama Israel & New Breed

Topikseru.com, Jakarta - Konser penyanyi gospel asal Amerika Serikat Israel Houghton bersama Israel & New Breed dipastikan tidak dapat digelar di Indonesia.

Pemerintah melarang penyelenggaraan konser bertajuk "Til The Whole World Knows Tour 2026" yang sebelumnya dijadwalkan berlangsung di Jakarta pada 24 Oktober 2026.

Keputusan tersebut disampaikan Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra setelah pemerintah melakukan koordinasi dengan sejumlah kementerian, lembaga, dan badan terkait.

Baca Juga:

Menurut Yusril, aspek utama yang menjadi pertimbangan pemerintah adalah keamanan dalam negeri.

Bukan Soal Musik Gospel, Ini Alasan Pemerintah

Yusril menegaskan pemerintah tidak mempermasalahkan kegiatan musik maupun latar belakang agama penyanyi yang bersangkutan.

Namun, pemerintah menyoroti munculnya kontroversi terkait konser tersebut, termasuk perhatian publik di Indonesia dan polemik yang sebelumnya muncul di negara tetangga.

Yusril mengatakan pemerintah mendapatkan informasi bahwa pertunjukan serupa di sejumlah negara pernah dikaitkan dengan penyampaian pesan politik mengenai Israel.

Salah satu pernyataan yang menjadi perhatian adalah slogan dukungan terhadap Israel yang disebut pernah disampaikan dalam kegiatan di negara lain.

Menurut pemerintah, isu tersebut menjadi sensitif karena berkaitan dengan posisi politik luar negeri Indonesia mengenai Palestina.

"Kami tidak melarang pertunjukan musik, tidak mempersoalkan agama seseorang," kata Yusril dalam konferensi pers di Jakarta, Senin (5/10/2026).

Ia menambahkan, persoalan muncul apabila sebuah pertunjukan musik kemudian dimanfaatkan untuk kepentingan politik yang dinilai tidak sejalan dengan posisi Indonesia.

Konser Israel Houghton Sudah Jadi Sorotan

Sebelum pemerintah mengeluarkan larangan, rencana konser Israel Houghton di Jakarta memang telah menjadi perhatian publik.

Majelis Ulama Indonesia (MUI), misalnya, sebelumnya meminta adanya klarifikasi mengenai tujuan dan kemungkinan keterkaitan konser tersebut dengan isu dukungan terhadap Israel.

MUI juga mengingatkan agar kegiatan tersebut tidak menjadi sarana propaganda politik.

Persatuan Islam (PERSIS) juga meminta penyelenggara memberikan penjelasan terbuka mengenai tujuan serta pihak-pihak yang terlibat dalam konser tersebut.

Sorotan itu muncul sebelum keputusan pemerintah mengenai izin konser disampaikan.

Belum Ada Izin Konser maupun Visa

Ada fakta lain yang disampaikan Yusril. Hingga keputusan pelarangan diumumkan, pemerintah menyebut belum menerima permohonan izin penyelenggaraan konser dari panitia.

Permohonan visa untuk penyanyi yang bersangkutan terkait penyelenggaraan konser tersebut juga disebut belum diajukan.

Meski demikian, informasi mengenai konser masih beredar di sejumlah platform penjualan tiket daring.

Kondisi tersebut membuat pemerintah meminta pihak yang menjual tiket segera menyesuaikan status penjualan setelah keputusan larangan dikeluarkan.

Tiket Konser Diminta Segera Dikembalikan

Yusril mengatakan pemerintah menemukan bahwa penjualan tiket konser Israel & New Breed masih berjalan di beberapa platform daring.

Padahal, pemerintah telah menyatakan tidak memberikan izin untuk penyelenggaraan acara tersebut.

Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra dalam konferensi pers di Jakarta, Senin (5/10/2026).

Karena itu, pemerintah berharap agen penjualan tiket segera menghentikan penjualan sekaligus melakukan pengembalian dana atau refund kepada pembeli yang sudah terlanjur membeli tiket.

"Dengan tidak diberikannya izin oleh pemerintah Indonesia, kami mengharapkan agen penjual tiket konser dimaksud bisa segera melakukan pembatalan penjualan tiket atau mengembalikan tiket konser kepada pihak yang sudah terlanjur membelinya," ujar Yusril.

Persoalan refund kini menjadi salah satu konsekuensi langsung dari keputusan pelarangan konser tersebut.

Penyelenggara Disebut Berbasis di Kuala Lumpur

Pemerintah juga menelusuri pihak yang berada di balik penyelenggaraan konser tersebut.

Yusril mengatakan pihaknya tidak menemukan sponsor kegiatan yang berbasis di Jakarta.

Dari penelusuran pemerintah, kegiatan tersebut disebut mendapatkan dukungan dari Banyak Bagus Entertainment, sebuah event organizer yang berbasis di Kuala Lumpur, Malaysia.

Sementara itu, rencana konser Til The Whole World Knows Tour 2026 sebelumnya tercantum sebagai bagian dari rangkaian tur Israel Houghton dan Israel & New Breed di kawasan Asia.

Informasi tur tersebut juga masih tercantum di sejumlah platform acara dan tur musik.

Konser Dipindahkan Sebelum Akhirnya Dilarang

Rencana konser di Jakarta sebelumnya juga mengalami perubahan lokasi.

Sejumlah informasi publik sempat mencantumkan Kota Kasablanka sebagai lokasi pertunjukan. Namun, agenda kemudian tercantum di The Music Hall at Grha Pengharapan Building, Jakarta, dengan jadwal 24 Oktober 2026.

Dengan keputusan pemerintah pada Senin (5/10/2026), agenda tersebut kini tidak dapat dilaksanakan di Indonesia.

Artinya, perubahan lokasi yang sebelumnya terjadi tidak lagi menjadi persoalan utama. Fokus berikutnya adalah penghentian penjualan tiket dan penyelesaian hak pembeli yang sudah melakukan transaksi.

Pemerintah Tegaskan Bukan Larangan Kegiatan Keagamaan

Yusril kembali menekankan bahwa keputusan tersebut tidak ditujukan untuk melarang kegiatan keagamaan.

Menurut dia, kegiatan keagamaan tetap dapat diselenggarakan di Indonesia.

Pertimbangan pemerintah berada pada kemungkinan adanya unsur politik yang dinilai dapat menimbulkan persoalan keamanan dan tidak sejalan dengan posisi Indonesia mengenai perjuangan rakyat Palestina.

Dengan demikian, larangan konser Israel Houghton di Indonesia didasarkan pada pertimbangan yang disampaikan pemerintah terkait keamanan dan potensi penggunaan acara untuk kepentingan politik.

Pemerintah kini mengharapkan seluruh pihak terkait, termasuk penjual tiket dan penyelenggara, menindaklanjuti keputusan tersebut agar tidak menimbulkan persoalan baru bagi masyarakat yang telah membeli tiket.

Editor
: Agus Supratman
Berita Terkait