Topikseru.com - Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman meminta Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto menjaga intensitas pemberantasan narkoba pada awal masa kepemimpinannya. Ia menilai, penindakan tidak boleh berhenti pada penangkapan pengedar, tetapi harus menyasar bandar besar dan jaringan yang memasok narkotika hingga ke berbagai daerah.
Habiburokhman mengapresiasi langkah Suyudi yang turun langsung memimpin sejumlah operasi pemberantasan narkoba. Menurut dia, pendekatan tersebut perlu dipertahankan agar seluruh jajaran kepolisian bergerak dengan kecepatan dan komitmen yang sama.
"Kami meminta Polri terus mempertahankan ritme 'gas pol' ini, menyikat habis seluruh jaringan hingga ke akar-akarnya dan para bandar besarnya," kata Habiburokhman dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Minggu, 25 Oktober 2026.
Baca Juga:
Politikus yang menjabat Ketua Komisi III DPR itu menilai pemberantasan narkoba tidak semata-mata berkaitan dengan penegakan hukum. Dia memandang upaya tersebut juga menyangkut perlindungan masyarakat, terutama generasi muda, dari dampak penyalahgunaan narkotika.
Menurut dia, pemberantasan narkoba perlu dilakukan dari hulu hingga hilir. Artinya, penegakan hukum tidak hanya menyasar orang yang mengedarkan atau menjual barang terlarang, tetapi juga pihak yang memproduksi, memasok, dan mengendalikan distribusinya.
Dia juga mengapresiasi operasi kepolisian di sejumlah kawasan yang dikenal sebagai lokasi peredaran narkoba. Langkah mendatangi dan menggerebek lokasi tersebut, menurut Habiburokhman, menunjukkan bahwa aparat perlu hadir di wilayah yang selama ini menjadi tantangan dalam penindakan.
Meski begitu, pengungkapan suatu lokasi atau penangkapan pelaku belum dengan sendirinya membuktikan seluruh jaringan telah terungkap. Penelusuran pemasok, aliran dana, jalur distribusi, serta pihak yang diduga menjadi pengendali tetap menjadi bagian penting dalam penyidikan.
Menurut dia, kepolisian perlu memastikan penindakan mampu menjangkau jaringan yang berada di balik peredaran narkotika.
Dia meminta Suyudi mempertahankan keterlibatan langsung dalam operasi besar sekaligus mendorong kepolisian di daerah mengambil langkah sejalan.
Habiburokhman menilai kehadiran Kapolri di lapangan dapat memberikan dorongan kepada personel untuk meningkatkan upaya pemberantasan narkoba. Dia juga menegaskan negara tidak boleh kalah menghadapi sindikat yang menjalankan bisnis narkotika.
Pesan tersebut menjadi sorotan karena jaringan narkoba dapat melibatkan sejumlah pihak dengan peran berbeda, mulai dari produsen, pemasok, kurir, pengedar, hingga orang yang diduga mengendalikan operasi.
Pengungkapan satu bagian jaringan belum tentu langsung memutus keseluruhan rantai distribusi.
Karena itu, penelusuran terhadap aktor utama dan pengembangan perkara menjadi aspek yang menentukan agar penindakan tidak berhenti pada pelaku lapangan.
Bagi Komisi III DPR yang membidangi hukum, hak asasi manusia, dan keamanan, konsistensi penegakan hukum menjadi bagian penting dari upaya menghadapi kejahatan narkotika.
Namun, pelaksanaan operasi tetap harus mengikuti prosedur hukum dan disertai proses penyidikan yang dapat dipertanggungjawabkan.
Pemberantasan narkoba juga membutuhkan penanganan yang tidak terbatas pada penindakan pidana. Pencegahan, edukasi masyarakat, rehabilitasi bagi orang yang mengalami ketergantungan, serta pengawasan terhadap peredaran obat-obatan menjadi unsur lain dalam penanganan masalah narkotika.
Dengan desakan tersebut, Habiburokhman berharap kepemimpinan Suyudi dapat menjaga kesinambungan operasi sekaligus memperkuat upaya membongkar jaringan narkoba hingga ke aktor yang diduga mengendalikannya.
Tantangan berikutnya adalah memastikan setiap pengungkapan menghasilkan proses hukum yang jelas, jaringan yang teridentifikasi berdasarkan bukti, serta langkah pencegahan agar jalur peredaran serupa tidak kembali digunakan.