Topikseru.com - Presiden Prabowo Subianto melontarkan kritik keras terhadap praktik yang menurutnya membuat kekayaan Indonesia terus mengalir ke luar negeri selama bertahun-tahun. Ia menilai pemerintah harus berani menghadapi konsekuensi perubahan jika ingin menyelamatkan kekayaan nasional dari berbagai tindakan yang dianggap merugikan negara.
Pernyataan itu disampaikan Prabowo saat memimpin Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Jakarta, Rabu (21/10/2026). Sidang tersebut berlangsung sehari setelah pemerintahan Prabowo-Gibran genap memasuki dua tahun sejak dilantik pada 20 Oktober 2024.
Dalam pidatonya, Prabowo menggambarkan kondisi yang menurutnya menempatkan Indonesia pada pilihan sulit: mempertahankan sistem yang selama ini berjalan atau melakukan pembenahan untuk melindungi kekayaan bangsa.
Baca Juga:
"Kita dipaksa memilih hadapi kesulitan, kenyataan, yang intinya adalah menyelamatkan kekayaan bangsa atau kita teruskan sistem yang mengakibatkan kekayaan RI, diambil ke luar negeri, tahun demi tahun melalui segala praktik-praktik yang saya anggap penipuan," ujar Prabowo.
Pernyataan tersebut memperlihatkan penekanan Presiden pada persoalan pengelolaan kekayaan nasional. Namun, dalam keterangan yang disampaikan pada pidato itu, Prabowo tidak merinci praktik apa saja yang dimaksud maupun pihak-pihak yang dianggap bertanggung jawab.
Menurut dia, pemerintah tidak bisa terus bersikap naif atau menjadikan upaya menyenangkan semua pihak sebagai pertimbangan utama ketika harus mengambil keputusan.
"Kita tidak bisa lagi menghadapinya dengan terlalu naif atau terlalu berusaha untuk senangkan orang lain," katanya.
Pernyataan tersebut mengisyaratkan bahwa pemerintah perlu bersiap menghadapi penolakan atau ketidaknyamanan apabila kebijakan yang diambil bertujuan mengatasi persoalan yang dinilai merugikan negara.
Meski demikian, Prabowo belum memerinci kebijakan tertentu yang akan ditempuh sebagai tindak lanjut dari pernyataannya dalam sidang kabinet tersebut.
Dia mempertanyakan apakah ada pemimpin politik atau ahli hukum yang bersedia menyatakan bahwa penyelundupan bukan merupakan pelanggaran.
"Apakah ada pemimpin politik atau ahli hukum yang akan berdiri dan katakan bahwa penyelundupan bukan pelanggaran," ujar Prabowo.
Pernyataan itu menempatkan persoalan penyelundupan sebagai salah satu isu yang disoroti Presiden dalam pembahasan mengenai perlindungan kekayaan nasional.
Namun, penyelundupan memiliki unsur hukum yang harus dibuktikan berdasarkan aturan dan fakta dalam setiap perkara.
Karena itu, pernyataan politik mengenai praktik yang merugikan negara perlu dibedakan dari penetapan pelanggaran terhadap pihak tertentu melalui proses hukum.
Prabowo juga belum menyebutkan kasus spesifik yang menjadi rujukan ketika menyampaikan kritik tersebut.
Berdasarkan informasi yang disampaikan, Prabowo terakhir kali menggelar Sidang Kabinet Paripurna pada 20 Juli 2026. Sidang pada Oktober ini kembali mempertemukan jajaran kabinet dalam forum pembahasan pemerintahan.
Pernyataan Prabowo mengenai kekayaan nasional menjadi salah satu sorotan dalam pertemuan tersebut. Ia menekankan perlunya keberanian menghadapi persoalan yang dinilainya telah berlangsung selama bertahun-tahun.
Tantangan berikutnya adalah bagaimana kritik tersebut diterjemahkan menjadi kebijakan yang terukur, penegakan hukum yang konsisten, serta langkah konkret untuk melindungi kekayaan negara.
Publik masih menunggu penjelasan lebih terperinci mengenai praktik yang dimaksud Presiden, pihak yang akan menangani persoalan tersebut, serta kebijakan yang akan ditempuh pemerintah untuk menindaklanjutinya.