Topikseru.com - Penyidikan kasus dugaan korupsi pengurusan hak guna bangunan (HGB) PT Summarecon Agung Tbk di Kabupaten Bogor terus berkembang. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kini memeriksa sembilan pejabat dan mantan pejabat Badan Pertanahan Nasional (BPN), termasuk delapan kepala kantor pertanahan di sejumlah daerah di Jawa Timur.
Pemeriksaan tersebut menjadi bagian dari upaya penyidik mendalami dugaan praktik suap dalam proses pengurusan dokumen pertanahan yang menyeret sejumlah pejabat Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), pihak swasta, hingga sejumlah tokoh lainnya.
Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan, pemeriksaan sembilan saksi dilaksanakan di dua lokasi berbeda, yakni Polda Jawa Timur di Surabaya dan Gedung Merah Putih KPK, Jakarta.
Baca Juga:
"Pemeriksaan bertempat di dua tempat berbeda, yakni Polda Jawa Timur di Kota Surabaya dan Gedung Merah Putih KPK di Jakarta," kata Budi kepada wartawan di Jakarta, Selasa (10/11/2026).
Mereka masing-masing berinisial RS selaku Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Gresik, WRA selaku Kepala Kantor Pertanahan Kota Surabaya I, serta AB yang menjabat Kepala Kantor Pertanahan Kota Surabaya II.
Selain itu, penyidik juga memanggil N selaku Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sidoarjo, NVS dari Kabupaten Situbondo, MJS dari Kabupaten Mojokerto, IN dari Kabupaten Malang, dan MSL dari Kabupaten Jember.
Sementara itu, satu saksi lainnya diperiksa di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta.
Saksi tersebut adalah BK, mantan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor I yang kini menjabat sebagai Kepala Kantor Wilayah BPN Kalimantan Selatan.
Pemanggilan para pejabat tersebut menunjukkan penyidik masih menelusuri berbagai aspek dalam perkara dugaan korupsi di lingkungan ATR/BPN. Meski demikian, status mereka dalam pemeriksaan ini adalah saksi, bukan tersangka.
Operasi tersebut berkaitan dengan dugaan korupsi dalam proses pengurusan hak guna bangunan PT Summarecon Agung Tbk di Kabupaten Bogor, Jawa Barat.
Sehari setelah operasi berlangsung, KPK mengumumkan penetapan delapan orang sebagai tersangka dalam perkara dugaan suap di lingkungan Kementerian ATR/BPN.
Salah satu nama yang terseret adalah L, pejabat yang saat itu menjabat Direktur Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang Kementerian ATR/BPN.
Selain L, KPK juga menetapkan SCM selaku Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor I, APA selaku Presiden Direktur PT Summarecon Agung Tbk, serta RP yang diduga berperan sebagai perantara pihak Summarecon.
Nama lainnya adalah AS, mantan Bupati Kebumen; FEF alias FA, Ketua DPP Partai Golkar; serta dua pihak swasta berinisial E dan MF.
Dalam konstruksi perkara yang disampaikan KPK, empat orang di antaranya diduga merupakan orang kepercayaan Menteri ATR/Kepala BPN berinisial NW. Dugaan tersebut merupakan bagian dari perkara yang masih ditangani penyidik.
Pada 17 September 2026, penyidik menggeledah sejumlah ruangan di lingkungan Kementerian ATR/BPN. Lokasi yang diperiksa meliputi ruangan L, ruangan Direktur Jenderal Survei dan Pemetaan Pertanahan dan Ruang berinisial VEJ, serta ruangan Direktur Jenderal Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah berinisial A. Ruangan direktorat lain yang berkaitan dengan perkara juga turut digeledah.
Sehari kemudian, penggeledahan berlanjut ke kantor PT Summarecon Agung Tbk di Jakarta dan kediaman L di Bekasi.
Penyidik kemudian mendatangi kantor Summarecon di Kabupaten Bogor pada 21 September 2026. Dua hari berselang, Kantor Pertanahan Kota Mojokerto menjadi lokasi penggeledahan berikutnya.
Pada 24 September 2026, KPK kembali melakukan penggeledahan di Kantor Wilayah BPN Provinsi Jawa Timur serta rumah L di Kabupaten Nganjuk.
Rangkaian penyidikan berlanjut hingga 29 September 2026. Kali ini, penyidik menggeledah kantor PT Bela Parahiyangan Investindo di Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat.
Penyidik KPK masih perlu mendalami proses administrasi pertanahan, alur pengurusan HGB, serta kemungkinan keterkaitan pihak-pihak yang diperiksa dengan perkara yang berawal dari OTT September 2026.
Namun, pemeriksaan sebagai saksi tidak serta-merta menunjukkan seseorang terlibat dalam tindak pidana. Keterangan para saksi akan menjadi bagian dari proses penyidikan untuk mengungkap konstruksi perkara secara menyeluruh.
Perkembangan kasus ini sekaligus menyoroti pentingnya transparansi dan pengawasan dalam pelayanan pertanahan, terutama pada proses penerbitan dan pengurusan hak atas tanah yang melibatkan kepentingan bisnis berskala besar.