Jumat, 13 November 2026

Polri Ungkap Sosok Brigjen Pol. TK Berperan Surveillance Dalam Kasus Penyadapan Ilegal

Agus Supratman - Jumat, 13 November 2026 10:47 WIB
Polri Ungkap Sosok Brigjen Pol. TK Berperan Surveillance Dalam Kasus Penyadapan Ilegal
Foto: Divisi Humas Polri
Kadiv Humas Polri Irjen Pol. Johnny Eddizon Isir dalam keterangan diterima di Jakarta, Jumat, mengatakan sosok TK tersebut merupakan perwira tinggi Polri berpangkat bintang satu atau brigadir jenderal (brigjen).

Topikseru.com, Jakarta – Polri mengungkap sosok Brigjen Pol. TK yang ditugaskan Listyo dkk untuk melakukan pengawasan atau surveillance, disebut Kapolri Jenderal Pol. Suyudi Ario Seto dalam pemaparan perkembangan kasus dugaan penyadapan ilegal dalam rapat kerja bersama Komisi III DPR RI pada Kamis (12/11/2026).

Kadiv Humas Polri Irjen Pol. Johnny Eddizon Isir dalam keterangan diterima di Jakarta, Jumat, mengatakan sosok TK tersebut merupakan perwira tinggi Polri berpangkat bintang satu atau brigadir jenderal (brigjen).

Saat ini, TK tengah diperiksa oleh Biro Pertanggungjawaban Profesi Divisi Propam Polri terkait dugaan pelanggaran profesi. Sosok berinisial TK yang disebut dalam perkara ini merupakan seorang perwira tinggi Polri berpangkat bintang satu atau Brigjen Pol.

Baca Juga:

"Keterangannya juga didalami dalam proses penyidikan untuk mengungkap secara utuh peran masing-masing pihak dalam perkara itu," imbuh Isir.

Isir menegaskan, proses pemeriksaan internal dan penyidikan pidana terkait dugaan penyadapan ilegal terus berjalan untuk memastikan seluruh fakta dan keterlibatan pihak-pihak terkait dapat terungkap secara menyeluruh.

Pada Kamis (12/11), Kapolri Jenderal Pol. Suyudi Ario Seto mengungkap dugaan keterlibatan Brigjen TK dalam rapat kerja bersama Komisi III DPR RI.

Dalam pemaparannya, Kapolri menyebut tersangka AS diduga tidak hanya meneruskan perintah penyadapan kepada operator, tetapi juga memerintahkan TK untuk melakukan pengawasan atau surveillance.

"Keempat, AS, yang menjabat sebagai PLT Kabag Mon pada 7 Oktober 2025 sampai dengan 1 Oktober 2026, diduga menerima perintah dari Jenderal LSP, kemudian meneruskan perintah kepada operator untuk melakukan penyadapan tanpa permohonan penyidik, kemudian melaporkan hasil penyadapan kepada LSP dan memerintahkan TK untuk melakukan surveillance," ungkap Kapolri.

Bareskrim Polri telah menetapkan empat tersangka kasus dugaan penyadapan ilegal dan/atau akses ilegal dan/atau penghapusan data elektronik.

Keempatnya merupakan perwira tinggi Polri, yakni Jenderal LSP, AS, EH, dan SU. Mereka diduga melakukan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto hingga mahasiswa.

Editor
: Muchlis
Berita Terkait
Bidlabfor Polda Sumut Gagas Si FORTE, Perkuat Fungsi Forensik dalam olah TKP
Tito Pastikan TKDD Rp 735 Triliun Cukup, Daerah dengan PAD Lemah Jadi Perhatian
KPK Temukan Informasi Dugaan Korupsi BPJS TKA Saat Usut Pemerasan Izin Tinggal WNA
Gubsu Perjuangkan Tambahan TKD untuk Daerah Terdampak Bencana
PPATK Ungkap Perputaran Dana Judi Online 2025 Tembus Rp286,84 Triliun dari 422,1 Juta Transaksi
Polisi Gelar Olah TKP Lanjutan Ledakan Rumah Grand Polonia Medan, Fokus Ungkap Penyebab Tragedi Tewaskan 3 Orang