Topikseru.com, Asahan – Kejaksaan Negeri (Kejari) Asahan memusnahkan barang bukti dari 32 perkara tindak pidana umum yang telah berkekuatan hukum sesuai ketentuan perundang-undangan, Kamis (19/11/2026) di halaman Kantor kantor Kejari Asahan.
Kepala Kejaksaan Negeri Asahan melalui Kepala Seksi (Kasi) Barang Bukti, Okta Fiada Ginting menyampaikan, barang bukti yang dimusnahkan berasal dari 32 perkara tindak pidana umum.
Menurutnya berdasarkan data yang disampaikan, perkara tersebut terdiri dari 26 perkara narkotika, empat perkara Oharda (Orang dan Harta Benda), serta dua perkara Kemnegtibum (Keamanan Negara dan Ketertiban Umum).
Baca Juga:
"Dari 26 perkara narkotika tersebut, barang bukti sabu yang dimusnahkan mencapai 1.125,92 gram atau sekitar 1,1 kilogram. Jumlah ini menunjukkan bahwa perkara narkotika masih mendominasi barang bukti dalam kegiatan pemusnahan tersebut", ujar Okta Fiada Ginting.
Okta menambahkan selain narkotika jenis sabu, sejumlah barang bukti lainnya juga dimusnahkan, diantaranya telepon genggam, bong, timbangan elektrik, parang, egrek, serta berbagai barang lain yang telah ditetapkan untuk dimusnahkan berdasarkan ketentuan hukum.
Okta Fiada Ginting mengatakan, proses pemusnahan dilakukan menggunakan beberapa metode, yakni pembakaran, penghancuran dengan blender, dan perebusan. Metode tersebut dilakukan untuk memastikan barang bukti tidak dapat digunakan kembali.
Pemusnahan ini merupakan bagian dari pelaksanaan tugas dan kewenangan Kejaksaan dalam menindaklanjuti barang bukti yang telah memperoleh status hukum untuk dimusnahkan.
Di sisi lain, dominasi perkara narkotika dalam kegiatan tersebut menjadi perhatian serius. Penanganan kasus dan pemusnahan barang bukti memang merupakan bagian dari proses penegakan hukum, namun upaya pemberantasan peredaran narkotika juga membutuhkan langkah pencegahan, pengawasan, serta kerja sama lintas instansi dan partisipasi masyarakat.
Melalui kegiatan ini, Kejari Asahan menegaskan pelaksanaan penegakan hukum terhadap perkara pidana sekaligus memastikan barang bukti yang telah ditetapkan untuk dimusnahkan tidak kembali beredar atau disalahgunakan.