Minggu, 22 November 2026

Kejagung Kejar Riza Chalid, Tuntutan Mati Masih Dikaji

Muchlis - Minggu, 22 November 2026 19:19 WIB
Kejagung Kejar Riza Chalid, Tuntutan Mati Masih Dikaji
Gedung Kejaksaan Agung (Kejagung) RI.

Topikseru.com - Keberadaan Muhammad Riza Chalid di luar negeri tidak menghentikan langkah Kejaksaan Agung dalam menuntaskan perkara dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang PT Pertamina (Persero). Korporasi dan sejumlah pihak yang terseret perkara tetap diproses, sementara jaksa membuka kemungkinan melanjutkan persidangan tanpa kehadiran tersangka melalui mekanisme in absentia.

Di tengah upaya menghadirkan Riza Chalid ke proses hukum, Kejagung juga masih menelusuri aset yang berkaitan dengan para tersangka. Langkah tersebut menjadi bagian dari penanganan perkara yang tidak hanya berfokus pada pembuktian pidana, tetapi juga upaya menelusuri dugaan hasil kejahatan.

Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung, Anang Supriatna, mengatakan penyidik dan penuntut umum telah berupaya selama beberapa bulan untuk menghadirkan para tersangka yang berada di luar negeri, termasuk Muhammad Riza Chalid dan Jurist Tan.

Baca Juga:

"Penyidik dan penuntut umum Kejaksaan Agung sudah beberapa bulan lalu sedang berusaha menghadirkan para pelaku atau tersangka yang melarikan diri yang berada di LN dan juga untuk dilakukan persidangan secara in absentia, baik itu MRC ataupun Juristan," kata Anang dalam keterangan tertulis kepada awak media di Jakarta, Minggu (22/11/2026).

Meski upaya menghadirkan para tersangka belum berhasil, Kejagung memastikan proses pidana tidak berhenti. Penyidik dan jaksa tetap menjalankan tahapan penanganan perkara sesuai mekanisme hukum yang berlaku.

Persidangan In Absentia Jadi Jalan Hukum bagi Tersangka di Luar Negeri

Kejagung tengah menyiapkan langkah hukum untuk memungkinkan perkara terhadap tersangka yang berada di luar negeri tetap disidangkan. Salah satu mekanisme yang dipertimbangkan adalah persidangan in absentia, yakni proses persidangan tanpa kehadiran terdakwa, sepanjang persyaratan hukum terpenuhi.

Anang menjelaskan, mekanisme tersebut tidak dapat dilakukan secara sembarangan. Ada tahapan yang perlu ditempuh, mulai dari pengumuman kepada pihak yang bersangkutan, penetapan status daftar pencarian orang (DPO), hingga pengajuan red notice melalui Interpol.

Jaksa juga harus mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, termasuk keterangan saksi dan pihak lain yang telah menjalani proses hukum.

Dengan demikian, keberadaan tersangka di luar wilayah Indonesia tidak serta-merta membuat perkara berhenti. Namun, pelaksanaan persidangan tanpa kehadiran terdakwa tetap harus mengikuti prosedur dan ketentuan yang berlaku.

Penelusuran Aset Tetap Berjalan, Perkara Pihak Lain Masuk Tahap Hukum

Selain mengejar tersangka yang berada di luar negeri, Kejagung melanjutkan penelusuran aset yang berkaitan dengan para pihak dalam perkara dugaan korupsi tata kelola minyak mentah Pertamina.

Langkah ini menjadi bagian penting dalam penanganan perkara, terutama untuk mengidentifikasi aset yang diduga berkaitan dengan tindak pidana serta mendukung proses penegakan hukum.

Anang juga menyebut penanganan perkara terhadap pihak-pihak lain yang berkaitan dengan kasus tersebut tetap berjalan. Sejumlah perkara, termasuk yang melibatkan anak Riza Chalid, Nadiem Makarim, dan pihak lainnya, telah melewati persidangan dan kini berada dalam tahap upaya hukum.

Perkembangan tersebut menunjukkan penanganan perkara memiliki jalur masing-masing. Proses terhadap pihak yang sudah menjalani persidangan tidak serta-merta menggantikan upaya Kejagung untuk menuntaskan perkara tersangka yang masih berada di luar negeri.

Tuntutan Hukuman Mati untuk Riza Chalid Masih Bergantung pada Pembuktian

Salah satu aspek yang paling menyita perhatian dalam perkara ini adalah kemungkinan tuntutan hukuman mati terhadap Muhammad Riza Chalid.

Kejagung menegaskan opsi tersebut dimungkinkan dalam undang-undang. Namun, tuntutan pidana maksimal itu bukan keputusan otomatis yang hanya didasarkan pada besarnya nilai perkara atau dampak kasus terhadap negara.

Anang Supriatna mengatakan penerapan tuntutan hukuman mati harus memenuhi parameter dan persyaratan hukum. Penentuan apakah seseorang dapat dituntut dengan pidana tersebut akan bergantung pada fakta yang terungkap selama persidangan serta terpenuhinya ketentuan perundang-undangan.

Sebelumnya, Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Kejagung, Kuntadi, juga menyampaikan bahwa pihaknya membuka kemungkinan tuntutan hukuman mati terhadap Riza Chalid dalam perkara dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang Pertamina.

Opsi tersebut sedang dikaji oleh tim jaksa penuntut umum dengan mempertimbangkan besarnya dampak perkara.

Dengan demikian, kemungkinan tuntutan mati masih berada dalam tahap kajian, bukan keputusan final Kejaksaan Agung. Penentuan tuntutan akan mengikuti proses pembuktian dan parameter hukum yang harus dipenuhi.

Kejar Tersangka, Bongkar Aset, dan Uji Pembuktian Jadi Fokus Kejagung

Perkara dugaan korupsi tata kelola minyak mentah Pertamina kini menghadapi sejumlah tantangan sekaligus: menghadirkan tersangka yang berada di luar negeri, menelusuri aset terkait, serta memastikan proses hukum terhadap pihak-pihak yang terlibat berjalan sesuai ketentuan.

Kejagung menyatakan tetap melanjutkan upaya penanganan perkara meski sebagian tersangka belum berhasil dihadirkan.

Sementara mekanisme in absentia disiapkan melalui tahapan yang harus dipenuhi, opsi tuntutan berat terhadap Riza Chalid pun masih menunggu hasil pembuktian.

Perkembangan selanjutnya akan menentukan sejauh mana proses hukum dapat berjalan terhadap tersangka yang berada di luar negeri, sekaligus bagaimana jaksa membangun dasar pembuktian untuk menentukan tuntutan pidana dalam perkara yang menjadi sorotan publik tersebut.

Editor
: Agus Supratman
Berita Terkait
Indonesia Klaim Dapat 30 Juta Barel Minyak Gratis dari UEA, Ini Skemanya
Harga Minyak Indonesia Melonjak ke US$112,81 per Barel, Ini Pemicunya
Febrie Adriansyah Didakwa Peras Tan Kian Rp 55 Miliar, Ini Aliran Uangnya
Interpol Peringatkan Kehadiran AI Bisa Buat Kejahatan Digital Berskala Besar
Sidang Perdana Febrie Adriansyah Digelar 7 Oktober, Kejagung Sita Aset Rp 846 Miliar
Kasus Pemerasan Eks Jampidsus Febrie Adriansyah, Kejagung Segel Kantor di SCBD