Topikseru.com,
Medan - Pemerintah Kota (Pemko) Medan mulai memperkuat evaluasi terhadap berbagai inovasi pemerintahan yang akan diajukan dalam Innovative Government Award (IGA) 2026. Namun, Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas mengingatkan agar inovasi tidak hanya dibuat demi mengejar penghargaan.
Menurut Rico Waas, ukuran keberhasilan sebuah inovasi pemerintah daerah seharusnya dilihat dari perubahan yang dihasilkan, terutama terhadap efektivitas birokrasi dan kualitas pelayanan publik.
Pesan tersebut disampaikan melalui sambutan tertulis yang dibacakan Pj. Sekda Kota Medan Erfin Fahrurrazi dalam kegiatan Evaluasi Parameter dan Dokumen Pendukung IGA 2026 di Kantor Wali Kota Medan, Selasa (18/8/2026).
"Inovasi harus menjadi budaya kerja yang mampu meningkatkan kualitas kinerja pemerintahan dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat."
IGA 2026 Bukan Sekadar Ajang Penghargaan
Rico mengatakan Innovative Government Award memang memiliki arti penting sebagai bentuk apresiasi terhadap pemerintah daerah yang mampu menciptakan pembaruan.
Namun, penghargaan tersebut tidak boleh menjadi tujuan utama.
Menurut dia, substansi dari inovasi daerah justru terletak pada kemampuan sebuah program dalam membuat pekerjaan pemerintah lebih efektif sekaligus memberikan pelayanan yang semakin mudah bagi masyarakat.
Dengan demikian, inovasi yang hanya terlihat bagus dalam dokumen tetapi tidak memberikan perubahan nyata dinilai belum mencapai tujuan utama.
"IGA memang penting, tapi yang jauh lebih penting adalah bagaimana inovasi itu betul-betul membuat kinerja pemerintah semakin efektif dan pelayanan publik semakin baik," kata Rico Waas.
Ada 36 Indikator yang Dinilai
Evaluasi tersebut menjadi bagian dari proses pengukuran Indeks Inovasi Daerah 2026 sekaligus persiapan Pemko Medan menghadapi penilaian IGA tahun ini.
Dalam proses tersebut terdapat dua aspek utama yang menjadi perhatian, yakni satuan pemerintah daerah dan satuan inovasi daerah. Keduanya kemudian diukur melalui total 36 indikator penilaian.
Karena itu, Rico meminta seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) dan camat memastikan setiap inovasi memiliki data serta dokumen pendukung yang lengkap.
Dokumen tersebut harus sesuai dengan parameter yang ditetapkan dan dapat diverifikasi.
"Setiap perangkat daerah memeriksa kembali kesesuaian antara inovasi, parameter penilaian, dan seluruh bukti pendukung yang disampaikan," ujarnya.
Jika masih ditemukan kekurangan, perangkat daerah diminta segera melakukan perbaikan dan melengkapinya.
Pemko Medan Diminta Jangan Bekerja Sendiri
Selain kelengkapan administrasi, Rico Waas juga menekankan pentingnya kolaborasi antarlembaga di lingkungan Pemko Medan.
Dia meminta perangkat daerah tidak mengembangkan inovasi secara sendiri-sendiri. Menurutnya, kerja sama justru dapat membuat sebuah inovasi lebih mudah dikembangkan dan memberikan manfaat yang lebih luas.
Evaluasi ini sekaligus menjadi kesempatan bagi Pemko Medan untuk memastikan berbagai inovasi yang telah berjalan tidak hanya memenuhi persyaratan administratif, tetapi benar-benar memiliki dampak bagi masyarakat.
Kepala Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA) Kota Medan Benny Iskandar mengatakan proses evaluasi dilakukan sebagai tindak lanjut pengukuran Indeks Inovasi Daerah dan IGA 2026.
Inovasi yang dinilai merupakan program yang lahir maupun mengalami pembaruan dalam periode 1 Januari 2024 hingga 31 Desember 2025.
Pemko Medan kini mempersiapkan berbagai evidence atau dokumen pendukung dari inovasi yang akan diajukan.
Benny pun meminta seluruh kepala perangkat daerah mempercepat proses penginputan serta memastikan bukti pendukung masing-masing inovasi telah lengkap.
Inovasi Pemerintah Harus Memecahkan Masalah
Sementara itu, Kepala Pusat Strategi Kebijakan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Digitalisasi Pemerintah, dan Inovasi Pemerintahan Dalam Negeri, David Yama, menegaskan bahwa inovasi bukanlah tujuan akhir pemerintahan.
Menurut David, inovasi merupakan alat untuk mencapai tujuan yang lebih besar, yakni meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
"Inovasi itu cara, alat, media, bukan tujuan," ujar David.
Karena itu, sebuah program tidak otomatis disebut inovatif hanya karena menggunakan teknologi baru atau memiliki konsep yang berbeda.
Inovasi pelayanan publik harus menghasilkan nilai tambah dan mampu menyelesaikan persoalan yang benar-benar dihadapi masyarakat.
David menyebut sejumlah karakteristik yang perlu dimiliki inovasi pemerintahan, mulai dari kepemimpinan yang mendorong perubahan, pelayanan yang lebih mudah dan murah, transparansi, akuntabilitas, efektivitas hingga efisiensi.
Program tersebut juga harus mudah digunakan dan memberikan solusi terhadap persoalan yang dihadapi masyarakat maupun organisasi pemerintah.
"Yang paling penting, inovasi harus memberikan nilai tambah dan mampu memecahkan masalah," katanya.
Bukan Hanya Baru, Tapi Harus Bisa Bertahan
David juga mengingatkan bahwa perjalanan sebuah inovasi pemerintahan tidak berhenti ketika program tersebut berhasil dibuat dan diterapkan.
Inovasi harus terus dikembangkan agar kualitas hasilnya meningkat. Bahkan, inovasi yang berhasil seharusnya dapat diadopsi atau direplikasi oleh perangkat daerah maupun pemerintah daerah lainnya.
Dengan pendekatan tersebut, Pemko Medan tidak hanya mengejar jumlah inovasi untuk kebutuhan IGA 2026, tetapi juga memastikan program yang dihasilkan benar-benar memiliki keberlanjutan.
Pada akhirnya, ukuran keberhasilan inovasi bukan sekadar seberapa baru sebuah program atau apakah program tersebut berhasil membawa pulang penghargaan.
Yang lebih penting adalah apakah inovasi tersebut mampu memperbaiki pelayanan publik, menyelesaikan masalah, meningkatkan kinerja pemerintah, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Kota Medan.
Berita Terkait
Rabu, 23 September 2026
