Topikseru.com,
Jakarta - Badan Gizi Nasional (BGN) akan melakukan audit menyeluruh terhadap seluruh dapur Program Makan Bergizi Gratis (MBG) selama masa libur sekolah. Langkah ini dilakukan untuk meningkatkan standar keamanan pangan, kualitas layanan, serta tata kelola program prioritas pemerintah tersebut.
Wakil Kepala BGN, Agustina Arumsari, mengatakan momentum libur sekolah dimanfaatkan untuk melakukan evaluasi total terhadap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur MBG di berbagai daerah.
"Kami juga memanfaatkan momentum untuk libur sekolah ini. Kami akan hentikan dan audit semua dapur, sehingga nanti mudah-mudahan ketika anak-anak sudah masuk sekolah, kondisi di lapangan sudah lebih baik dan lebih rapi," kata Agustina di Jakarta, Senin (16/6/2026).
Menurut dia, audit tersebut juga difokuskan pada perbaikan sistem pendataan penerima manfaat yang selama ini masih memerlukan penyesuaian.
BGN, lanjut Agustina, saat ini terus berkoordinasi dengan berbagai pihak yang telah memiliki data terkait penerima manfaat program MBG agar penyaluran bantuan lebih tepat sasaran.
SPPG Tak Layak dan Tak Sesuai SOP Akan Ditutup
Agustina menegaskan, hasil audit nantinya akan menjadi dasar untuk menentukan keberlanjutan operasional setiap dapur MBG.
SPPG yang dinilai tidak memenuhi standar operasional prosedur (SOP), tidak layak, atau gagal memenuhi standar keamanan pangan, berpotensi dihentikan operasionalnya.
Langkah tersebut, menurut dia, merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk memastikan kualitas makanan yang diterima peserta didik tetap terjaga.
"Kami ingin memastikan standar keamanan pangan dan kualitas layanan semakin baik ketika program kembali berjalan setelah libur sekolah," ujarnya.
Insentif Dapur MBG Akan Diubah
Selain melakukan audit, BGN juga berencana menata ulang skema insentif bagi pengelola SPPG.
Selama ini, setiap dapur MBG menerima insentif tetap sebesar Rp6 juta tanpa mempertimbangkan jumlah penerima manfaat yang dilayani.
Ke depan, besaran insentif akan disesuaikan berdasarkan jumlah penerima manfaat dan indikator lain, termasuk kualitas makanan yang dihasilkan.
"Kalau sekarang penerima manfaatnya 1.500 maupun 500 orang, insentifnya sama. Ke depan tentu akan dilakukan penyesuaian setelah data riil penerima manfaat diketahui," kata Agustina.
BGN juga membuka kemungkinan untuk melakukan penggabungan beberapa SPPG sebagai bagian dari proses penyesuaian atau refocusing program.
Penilaian Berbasis Kualitas dan Keamanan Pangan
Agustina menjelaskan, evaluasi terhadap dapur MBG nantinya tidak hanya berfokus pada jumlah makanan yang diproduksi.
Pemerintah akan menerapkan sistem penilaian berbasis kualitas, termasuk standar keamanan pangan, kualitas gizi, serta tata kelola operasional.
"Kami akan mengevaluasi bukan sekadar menghasilkan output berapa, tetapi bagaimana mampu menghasilkan makanan yang berkualitas dan memenuhi standar keamanan pangan," ujarnya.
Melalui audit menyeluruh ini, BGN berharap pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis dapat berjalan lebih baik, tepat sasaran, dan memberikan manfaat optimal bagi jutaan peserta didik di seluruh Indonesia.
Berita Terkait
Jumat, 25 September 2026
