Topikseru.com - Wakil Presiden RI ke-10 dan ke-12 Jusuf Kalla (JK) meminta seluruh elemen masyarakat Aceh menjaga situasi tetap aman setelah muncul kerusuhan di Banda Aceh bertepatan dengan peringatan 21 tahun perdamaian Aceh.
JK menilai stabilitas yang terjaga selama lebih dari dua dekade setelah MoU Helsinki 2005 telah membawa perubahan besar bagi kehidupan masyarakat Aceh.
Karena itu, dinamika politik maupun ketidakpuasan kelompok tertentu tidak boleh berkembang menjadi konflik baru.
Menurut JK, perdamaian Aceh merupakan hasil dari proses panjang yang tidak boleh disia-siakan.
"Yang penting masyarakat memahami bahwa perdamaian telah membawa kemajuan dan kesejahteraan. Jangan sampai apa yang sudah dicapai selama 21 tahun ini terganggu," kata JK dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Sabtu (15/8/2026).
Kerusuhan Muncul di Tengah Peringatan Perdamaian Aceh
JK menyoroti situasi di Banda Aceh yang terjadi bersamaan dengan peringatan 21 tahun perdamaian Aceh pada 15 Agustus 2026.
Menurut dia, momentum tersebut seharusnya menjadi kesempatan untuk mengingat kembali keberhasilan penyelesaian konflik Aceh melalui jalur diplomasi dan perdamaian.
MoU Helsinki ditandatangani pada 15 Agustus 2005 sebagai tonggak berakhirnya konflik bersenjata yang berlangsung selama puluhan tahun di Aceh.
Peringatan tahun ini awalnya berlangsung dalam suasana doa dan zikir di Masjid Raya Baiturrahman Banda Aceh.
Namun, situasi kemudian berkembang setelah muncul aksi demonstrasi dan pengibaran sejumlah bendera yang mendapat perhatian aparat keamanan.
JK menilai tindakan tersebut tidak mencerminkan aspirasi mayoritas masyarakat Aceh.
"Rakyat Aceh selalu ingin damai dibanding dengan kejadian pada konflik itu. Perdamaian ini telah membawa kemajuan, ekonomi masyarakat berkembang lebih baik, kebebasan, pendidikan, dan sosial jauh lebih baik dibanding sebelumnya," ujarnya.
JK: Aparat Berupaya Mencegah Konflik Terbuka
Mantan wakil presiden tersebut mengatakan aparat TNI dan Polri berupaya menjaga agar situasi tidak berkembang menjadi konflik terbuka.
Menurut JK, langkah aparat dilakukan untuk mencegah potensi kerusuhan sekaligus menjaga stabilitas keamanan di Aceh.
"Keamanan, polisi dan TNI tentu menolak atau berusaha agar tidak terjadi kerusuhan dan apalagi pengibaran bendera. Tidak terjadi konflik," kata JK.
Dia menilai persoalan yang muncul lebih berkaitan dengan dinamika internal di Aceh daripada bentuk perlawanan terhadap pemerintah pusat.
JK menyebut terdapat kelompok tertentu yang merasa tidak puas terhadap kepemimpinan di tingkat daerah. Meskipun jumlahnya tidak besar, menurut dia, ekspresi ketidakpuasan tersebut berpotensi memengaruhi situasi apabila tidak dikelola dengan baik.
Ketidakhadiran Sejumlah Tokoh Aceh Jadi Sorotan
JK juga menyinggung kondisi kepemimpinan Aceh ketika peristiwa tersebut berlangsung.
Dia mengatakan sejumlah tokoh penting Aceh sedang berada di luar Banda Aceh untuk menjalani pengobatan. Gubernur Aceh Muzakir Manaf disebut berada di Kuala Lumpur, sedangkan Wali Nanggroe Aceh Malik Mahmud menjalani pengobatan di Penang.
Kondisi tersebut membuat sejumlah tokoh berpengaruh tidak berada di ibu kota provinsi ketika situasi mulai memanas.
"Jadi hampir tidak ada pimpinan yang berpengaruh berada di Banda Aceh pada saat ini. Hanya wakil gubernur dan tentu pihak kepolisian," ungkap JK.
Menurut JK, kondisi tersebut menjadi salah satu faktor yang perlu diperhatikan dalam membaca dinamika yang terjadi.
JK: Perdamaian Membawa Perubahan Besar bagi Aceh
JK mengingatkan bahwa masyarakat Aceh telah menikmati berbagai manfaat dari perdamaian selama 21 tahun terakhir.
Menurutnya, perubahan tersebut terlihat dalam berbagai sektor, mulai dari pertumbuhan ekonomi, pendidikan, kehidupan sosial, hingga kebebasan masyarakat.
Dia juga menyoroti pelaksanaan otonomi khusus Aceh yang memberikan sejumlah hak dan dukungan fiskal kepada daerah tersebut.
"Ini masa di mana otonomi khusus telah diberlakukan dibanding daerah lain. Ada dana otsus, dana ekonomi, dan hak-hak yang diperoleh jauh lebih baik dibanding banyak daerah," kata JK.
Karena itu, JK menilai menjaga perdamaian bukan hanya persoalan keamanan, tetapi juga berkaitan langsung dengan keberlanjutan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Aceh.
JK Sebut Tidak Ada Indikasi Penolakan terhadap Pemerintah Pusat
JK juga menilai dinamika yang terjadi tidak menunjukkan adanya gerakan yang secara langsung mengarah pada penolakan terhadap pemerintah pusat.
Menurut dia, isu yang berkembang lebih berkaitan dengan ketidakpuasan terhadap kepemimpinan atau kelompok tertentu di tingkat lokal.
"Tidak ada yang mengarah ketidaksenangan kepada pemerintah pusat, tapi ketidaksenangan kepada yang memimpin mereka sendiri. Itu yang terjadi," ujarnya.
Dia mengatakan perjalanan politik Aceh dalam dua dekade terakhir juga menunjukkan bahwa sejumlah tokoh yang pernah terlibat dalam konflik kemudian masuk ke dalam sistem demokrasi dan mendapatkan mandat melalui pemilihan masyarakat.
Pemerintah pusat, lanjut JK, selama ini menghormati proses tersebut sebagai bagian dari demokrasi.
Perdamaian Aceh Jangan Sampai Menjadi Korban Dinamika Politik
JK berharap peringatan 21 tahun MoU Helsinki dapat menjadi pengingat bagi seluruh pihak mengenai mahalnya harga sebuah perdamaian.
Dia mengajak masyarakat Aceh, pemerintah daerah, tokoh masyarakat, aparat keamanan, serta kelompok politik untuk mengedepankan dialog dalam menyelesaikan perbedaan.
Bagi JK, menjaga perdamaian Aceh berarti mempertahankan fondasi pembangunan yang telah dibangun selama dua dekade terakhir.
Stabilitas keamanan juga menjadi modal penting agar manfaat otonomi khusus, pembangunan ekonomi, pendidikan, serta berbagai program sosial dapat terus dirasakan masyarakat.
"Jangan sampai apa yang sudah dicapai selama 21 tahun ini terganggu."
Berita Terkait
Kamis, 24 September 2026
