Topikseru.com,
Jakarta - Pemerintah Indonesia mulai memperkuat komunikasi dengan negara-negara tetangga menyusul dampak asap kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang terjadi di sejumlah wilayah.
Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengatakan komunikasi dengan negara tetangga dilakukan melalui jalur informal maupun formal. Untuk jalur resmi, komunikasi dilakukan melalui Menteri Luar Negeri Sugiono.
Langkah tersebut berjalan bersamaan dengan upaya pemerintah mempercepat pengendalian karhutla di Indonesia, terutama di wilayah yang menjadi titik perhatian seperti Kalimantan dan Sumatera.
"Kalau secara informal ada, secara formal memang sebagai negara tetangga kan juga melalui Pak Menlu tentu ada komunikasi. Makanya kita berusaha secepatnya untuk menangani karhutla ini," ujar Prasetyo di Jakarta Convention Center (JCC), Senayan, Jakarta, Minggu (23/8/2026).
Pemerintah Kejar Percepatan Penanganan Karhutla
Prasetyo mengatakan pemerintah tidak hanya mengandalkan komunikasi diplomatik. Penanganan di lapangan juga terus diperkuat dengan melibatkan berbagai unsur.
Sejumlah peralatan tambahan telah dikerahkan untuk mendukung operasi pemadaman. Di antaranya helikopter water bombing, alat pelindung diri (APD), serta tambahan personel.
Pemerintah juga membagi perhatian khusus kepada sejumlah wilayah terdampak dengan menugaskan pejabat setingkat menteri untuk memantau dan mempercepat penanganan.
Pembagian tugas tersebut mencakup wilayah Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah dan daerah lainnya yang membutuhkan perhatian.
"Jadi memang kita bagi tugas untuk atensi Kalimantan Barat, Tengah dan seterusnya. Memang kita atur seperti itu," kata Prasetyo.
Sejumlah Pejabat Diberi Tugas Khusus
Pembagian wilayah penanganan melibatkan sejumlah pejabat pemerintah. Di antaranya Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Djamari Chaniago serta Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno.
Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Maruli Simanjuntak juga mendapatkan tanggung jawab untuk memberikan perhatian terhadap salah satu wilayah dalam penanganan karhutla.
Namun, Prasetyo menekankan pembagian tugas tersebut bukan berarti seorang pejabat hanya bertanggung jawab pada daerah yang telah ditentukan.
Menurut dia, skema tersebut dibuat agar koordinasi lebih terarah dan respons terhadap kebakaran bisa dipercepat.
"Jangan juga diartikan tidak bertanggung jawab dengan daerah yang lain. Ini hanya membagi atensi supaya ada percepatan," ujarnya.
Pemerintah Belum Bentuk Satgas Baru
Di tengah penguatan penanganan karhutla, pemerintah belum berencana membentuk satuan tugas (satgas) khusus baru.
Prasetyo menilai mekanisme koordinasi lintas sektor yang telah berjalan saat ini masih mampu menangani kondisi di lapangan.
"Saya kira belum, karena kemarin hasil dari lapangan penanganan yang itu juga kita koordinasi lintas sektor juga sudah cukup kuat," katanya.
Pemerintah memilih memperkuat struktur dan sumber daya yang sudah tersedia daripada menambah organisasi baru.
Tambahan personel juga telah dikerahkan. Prasetyo menyebut pasukan dari tiga batalion turut beroperasi untuk membantu penanganan kebakaran hutan dan lahan.
12.880 Personel Dikerahkan
Upaya pengendalian karhutla Kalimantan dan Sumatera sebelumnya telah diperkuat dengan pengerahan 12.880 personel.
Mereka dilibatkan dalam sejumlah kegiatan, mulai dari pemadaman, operasi modifikasi cuaca (OMC), hingga pemantauan kualitas udara.
Pemerintah juga berupaya memastikan sumber daya di lapangan dapat bergerak secara terpadu agar kebakaran tidak semakin meluas.
"Sama-sama kita kroyok," ucap Prasetyo.
Pernyataan tersebut menggambarkan strategi pemerintah yang mengandalkan pengerahan berbagai unsur secara bersamaan untuk mempercepat pengendalian api.
Prabowo Tambah Peralatan Pemadaman
Presiden Prabowo Subianto sebelumnya memimpin rapat penanganan karhutla di Kalimantan. Rapat tersebut digelar di Kalimantan Tengah pada Sabtu (22/8/2026).
Dalam rapat tersebut, pemerintah membahas penguatan peralatan dan fasilitas untuk mendukung petugas di lapangan.
Sejumlah kebutuhan tambahan yang diarahkan untuk segera dipenuhi antara lain empat helikopter water bombing, 100 unit pompa air, 2.000 unit APD, cangkul gepyok, sumur bor, dan selang air.
Penambahan tersebut diharapkan dapat memperkuat kemampuan petugas dalam menghadapi kebakaran, terutama di kawasan yang sulit dijangkau melalui jalur darat.
Asap Karhutla Dorong Penguatan Koordinasi
Komunikasi dengan negara tetangga menjadi bagian dari rangkaian respons pemerintah terhadap dampak asap karhutla.
Di dalam negeri, pemerintah memilih memperkuat koordinasi lintas sektor, menambah personel dan peralatan, serta membagi perhatian khusus kepada wilayah yang menjadi prioritas.
Sementara itu, jalur komunikasi dengan negara tetangga tetap dilakukan melalui mekanisme informal maupun formal.
Pemerintah menargetkan seluruh langkah tersebut dapat mempercepat pengendalian kebakaran hutan dan lahan sekaligus mencegah dampaknya meluas ke wilayah lain.
Berita Terkait
Jumat, 25 September 2026
