Topikseru.com,
Pekanbaru - Presiden Prabowo Subianto meminta aparat penegak hukum memperketat pengawasan terhadap korporasi yang diduga terlibat dalam kebakaran hutan dan lahan (karhutla).
Prabowo bahkan meminta aparat tidak ragu mencabut izin usaha perusahaan apabila ditemukan indikasi adanya perintah pembakaran lahan untuk kepentingan pembukaan area.
Pernyataan itu disampaikan Prabowo saat memimpin rapat koordinasi penanganan karhutla di Pekanbaru, Riau, Senin (24/8/2026).
Presiden meminta kepolisian, kejaksaan, dan unsur intelijen segera menindaklanjuti informasi mengenai dugaan keterlibatan korporasi.
"Saya minta polisi kejaksaan selidiki, intelijen selidiki. Kalau ada indikasi segera laporan, kita segera cabut," ujar Prabowo, sebagaimana dipantau dari siaran Sekretariat Presiden.
Prabowo Tegaskan Tidak Ada Korporasi yang Kebal
Menurut Prabowo, kebijakan tersebut berlaku bagi semua perusahaan tanpa membedakan skala maupun kepemilikannya.
Jika penyelidikan menemukan indikasi bahwa korporasi memerintahkan pihak tertentu melakukan pembakaran untuk membuka lahan, izin usaha perusahaan dapat dicabut.
"Siapapun korporasi apapun, ada sedikit indikasi mereka menyuruh bakar-bakar, kita cabut izinnya, seluruh izin korporasi itu kita cabut. Saya tidak main-main," kata Prabowo.
Instruksi tersebut menjadi bagian dari langkah pemerintah memperkuat penanganan kebakaran hutan dan lahan yang berpotensi menimbulkan dampak luas terhadap lingkungan dan masyarakat.
Meski demikian, dugaan keterlibatan korporasi tetap perlu ditindaklanjuti melalui penyelidikan aparat penegak hukum untuk memastikan fakta dan alat bukti.
Pemerintah Tak Ingin Warga Membuka Lahan dengan Membakar
Prabowo juga menyoroti praktik pembakaran lahan oleh masyarakat.
Ia meminta aparat dan pemerintah memperkuat edukasi hingga tingkat desa agar warga memahami risiko serta larangan melakukan pembakaran untuk membuka lahan.
Menurut Prabowo, masyarakat yang membutuhkan lahan untuk kegiatan pertanian tidak seharusnya dibiarkan mencari jalan keluar sendiri dengan membakar.
Pemerintah, kata dia, perlu hadir menyediakan alternatif pembukaan lahan yang lebih aman.
TNI, Polri dan Pemda Diminta Bantu Petani
Presiden mengatakan pemerintah daerah dapat bekerja sama dengan TNI dan Polri untuk membantu masyarakat yang membutuhkan pembukaan lahan.
Bantuan tersebut dapat dilakukan secara terorganisasi melalui kelompok tani. Untuk pembiayaan, masyarakat dapat memanfaatkan skema seperti Kredit Usaha Rakyat (KUR) maupun koperasi.
"Kalau mereka butuh untuk buka lahan, mereka bikin laporan ke camat, bupati, nanti pemerintah yang akan bantu mereka. TNI dan Polri akan membantu, pemda akan membantu rakyat, di organisir per kelompok tani, nanti biayanya bisa melalui KUR, koperasi," ujar Prabowo.
Skema tersebut diarahkan agar kebutuhan masyarakat untuk membuka lahan tidak berujung pada praktik pembakaran yang berpotensi memicu karhutla.
Polisi Diminta Perkuat Pencegahan
Prabowo menegaskan kepolisian memiliki peran penting dalam penanganan karhutla.
Selain melakukan penindakan setelah kebakaran terjadi, aparat diminta memperkuat langkah pencegahan. Pengawasan juga perlu ditingkatkan apabila terdapat informasi mengenai dugaan keterlibatan korporasi.
Pemerintah ingin penanganan karhutla di Riau dan wilayah lainnya tidak hanya berfokus pada pemadaman, tetapi juga menyasar penyebab kebakaran.
Dengan pengawasan korporasi, edukasi masyarakat, serta dukungan pemerintah dalam pembukaan lahan, Prabowo berharap potensi kebakaran hutan dan lahan dapat ditekan.
Di sisi lain, instruksi pencabutan izin menjadi sinyal bahwa pemerintah akan mengambil langkah administratif maupun hukum terhadap perusahaan yang nantinya terbukti atau terindikasi terlibat sesuai hasil penyelidikan.
Berita Terkait
Kamis, 24 September 2026
