Topikseru.com - Penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Indonesia masih berlanjut. Presiden Prabowo Subianto meminta seluruh sumber daya dikerahkan secara optimal untuk mempercepat pemadaman api, menyusul laporan bahwa sekitar 639 hektare lahan di enam provinsi terdampak masih dalam proses pemadaman.
Arahan tersebut disampaikan dalam rapat terbatas yang dipimpin Prabowo secara hybrid dari Istana Merdeka, Jakarta, Senin (12/10/2026). Rapat itu membahas perkembangan penanganan karhutla, dengan perhatian khusus pada Kalimantan Tengah dan Sumatra Selatan.
Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya menjelaskan, laporan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menunjukkan bahwa kedua provinsi tersebut menjadi fokus utama penanganan saat ini.
Baca Juga:
"Saat ini fokus utama tertuju pada 2 provinsi yaitu Kalimantan Tengah dan Sumatra Selatan," ujar Teddy dalam keterangan tertulis.
Selain mengandalkan personel di lapangan, pemerintah juga menjalankan operasi udara melalui metode water bombing atau pengeboman air. Langkah ini dilakukan untuk membantu mempercepat pemadaman di sejumlah wilayah yang mengalami kebakaran.
Pengerahan personel dan dukungan udara menjadi bagian dari upaya pemerintah untuk menekan penyebaran api.
Meski demikian, masih adanya ratusan hektare lahan yang dalam proses pemadaman menunjukkan bahwa penanganan karhutla belum sepenuhnya selesai.
Sementara itu, Kalimantan Tengah dan Sumatra Selatan masih menjadi prioritas utama dalam operasi penanganan kebakaran hutan dan lahan.
Pemerintah juga terus mengoptimalkan Operasi Modifikasi Cuaca (OMC) untuk memanfaatkan pertumbuhan awan hujan.
Langkah ini dilakukan seiring perkiraan awal musim hujan yang mulai meluas pada pertengahan hingga akhir Oktober 2026.
Kondisi cuaca menjadi salah satu faktor yang diperhatikan dalam penanganan karhutla. Namun, pelaksanaan operasi pemadaman tetap diperlukan untuk memastikan titik api dapat dikendalikan dan tidak meluas ke wilayah lain.
Arahan itu mencakup penguatan operasi di lapangan serta pemanfaatan dukungan udara dan modifikasi cuaca sesuai kebutuhan penanganan.
Rapat turut dihadiri Gubernur Sumatra Selatan dan Kalimantan Tengah, Panglima Kodam (Pangdam), serta Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) dari kedua provinsi tersebut.
Keterlibatan unsur pemerintah daerah, TNI, dan Polri menjadi bagian dari koordinasi lintas instansi dalam menghadapi kebakaran hutan dan lahan.
Dengan masih adanya 639 hektare lahan yang dalam proses pemadaman di enam provinsi, perkembangan operasi di lapangan dan perubahan kondisi cuaca akan menjadi faktor penting dalam upaya pengendalian karhutla dalam beberapa waktu ke depan.