Topikseru.com - Presiden Prabowo Subianto mengungkap praktik pertambangan emas ilegal berskala besar yang disebut telah beroperasi selama delapan tahun tanpa mengantongi izin. Aktivitas tambang tersebut diperkirakan menghasilkan hingga 500 kilogram emas setiap bulan, dengan potensi nilai ekonomi mencapai Rp15 triliun dalam setahun.
Pengungkapan ini kembali menyoroti besarnya potensi kebocoran penerimaan negara dari sektor sumber daya alam, terutama akibat aktivitas pertambangan yang tidak tercatat dalam sistem perizinan maupun kewajiban perpajakan.
Prabowo menyampaikan temuan tersebut saat menghadiri puncak peringatan HUT ke-15 Partai NasDem di NasDem Tower, Jakarta, Rabu malam.
Baca Juga:
Menurutnya, tambang yang dimaksud telah beroperasi selama delapan tahun dengan kapasitas produksi sekitar enam ton emas per tahun.
"Ada satu tambang yang sudah beroperasi delapan tahun tanpa izin, tiap bulan yang dihasilkan adalah 500 kilogram emas. Satu tahun berarti enam ton," ungkap Prabowo dalam pidatonya.
Presiden menilai aktivitas pertambangan tanpa izin bukan sekadar pelanggaran administratif. Praktik tersebut merupakan bentuk penguasaan kekayaan negara tanpa memenuhi kewajiban yang seharusnya menjadi sumber penerimaan pemerintah.
Pasalnya, aktivitas tambang ilegal berpotensi menghilangkan pemasukan negara dari pajak, royalti, serta berbagai kewajiban lainnya.
Prabowo mencontohkan, apabila pemerintah memiliki tambahan anggaran Rp 15 triliun, dana tersebut dapat digunakan untuk merenovasi sekitar 15.000 sekolah.
Perhitungan itu mengacu pada estimasi biaya renovasi rata-rata sebesar Rp 1 miliar untuk setiap sekolah.
Presiden kemudian membandingkan potensi kehilangan penerimaan negara tersebut dengan program revitalisasi pendidikan yang sedang dijalankan pemerintah.
Hingga Desember 2026, pemerintah menargetkan perbaikan sekitar 70.000 sekolah melalui anggaran negara. Sementara itu, jumlah keseluruhan sekolah di Indonesia mencapai sekitar 368.000 unit.
Menurut Prabowo, capaian tersebut masih belum mencakup seluruh kebutuhan perbaikan infrastruktur pendidikan nasional.
Ia mengaku semakin terdorong memperjuangkan program pendidikan setelah menerima surat dari seorang siswa sekolah dasar yang menyampaikan rasa terima kasih karena sekolahnya telah diperbaiki.
Sebelumnya, Presiden mengungkap laporan mengenai keberadaan 1.063 titik pertambangan ilegal yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia.
Aktivitas tersebut diperkirakan berpotensi menimbulkan kerugian negara hingga Rp 300 triliun.
Angka tersebut menggambarkan besarnya tantangan pemerintah dalam mengawasi pengelolaan sumber daya alam, mulai dari aktivitas penambangan, distribusi hasil tambang, hingga pengawasan kewajiban penerimaan negara.
Penindakan terhadap tambang ilegal pun menjadi salah satu pekerjaan penting pemerintah untuk memastikan kekayaan alam Indonesia memberikan manfaat bagi kepentingan masyarakat.
Program yang semula direncanakan menyasar 11.744 sekolah dengan anggaran sekitar Rp 14 triliun kemudian diperluas dengan tambahan 60.000 satuan pendidikan.
Dengan penambahan tersebut, total sasaran program revitalisasi sekolah mencapai 71.744 satuan pendidikan.
Prabowo menegaskan tidak akan mundur dalam menghadapi berbagai kritik selama langkah yang diambil pemerintah bertujuan melindungi kepentingan rakyat.
Dia menyatakan bahwa pemberantasan praktik yang merugikan negara harus tetap dilakukan meskipun menimbulkan tekanan dan hujatan.
Bagi pemerintah, persoalan tambang ilegal bukan hanya menyangkut penegakan hukum, tetapi juga bagaimana memastikan kekayaan alam yang seharusnya menjadi sumber kesejahteraan masyarakat tidak justru dinikmati oleh pihak-pihak yang beroperasi di luar aturan.
Pengungkapan tambang emas dengan produksi ratusan kilogram per bulan tersebut sekaligus menjadi pengingat bahwa pengawasan sumber daya alam memiliki konsekuensi langsung terhadap kemampuan negara membiayai pembangunan, termasuk pendidikan.