Topikseru.com - Pernyataan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mengenai arahan Presiden Prabowo Subianto untuk memperjuangkan persoalan ijazah melalui jalur hukum mendapat tanggapan berbeda dari Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI, Syahganda Nainggolan.
Syahganda membantah bahwa Prabowo menyarankan Gibran kembali menempuh gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Menurut dia, sikap Presiden justru sejalan dengan pandangan Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, yang menyebut putusan Mahkamah Agung (MA) dan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait perkara surat keterangan pendidikan Gibran telah berkekuatan hukum final.
Syahganda menyampaikan penjelasan tersebut di Jakarta pada Rabu. Ia menilai pandangan Yusril dapat dipahami sebagai representasi sikap pemerintah terhadap kemungkinan langkah hukum lanjutan dalam perkara tersebut.
Baca Juga:
"Bahwa Yusril itu mengatakan bahwa tidak ada kesempatan untuk PTUN artinya itu yang dia diskusikan dengan Presiden dong. Itulah concern Presiden dong," ujar Syahganda.
Dia juga mempertanyakan kemungkinan Prabowo mendorong Gibran kembali melakukan perlawanan hukum, sementara menteri yang membidangi urusan hukum telah menyampaikan bahwa putusan pengadilan tidak lagi membuka ruang upaya hukum.
Menurut Syahganda, pandangan hukum Presiden dalam persoalan tersebut tercermin melalui penjelasan Yusril. Karena itu, ia menilai tidak tepat jika arahan Prabowo ditafsirkan sebagai dorongan agar Gibran kembali menggugat melalui PTUN.
Dalam kesempatan tersebut, Gibran mengatakan Presiden memberikan sejumlah masukan mengenai dinamika yang tengah dihadapinya, termasuk persoalan dokumen pendidikan yang belakangan menjadi perhatian publik.
Gibran menyebut salah satu arahan Prabowo adalah agar dirinya tetap memperjuangkan persoalan tersebut melalui PTUN dengan membawa dokumen pendidikan sejak sekolah dasar hingga perguruan tinggi.
"Salah satu saran beliau adalah agar saya tetap fight di PTUN dengan menghadirkan seluruh dokumen-dokumen dari SD sampai dengan S1," kata Gibran.
Selain mempertimbangkan langkah melalui PTUN, Gibran menyatakan akan berkoordinasi dengan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Koordinasi itu, menurut dia, berkaitan dengan rencana mengajukan peninjauan kembali (PK) ke Mahkamah Agung.
Pernyataan Gibran dan bantahan Syahganda kemudian menghadirkan dua penjelasan berbeda mengenai arahan yang disampaikan Prabowo.
Gibran menyebut adanya saran untuk melanjutkan perjuangan hukum, sedangkan Syahganda menegaskan Presiden tidak mungkin menganjurkan langkah yang bertentangan dengan pandangan hukum Yusril.
Yusril menyampaikan pandangan itu kepada wartawan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa, 10 November 2026.
Dia menjelaskan bahwa putusan MK yang bersifat final and binding tidak menyediakan upaya hukum lanjutan. Adapun putusan MA, menurut Yusril, juga telah final sehingga tidak tersedia mekanisme PK yang dapat diajukan para pihak terhadap putusan tersebut.
"Memang ini sudah tidak bisa diapa-apakan lagi karena putusan dari Mahkamah Konstitusi itu bersifat final and binding, tidak ada upaya hukum lagi," ujar Yusril.
Pernyataan Yusril menjadi salah satu dasar Syahganda dalam menjelaskan posisi pemerintah. Namun, perbedaan pernyataan antara Gibran dan Syahganda tetap menyisakan pertanyaan mengenai bentuk langkah hukum yang sebenarnya dimaksud dalam arahan Presiden.
Persoalan ini juga perlu dibedakan antara upaya hukum terhadap putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dan kemungkinan langkah administratif atau hukum lain yang memiliki objek serta dasar berbeda.
Dengan demikian, status final putusan MA dan MK tidak serta-merta menjawab seluruh kemungkinan langkah yang disebut Gibran. Penjelasan lebih lanjut mengenai objek gugatan, dasar hukum, dan dokumen yang akan digunakan menjadi penting untuk memahami rencana tersebut secara utuh.