Topikseru.com, Jakarta - Nama Syahganda Nainggolan kembali menjadi sorotan setelah Presiden Prabowo Subianto melantiknya sebagai Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI.
Syahganda resmi mengisi posisi tersebut setelah menggantikan Muhammad Qodari. Pelantikan berlangsung di Istana Negara, Jakarta, Jumat (2/10/2026), berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 106/P Tahun 2026. Dalam kesempatan yang sama, Prabowo melantik Fadli Tri Hartono sebagai Wakil Kepala Bakom RI.
Pergantian jabatan itu membuat sosok Syahganda kembali menjadi perhatian publik. Pasalnya, sebelum masuk ke struktur pemerintahan, pria kelahiran Medan ini dikenal sebagai aktivis, pengamat kebijakan, politikus, hingga tokoh yang aktif dalam berbagai gerakan dan lembaga kajian.
Baca Juga:
Lantas, siapa sebenarnya Syahganda Nainggolan?
Sejumlah profil mengenai Syahganda menyebut dirinya aktif dalam gerakan mahasiswa yang berseberangan dengan pemerintahan Orde Baru.
Aktivitas tersebut kemudian membuatnya dikeluarkan dari ITB dan sempat menjalani hukuman penjara.
Setelah itu, Syahganda melanjutkan pendidikan hingga menyelesaikan jenjang sarjana di perguruan tinggi lain.
Dia kemudian kembali ke dunia akademik dengan mengambil studi pembangunan di ITB dan menyelesaikan pendidikan tersebut pada 2005.
Perjalanan pendidikannya tidak berhenti di sana. Pada 2015, Syahganda meraih gelar doktor dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia.
Disertasinya membahas persoalan kesejahteraan buruh dengan topik jaminan upah layak, jaminan sosial, dan solidaritas sosial.
Dia tercatat terlibat dalam Partai Daulat Rakyat (PDR) yang saat itu berkaitan erat dengan tokoh politik Adi Sasono.
Setelah itu, Syahganda ikut membentuk Partai Merdeka dan pernah maju sebagai calon anggota legislatif.
Perjalanan politiknya kemudian berlanjut melalui Partai Golkar. Pada Pemilu 2009, ia tercatat menjadi calon legislatif dari daerah pemilihan Jawa Barat V.
Namun, perjalanan Syahganda tidak hanya berlangsung di partai politik. Ia juga aktif membangun lembaga kajian dan organisasi yang bergerak di bidang kebijakan publik.
Sejumlah profil menyebut posisi tersebut didapat setelah Syahganda terlibat dalam tim pendukung pasangan SBY-Jusuf Kalla. Namun, masa jabatannya sebagai komisaris kemudian berakhir setelah ia kembali terjun sebagai calon legislatif.
Setelah itu, Syahganda membangun Sabang Merauke Circle (SMC), sebuah lembaga kajian yang menjadi ruang bagi diskusi mengenai politik dan kebijakan publik.
Pengalaman tersebut kemudian menjadi salah satu bagian dari perjalanan panjang Syahganda sebagai aktivis sekaligus pengamat isu sosial-politik.
Dia berada dalam kelompok tokoh yang ikut mendeklarasikan gerakan tersebut bersama sejumlah nama lain, termasuk Din Syamsuddin dan Gatot Nurmantyo.
Keterlibatannya dalam KAMI membuat Syahganda kembali aktif dalam berbagai diskusi mengenai kebijakan pemerintah, ekonomi, politik, dan persoalan sosial.
Pada tahun yang sama, ia juga sempat menghadapi proses hukum terkait unggahan di media sosial ketika terjadi gelombang demonstrasi penolakan UU Cipta Kerja. Syahganda kemudian dinyatakan bersalah dalam perkara tersebut dan menjalani hukuman sebelum bebas pada 2021.
Ia dikenal sebagai Ketua Dewan Direktur GREAT Institute, lembaga yang bergerak pada kajian ekonomi, teknologi, politik, dan kebijakan publik.
Dalam laman resminya, GREAT Institute mencantumkan Syahganda sebagai pendiri sekaligus Ketua Dewan Direktur. Lembaga tersebut menggunakan nama GREAT sebagai singkatan dari Global Research on Economics, Advance Technology and Politics.
Aktivitasnya di lembaga tersebut membuat Syahganda tetap muncul dalam berbagai diskusi publik dan kajian mengenai arah kebijakan pemerintah.
Pada Jumat, 2 Oktober 2026, Presiden Prabowo Subianto resmi melantiknya sebagai Kepala Badan Komunikasi Pemerintah RI.
Syahganda menggantikan Muhammad Qodari yang mendapat penugasan baru sebagai Sekretaris merangkap Anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres).
Sebagai Kepala Bakom, Syahganda kini memiliki tugas yang berbeda dibandingkan aktivitasnya selama menjadi aktivis dan pengamat.
Bakom menjadi bagian penting dalam orkestrasi komunikasi kebijakan serta program strategis pemerintah.
Lembaga ini ditujukan untuk menyelaraskan penyampaian informasi pemerintah agar kebijakan dan program prioritas dapat dikomunikasikan secara terkoordinasi.
Dengan latar belakang sebagai aktivis, politikus, akademisi, dan pengelola lembaga kajian, Syahganda Nainggolan kini memasuki babak baru dalam perjalanan kariernya sebagai pejabat pemerintah.
Dari aktivis Medan dan kampus, masuk ke dunia politik, lembaga kajian, hingga akhirnya dipercaya memimpin Bakom RI di pemerintahan Prabowo.