Topikseru.com - Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka merespons laporan evaluasi dua tahun pemerintahan Prabowo-Gibran yang dirilis Center of Economic and Law Studies (Celios). Gibran menyatakan, kritik dari lembaga independen maupun masyarakat perlu dijadikan bahan evaluasi untuk memperbaiki kebijakan dan cara kerja pemerintah.
Pernyataan itu disampaikan Gibran di tengah sorotan terhadap sejumlah persoalan yang dinilai membebani masyarakat, mulai dari kenaikan harga kebutuhan pokok hingga kesulitan memperoleh pekerjaan.
Dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Selasa (13/10/2026), Gibran menegaskan bahwa pemerintah menghargai hasil survei, kajian, dan kritik yang disampaikan kepada penyelenggara negara.
Baca Juga:
"Bagi saya, semua itu adalah bagian dari demokrasi sekaligus bahan evaluasi bagi pemerintah untuk terus memperbaiki diri," kata Gibran.
Menurut dia, masukan yang disampaikan kepada pemerintah, termasuk melalui laporan Celios, perlu ditindaklanjuti melalui evaluasi dan perbaikan kebijakan.
Gibran juga menekankan pentingnya memperbaiki cara kerja pemerintah agar manfaat program dan kebijakan negara dapat dirasakan secara langsung oleh masyarakat.
"Baik melalui evaluasi serta perbaikan kebijakan dan cara kerja untuk memastikan kehadiran pemerintah semakin dirasakan masyarakat dan menjawab permasalahan masyarakat di lapangan," ujarnya.
Dalam peluncuran laporan tersebut, Direktur Eksekutif Celios Bhima Yudhistira memaparkan temuan mengenai persepsi responden terhadap kebijakan pemerintah.
Menurut Bhima, sebanyak 75 persen responden dalam survei yang dipaparkan mengaku mengalami stres akibat kebijakan pemerintah.
Persoalan yang banyak dikeluhkan meliputi kenaikan harga kebutuhan pokok, kesulitan memperoleh pekerjaan, dan penegakan hukum.
Temuan tersebut menempatkan persoalan keseharian masyarakat sebagai salah satu sorotan dalam evaluasi pemerintahan.
Harga kebutuhan pokok berkaitan dengan daya beli rumah tangga, sementara kesempatan kerja menjadi faktor penting dalam menjaga pendapatan dan kondisi ekonomi keluarga.
Adapun persoalan penegakan hukum menyangkut kepercayaan masyarakat terhadap institusi dan pelaksanaan aturan.
Meski demikian, hasil survei perlu dibaca sesuai metode, komposisi responden, dan pertanyaan yang digunakan.
Pengakuan mengalami stres akibat kebijakan pemerintah juga tidak dengan sendirinya membuktikan bahwa seluruh tekanan yang dirasakan responden hanya disebabkan oleh satu kebijakan tertentu.
Berdasarkan hasil yang dipaparkan, Prabowo memperoleh nilai 4,6 dari skala 10 berdasarkan penilaian masyarakat umum. Sementara itu, penilaian dari responden ahli tercatat 2,8.
Untuk Gibran, nilai dari masyarakat umum mencapai 4,9 dari skala 10, sedangkan penilaian responden ahli berada di angka 2,2.
Perbedaan tersebut menunjukkan bahwa penilaian terhadap kedua pejabat tidak seragam di antara kelompok responden dalam survei itu.
Namun, angka tersebut tidak dapat langsung dianggap mewakili seluruh penduduk Indonesia tanpa mempertimbangkan metode pemilihan sampel, pembobotan, serta karakteristik masing-masing kelompok.
Dalam laporan yang sama, survei disebut melibatkan 1.142 responden masyarakat umum dan 129 responden ahli dari berbagai provinsi di Indonesia.
Angka jumlah responden masyarakat umum itu perlu diperhatikan secara khusus karena berbeda dari angka 1.122 responden yang disebut dalam paparan mengenai temuan 75 persen responden. Perbedaan angka tersebut perlu diklarifikasi kepada Celios sebelum publikasi final.
Persoalan harga kebutuhan pokok, misalnya, berkaitan dengan kemampuan rumah tangga memenuhi kebutuhan sehari-hari. Sementara itu, persoalan lapangan kerja menuntut perhatian terhadap penciptaan kesempatan kerja, kualitas pekerjaan, dan pendapatan masyarakat.
Di sisi lain, penegakan hukum memerlukan pelaksanaan aturan yang konsisten dan dapat dipertanggungjawabkan.
Pernyataan Gibran belum merinci kebijakan tertentu yang akan diubah sebagai tindak lanjut laporan Celios. Karena itu, perkembangan selanjutnya dapat dilihat dari langkah konkret pemerintah, termasuk program yang diperbaiki, kelompok masyarakat yang menjadi sasaran, dan hasil yang dapat dievaluasi secara terbuka.
Laporan Celios menjadi salah satu masukan dalam perdebatan mengenai kinerja pemerintahan Prabowo-Gibran. Adapun dampak dan tingkat keberhasilan kebijakan pemerintah tetap perlu dinilai berdasarkan data, pelaksanaan program, serta perubahan kondisi masyarakat dari waktu ke waktu.