Rabu, 11 November 2026

Polemik Bendera Aceh Dibahas Pemerintah Pusat, Tito Karnavian Buka Suara

Muchlis - Rabu, 11 November 2026 06:05 WIB
Polemik Bendera Aceh Dibahas Pemerintah Pusat, Tito Karnavian Buka Suara
Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia HM Tito Karnavian didampingi Menteri Sosial RI Saifullah Yusuf, Wagub Aceh Fadlullah, Bupati Nagan Raya Teuku Raja Keumangan (tengah) dan Dirjen Bina Adwil Kemendagri Safrizal ZA (kiri) saat memberikan keterangan kepada wartawan di Kompleks Sekolah Rakyat Kabupaten Nagan Raya, Provinsi Aceh, Selasa (10/11/2026) malam

Topikseru.com - Pemerintah pusat belum mengambil keputusan final terkait polemik bendera dan lambang daerah di Provinsi Aceh. Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian memastikan persoalan tersebut masih dibahas bersama sejumlah kementerian untuk mencari penyelesaian yang sesuai dengan ketentuan hukum.

Tito meminta masyarakat tetap tenang menyikapi perdebatan mengenai simbol daerah yang belakangan kembali menjadi perhatian publik di Aceh.

"Kita tenang saja ya, sedang dibahas masalah itu (lambang Aceh)," ujar Tito kepada wartawan saat berada di Kabupaten Nagan Raya, Aceh, Selasa (10/11/2026) malam.

Baca Juga:

Menurut Tito, pemerintah tidak mengabaikan persoalan tersebut. Pembahasan telah dilakukan melalui sejumlah pertemuan yang melibatkan kementerian terkait, termasuk Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Kemenko Polkam).

Dia menyebut Menteri Dalam Negeri bersama Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan juga ikut terlibat dalam pembicaraan untuk merumuskan penyelesaian.

"Ya kita harus tenang aja ya. Sedang dibahas masalah itu, dan saya tahu sudah ada beberapa rapat di Menko Polkam, dan Menteri Imipas sedang dibicarakan untuk mencari solusi yang terbaik untuk lambang daerah," kata Tito.

Pemerintah Cari Jalan Tengah soal Simbol Aceh

Pembahasan di tingkat pemerintah pusat tidak hanya menyangkut persoalan bendera, tetapi juga berbagai simbol identitas daerah, termasuk lambang dan logo pemerintahan daerah.

Tito menjelaskan, pemerintah ingin memastikan penyelesaian polemik tersebut dapat mengakomodasi kepentingan daerah tanpa mengabaikan aturan perundang-undangan yang berlaku.

Karena itu, koordinasi lintas kementerian masih diperlukan sebelum pemerintah menentukan langkah lebih lanjut.

Pemerintah berharap pembahasan tersebut menghasilkan keputusan yang dapat diterima dan tidak memunculkan persoalan baru di tengah masyarakat.

"Mudah-mudahan kita (pemerintah) kita menemukan solusi yang terbaik," ucap Tito.

Polemik Bendera dan Lambang Kembali Menjadi Sorotan

Isu bendera dan lambang Aceh merupakan persoalan yang memiliki dimensi identitas daerah sekaligus aspek regulasi pemerintahan.

Dalam konteks Aceh, penggunaan simbol daerah juga berkaitan dengan kekhususan dan kewenangan yang diatur dalam kerangka otonomi khusus.

Karena itu, pembahasan mengenai simbol daerah tidak hanya membutuhkan pendekatan administratif, tetapi juga mempertimbangkan landasan hukum serta dinamika sosial dan politik di wilayah tersebut.

Hingga Selasa malam, pemerintah belum mengumumkan keputusan akhir mengenai penyelesaian polemik tersebut.

Pernyataan Tito mengindikasikan bahwa pemerintah masih mengedepankan koordinasi antarkementerian sebelum menentukan kebijakan. Masyarakat pun diminta menunggu hasil pembahasan yang diharapkan dapat memberikan kepastian mengenai penggunaan bendera dan lambang daerah Aceh.

Editor
: Agus Supratman
Berita Terkait
PSMS Medan Hancurkan Persiraja 5-0, Javier Siverio Menggila! Ayam Kinantan Rebut Puncak Klasemen
PSMS Medan vs Persiraja: Eko Siapkan Rotasi, Bidik 3 Poin
Klarifikasi TNI AD Soal Insiden Maut di Tiro Pidie: 1 Meninggal, 13 Warga dan 6 Prajurit Luka
Tragedi Maulid di Pidie Aceh: 1 Warga Tewas Usai Penembakan Pengibaran Bendera Bulan Bintang
Mualem Temui Prabowo, Bahas Dana Otsus hingga Dana Abadi Eks GAM
Mualem Desak Pemerintah Pusat Segera Bereskan 3 Persoalan Aceh: Dana Otsus, Tanah Blang Padang hingga Bendera