Topikseru.com - Presiden Prabowo Subianto dikabarkan tengah mendalami kemungkinan adanya pihak lain yang memanfaatkan hasil penyadapan terhadap dirinya dan sejumlah pejabat negara. Penelusuran tersebut dilakukan untuk memastikan apakah dugaan penyadapan melibatkan kepentingan politik atau jaringan kekuatan tertentu.
Informasi itu disampaikan Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI, Syahganda Nainggolan, yang mengungkapkan bahwa Presiden ingin mengetahui siapa saja pihak yang berada di balik dugaan pemanfaatan rekaman percakapan tersebut.
Menurut Syahganda, persoalan ini tidak berhenti pada dugaan tindakan penyadapan oleh sejumlah oknum di lingkungan Polri. Pemerintah juga ingin mengungkap kemungkinan adanya pihak yang menggunakan informasi hasil penyadapan untuk kepentingan tertentu.
Baca Juga:
"Ini saya lihat sendiri bahwa beliau ingin memastikan bahwa sadapan-sadapan dari Bapak Listyo Sigit itu bukan merupakan konspirasi-konspirasi besar yang terkait dengan kekuatan-kekuatan yang ada di sekitar dia," ujar Syahganda kepada saat mengunjungi kantor LKBN ANTARA di Jakarta, Rabu (11/11/2026).
Syahganda mengaku telah dipanggil Prabowo ke kediaman Presiden pada pekan sebelumnya. Pertemuan yang berlangsung sekitar dua jam itu membahas perkembangan situasi setelah munculnya dugaan penyadapan.
Dalam pertemuan tersebut, Syahganda menyebut Prabowo memiliki kekhawatiran terhadap keselamatan dirinya akibat dugaan tindakan penyadapan.
Keterlibatan lembaga intelijen tersebut dinilai penting untuk menelusuri kemungkinan adanya hubungan antara materi percakapan yang disadap dengan kelompok atau kekuatan politik tertentu.
Syahganda menjelaskan, BIN dan BSSN tidak harus menjadi bagian dari tim hukum yang dibentuk Polri. Namun, kedua lembaga tersebut memiliki kapasitas intelijen yang dapat digunakan untuk membantu mengidentifikasi kemungkinan jaringan di balik dugaan penyadapan.
Dia juga menilai persoalan ini memiliki dimensi yang lebih luas dibandingkan perkara pidana biasa.
Pasalnya, dugaan penyadapan menyangkut keamanan Presiden sebagai kepala negara. Karena itu, menurut Syahganda, persoalan tersebut berkaitan pula dengan aspek keselamatan negara.
Pemerintah sebelumnya juga menyampaikan bahwa dugaan tindakan tersebut mengarah pada indikasi makar. Namun, keterkaitan antara penyadapan dan dugaan makar masih memerlukan pembuktian melalui proses hukum dan penyelidikan lebih lanjut.
Syahganda berharap perkembangan penelusuran tersebut segera menemukan titik terang dalam waktu dekat.
"Jadi itu yang mungkin kita bersabar menunggu, mudah-mudahan nanti seminggu-dua minggu ini menjadi terang," tuturnya.
Ketiga tersangka tersebut masing-masing berinisial LSP, ASN, dan EHS.
Dugaan penyadapan disebut berlangsung dalam rentang waktu 2025 hingga 2026. Perkara ini kemudian menjadi perhatian serius pemerintah karena menyangkut dugaan pelanggaran terhadap keamanan komunikasi kepala negara.
Pihak Istana menilai dugaan tindakan tersebut mengarah pada makar.
Meski demikian, proses hukum masih harus mengungkap secara terang bagaimana penyadapan dilakukan, siapa saja pihak yang terlibat, serta apakah terdapat aktor lain yang diduga memanfaatkan hasil penyadapan tersebut.
Penelusuran terhadap kemungkinan adanya jaringan di balik perkara ini menjadi salah satu aspek penting untuk menjawab pertanyaan mengenai motif dan tujuan dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo.