Topikseru.com - Presiden ke-7 RI Joko Widodo akhirnya memberikan tanggapan setelah putra sulungnya, Gibran Rakabuming Raka, mengajukan pengunduran diri dari jabatan Wakil Presiden Republik Indonesia kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Kamis, 12 November 2026.
Dari kediamannya di kawasan Sumber, Kecamatan Banjarsari, Solo, Jawa Tengah, Jokowi mengungkapkan bahwa keputusan Gibran tersebut telah lebih dahulu dibicarakan di antara keduanya.
Namun, mantan presiden itu tidak menguraikan secara terperinci isi komunikasi dengan putranya. Ia hanya memberikan jawaban singkat ketika ditanya apakah sudah mengetahui dan membicarakan keputusan tersebut sebelum surat pengunduran diri diserahkan kepada MPR.
Baca Juga:
"Sudah," ujar Jokowi kepada awak media, Kamis (12/11/2026).
Pernyataan singkat tersebut menjadi salah satu respons pertama Jokowi setelah keputusan politik Gibran memunculkan perhatian luas. Di tengah polemik yang berkembang, Jokowi juga menyampaikan pandangannya mengenai dinamika jabatan politik dan pentingnya memahami bahwa kekuasaan tidak berlangsung selamanya.
Mantan Gubernur DKI Jakarta ini menilai keputusan Gibran harus dilihat dalam konteks perubahan dan dinamika yang memang bisa terjadi dalam jabatan publik.
"Ya, dalam jabatan politik itu pasti ada dinamika politik. Itu biasa. Itu biasa," kata Jokowi.
Pernyataan tersebut disampaikan setelah Gibran mendatangi Kompleks Parlemen, Senayan, dan menyerahkan surat pengunduran diri kepada pimpinan MPR.
Langkah Gibran menjadi perkembangan baru dalam polemik politik yang sebelumnya berkembang dari persoalan dokumen pendidikan, desakan masyarakat, hingga munculnya wacana pemakzulan wakil presiden.
Meski demikian, Jokowi tidak menjelaskan apakah dirinya menyetujui seluruh pertimbangan yang melatarbelakangi keputusan putranya.
Menurut Jokowi, kedudukan yang diperoleh melalui proses politik pada dasarnya bersifat sementara.
"Jadi, saya sudah pesan ke Mas Gibran bahwa jabatan itu sementara. Jabatan itu adalah sementara," ujarnya.
Pesan tersebut disampaikan ketika Gibran tengah menghadapi situasi politik yang menentukan perjalanan kariernya di pemerintahan nasional.
Pernyataan Jokowi sekaligus memperlihatkan pandangannya bahwa jabatan publik harus dipahami sebagai amanah yang memiliki batas waktu, bukan sebagai kekuasaan yang harus dipertahankan dalam segala keadaan.
Persoalan keabsahan dokumen pendidikan menjadi salah satu pemicu munculnya desakan agar Gibran meninggalkan jabatan wakil presiden. Perdebatan tersebut semakin berkembang setelah muncul proses hukum terkait surat keterangan penyetaraan ijazah SMA yang bersangkutan.
Di tengah tekanan tersebut, Gibran sebelumnya juga dikabarkan telah membicarakan keinginannya untuk mundur dengan Presiden Prabowo Subianto dalam pertemuan di Istana Kepresidenan.
Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyatakan Prabowo tidak menolak keinginan tersebut dan memberikan sejumlah masukan kepada Gibran.
Kini, setelah surat pengunduran diri disampaikan kepada MPR dan Presiden, perhatian publik beralih pada tindak lanjut konstitusional yang harus ditempuh.
Berdasarkan Pasal 8 ayat (2) UUD 1945, apabila wakil presiden berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatan, MPR memilih wakil presiden pengganti dari dua calon yang diajukan Presiden.
Pemilihan tersebut harus dilakukan paling lambat 60 hari sejak terjadi kekosongan jabatan.
Karena itu, penyerahan surat pengunduran diri belum otomatis berarti Gibran secara hukum telah berhenti menjabat. Status dan proses pemberhentiannya tetap harus dipastikan melalui mekanisme ketatanegaraan.
Sikap tersebut menjadi bagian penting dari respons Jokowi setelah keputusan Gibran menyerahkan surat pengunduran diri.
Perkembangan ini menempatkan hubungan politik antara Jokowi, Gibran, dan Prabowo dalam perhatian publik. Terlebih, Gibran merupakan wakil presiden yang mendampingi Prabowo dalam pemerintahan hasil Pemilu 2024.
Ke depan, tindak lanjut surat pengunduran diri Gibran akan menjadi penentu arah perubahan di lingkungan pemerintahan.
Sementara itu, pesan Jokowi mengenai jabatan yang bersifat sementara menjadi salah satu pernyataan paling menonjol di tengah dinamika politik yang sedang berlangsung.