Topikseru.com,
Binjai - Aksi unjuk rasa ratusan pedagang kaki lima (PKL) di kantor
Wali Kota Binjai, Senin (27/4/2026), berujung ricuh. Massa yang kecewa atas penggusuran lapak mereka memaksa masuk hingga pagar kantor pemerintah setempat roboh.
Aksi tersebut merupakan buntut penertiban yang dilakukan aparat terhadap lapak PKL di kawasan depan Masjid Agung Jalan Olahraga, Kecamatan Binjai Timur serta di sekitar eks RSUD Bangkatan di Jalan Bandung, Kecamatan Binjai Selatan.
Para pedagang datang membawa spanduk berisi kritik keras terhadap kebijakan pemerintah kota. Mereka menuntut kejelasan dan solusi agar tetap bisa berjualan tanpa harus digusur.
[irp posts="40637" ]
Massa Kecewa Wali Kota Tak Hadir
Dalam aksi tersebut, massa meminta bertemu langsung dengan Wali Kota Binjai, Amir Hamzah. Namun, keinginan itu tidak terpenuhi karena yang bersangkutan diketahui sedang menjalankan tugas dinas di luar daerah.
Ketiadaan wali kota memicu kekecewaan massa. Situasi pun memanas hingga terjadi aksi dorong-dorongan antara pedagang dan aparat keamanan yang berjaga.
Pagar Roboh, Situasi Sempat Tak Terkendali
Meski mendapat pengamanan dari aparat gabungan TNI-Polri dan Satpol PP, massa yang emosi akhirnya mencoba menerobos masuk ke dalam area kantor. Aksi tersebut membuat pagar kantor Wali Kota Binjai roboh setelah didobrak secara paksa.
Kericuhan sempat terjadi sebelum akhirnya situasi berangsur kondusif, meski massa masih bertahan di lokasi.
[irp posts="36977" ]
Tuntutan Pedagang: Ingin Tetap Berjualan
Salah satu orator aksi, Edward Gurki, menegaskan bahwa para pedagang tidak menolak penataan, namun menolak penggusuran tanpa solusi.
"Kami siap diatur dan ditata, tapi jangan digusur begitu saja. Kami ingin solusi konkret dari pemerintah," ujarnya.
Edward juga menyatakan bahwa massa tetap ingin berdialog, meskipun bukan langsung dengan wali kota.
"Kalau wali kota tidak ada, kami siap bertemu Sekda atau perwakilan lain. Yang penting ada solusi," tambahnya.
Hingga Senin siang, ratusan PKL masih bertahan di halaman kantor wali kota sambil menunggu tanggapan resmi dari pemerintah daerah. Mereka memastikan aksi akan terus berlangsung hingga tuntutan dipenuhi.
Berita Terkait
Kamis, 24 September 2026
