TOPIKSERU.COM,
JAKARTA - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menyatakan setuju dengan wacana pemilihan kepala daerah (Pilkada) dikembalikan ke Dewan Perwakilan Rakyat (DPRD).
Menurutnya, hal tersebut sebagai evaluasi dari pelaksanaan Pilkada Serentak 2024 yang membutuhkan biaya besar dan semestinya bisa dilakukan dalam mekanisme demokrasi lain.
"Saya sependapat tentunya, kita melihat sendirilah bagaimana besarnya biaya untuk pilkada. Belum lagi ada beberapa daerah-daerah yang kita lihat terjadi kekerasan. Dari dahulu saya mengatakan pilkada (bisa) asimetris, salah satunya melalui DPRD 'kan," kata Tito di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (16/12).
Kendati menyetujui usulan Pilkada lebih baik dilangsungkan di DPRD, dia mengatakan bahwa usulan tersebut memerlukan kajian, termasuk di bawah kementeriannya.
Mendagri Tito mengaku masih menunggu kajian-kajian lain dari berbagai pihak seperti dari Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI maupun dari kalangan akademikus.
Tito menjanjikan bahwa usulan pilkada dikembalikan ke DPRD ini akan dibahas secara serius di bawah kementeriannya, mengingat aturan mengenai pemilu kepala daerah ini sudah masuk Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2025.
"Pasti akan bahas. 'Kan salah satunya sudah ada di Prolegnas. Di Prolegnas kalau saya tidak salah, termasuk UU Pemilu dan UU Pilkada," ujar Tito Karnavian.
Presiden Prabowo Lempar Wacana
Sebelumnya, Presiden RI Prabowo Subianto pada Kamis (12/12) saat menghadiri acara HUT Ke-60 Partai Golkar, di Sentul International Convention Center (SICC), Bogor, Jawa Barat, menyampaikan gagasan tentang perbaikan sistem politik.
Presiden menilai sistem politik di Indonesia berbiaya tinggi dan tidak efesien bila dibandingkan dengan negara-negara tetangga.
"Menurut saya hari ini yang paling penting yang disampaikan Ketua Umum DPP Partai Golkar tadi bahwa kita semua merasakan demokrasi kita yang kita jalankan, ada satu atau ada beberapa hal yang harus kita perbaiki bersama-sama. Menurut saya kita harus memperbaiki sistem kita," kata Presiden Prabowo.
DPR melalui Wakil Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Jazilul Fawaid yang mengusulkan agar pilkada di tingkat provinsi untuk memilih pasangan calon gubernur dan wakil gubernur dilakukan melalui DPRD masing-masing provinsi bukan lagi dipilih oleh rakyat secara langsung karena berbiaya mahal.
Jazilul mengatakan tingginya biaya pemilihan gubernur itu terlihat pada Pilkada 2024. Pemerintah harus mengeluarkan biaya lebih dari Rp 1 triliun hanya untuk Pilkada Jawa Barat, belum lagi pilkada di wilayah lainnya.
"Itu bukan anggaran yang kecil. Kalau yang Rp 1 triliun itu diberikan ke salah satu kabupaten di salah satu provinsi, di NTT misalnya, itu bisa membuat ekonomi bangkit," kata Jazilul.
Berita Terkait
Kamis, 24 September 2026
