Topikseru.com,
Jakarta - Mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nadiem Anwar Makarim melalui tim kuasa hukumnya resmi melaporkan empat hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta Pusat ke Komisi Yudisial (KY), Senin, 6 Juli 2026. Laporan tersebut berkaitan dengan dugaan pelanggaran kode etik dan perilaku hakim dalam perkara korupsi pengadaan Chromebook yang menjerat Nadiem.
Tim kuasa hukum Nadiem bersama istrinya, Franka Makarim, mendatangi Gedung Komisi Yudisial di kawasan Kramat, Jakarta Pusat, untuk menyerahkan laporan beserta sejumlah bukti pendukung.
"Kami sudah resmi membuat laporan kepada Komisi Yudisial terkait perkara yang sedang kami tangani, yaitu perkara Nadiem Anwar Makarim di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat," ujar Ari Yusuf Amir, anggota tim kuasa hukum Nadiem, kepada wartawan.
Empat hakim yang dilaporkan masing-masing Purwanto S. Abdullah, Sunoto, Eryusman, dan Mardianto.
Menurut Ari, laporan tersebut dibuat karena pihaknya menduga terdapat pelanggaran terhadap Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH) selama proses persidangan berlangsung.
Ari mengatakan pihaknya telah menyertakan bukti yang dinilai cukup kuat untuk mendukung laporan itu. Bukti tersebut berasal dari dokumentasi jalannya persidangan yang disebut dilakukan secara terbuka untuk umum.
"Kami melengkapi laporan dengan bukti-bukti nyata. Selama persidangan berlangsung, kami merekam seluruh proses sidang karena persidangan bersifat terbuka," kata dia.
Kuasa Hukum Soroti Dugaan Manipulasi Fakta Persidangan
Tim hukum Nadiem menegaskan bahwa mereka tidak mempermasalahkan perbedaan pandangan antarhakim dalam menjatuhkan putusan. Namun, yang menjadi keberatan adalah dugaan adanya manipulasi terhadap fakta-fakta yang muncul selama persidangan.
Menurut Ari, dugaan manipulasi itu menjadi poin utama yang dilaporkan kepada Komisi Yudisial. Pihaknya berharap lembaga pengawas hakim tersebut dapat memeriksa secara menyeluruh isi laporan dan bukti yang telah disampaikan.
"Yang kami laporkan adalah dugaan manipulasi fakta-fakta persidangan oleh majelis hakim. Semua kami sampaikan secara rinci kepada Komisi Yudisial agar dapat diperiksa lebih lanjut," ujarnya.
Kuasa hukum lainnya, Dody Abdul Kadir, menyebut laporan tersebut tidak hanya bertujuan mencari keadilan bagi kliennya, tetapi juga menjadi bagian dari upaya memperbaiki sistem peradilan di Indonesia.
"Proses peradilan bukan hanya soal mencari keadilan, tetapi bagaimana keadilan itu benar-benar dapat ditemukan," kata Dody.
Franka Makarim: Kami Datang untuk Mencari Keadilan
Istri Nadiem, Franka Makarim, turut hadir dalam pelaporan tersebut. Ia menyatakan kedatangannya ke Komisi Yudisial bukan semata sebagai pendamping suami, tetapi juga sebagai warga negara yang ingin memastikan keadilan berjalan sesuai aturan hukum.
Franka mengatakan Nadiem telah menjalani proses hukum sejak ditahan pada 4 September 2025. Selama proses itu, kata dia, keluarga tetap menaruh harapan terhadap institusi penegak hukum.
"Hari ini kami kembali mempercayakan bahwa keadilan masih bisa kami dapatkan melalui institusi yang memang memiliki amanah untuk menjaga proses peradilan," ujar Franka.
Nadiem Divonis 10 Tahun Penjara dalam Kasus Chromebook
Sebelumnya, Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menjatuhkan vonis 10 tahun penjara kepada Nadiem Makarim pada Selasa, 30 Juni 2026.
Majelis hakim menyatakan Nadiem terbukti bersalah dalam perkara dugaan korupsi pengadaan Chromebook di lingkungan Kemendikbudristek.
Selain hukuman penjara, Nadiem juga dijatuhi pidana denda sebesar Rp1 miliar. Jika denda tersebut tidak dibayarkan, hukuman akan diganti dengan pidana kurungan selama 190 hari.
Vonis tersebut lebih ringan dibanding tuntutan jaksa penuntut umum. Sebelumnya, jaksa menuntut Nadiem dengan hukuman 18 tahun penjara, denda Rp 1 miliar subsider 190 hari kurungan, serta uang pengganti sebesar Rp 5,67 triliun subsider sembilan tahun penjara.
Komisi Yudisial Pastikan Laporan Akan Ditindaklanjuti
Wakil Ketua Komisi Yudisial Desmihardi sebelumnya menyatakan lembaganya telah melakukan pemantauan terhadap jalannya sidang perkara Nadiem Makarim sejak awal proses persidangan.
Menurut dia, hingga putusan dibacakan, KY belum menerima laporan dugaan pelanggaran kode etik hakim dalam perkara tersebut. Namun, Komisi Yudisial menegaskan terbuka menerima setiap laporan dari masyarakat.
"Setiap laporan yang masuk, baik hasil pemantauan maupun dugaan pelanggaran KEPPH, pasti akan kami tindak lanjuti sesuai kewenangan," kata Desmihardi.
Dia menambahkan KY membuka ruang bagi masyarakat yang memiliki dugaan pelanggaran etik oleh hakim dalam proses memeriksa maupun memutus suatu perkara.
Berita Terkait
