Topikseru.com,
Jakarta - Presiden Prabowo Subianto meminta PT PLN (Persero) mempercepat pengurangan penggunaan pembangkit listrik tenaga diesel (PLTD) di berbagai daerah. Total kapasitas PLTD yang diminta untuk ditinggalkan mencapai sekitar 13 gigawatt (GW).
Sebagai gantinya, pemerintah mendorong penggunaan sumber energi yang tidak bergantung pada bahan bakar fosil, salah satunya pembangkit listrik tenaga surya (PLTS).
Arahan tersebut disampaikan Prabowo saat meresmikan Ekosistem Motor Listrik Nasional (MOLINAS) di Cikarang, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Kamis (13/8/2026).
"PLN harus tinggalkan pembangkit listrik dari diesel, kurang lebih 13 gigawatt harus segera kita tinggalkan," kata Presiden Prabowo.
Kebijakan tersebut menjadi bagian dari agenda de-dieselisasi, yakni mengurangi ketergantungan pembangkit listrik terhadap bahan bakar diesel dan menggantinya dengan sumber energi yang lebih bersih.
Prabowo Soroti Ketergantungan Indonesia terhadap BBM Impor
Prabowo mengatakan percepatan transisi energi diperlukan untuk memperkuat kemandirian energi nasional.
Menurut dia, ketergantungan terhadap bahan bakar minyak (BBM) impor membuat Indonesia rentan terhadap berbagai gejolak global, mulai dari konflik geopolitik hingga perang dagang.
Prabowo menyebut kebutuhan belanja BBM impor Indonesia mencapai sekitar 28 miliar hingga 30 miliar dolar AS setiap tahun.
Besarnya nilai tersebut menjadi salah satu alasan pemerintah ingin mengembangkan sumber energi domestik yang tersedia melimpah.
"Kita butuh untuk tidak tergantung kepada energi di luar negara kita. Kita terlalu besar untuk menggantungkan diri kepada pihak luar," ujar Prabowo.
Menurutnya, Indonesia memiliki berbagai potensi energi alternatif yang dapat dikembangkan untuk mengurangi ketergantungan terhadap bahan bakar fosil.
Energi Surya Jadi Salah Satu Andalan
Salah satu sumber energi yang menjadi perhatian pemerintah adalah energi surya.
Prabowo menilai potensi energi matahari di Indonesia sangat besar dan dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan listrik di berbagai wilayah.
Selain energi surya, Presiden juga menyebut adanya potensi sumber energi alternatif lain yang tengah dikaji oleh para ilmuwan dan peneliti Indonesia, termasuk potensi hidrogen alam.
Menurut Prabowo, kekayaan sumber daya tersebut harus diikuti kemampuan untuk mengelola dan mengembangkannya menjadi sumber energi yang memberikan manfaat bagi masyarakat.
Pemerintah Kejar PLTS 100 GW
Dorongan meninggalkan PLTD berjalan beriringan dengan target besar pemerintah dalam pembangunan PLTS.
Prabowo menargetkan pembangunan pembangkit listrik tenaga surya dengan total kapasitas mencapai 100 GW dapat diselesaikan dalam waktu empat tahun.
Target tersebut akan dilakukan secara bertahap. Untuk tahun 2026 saja, pemerintah menargetkan pembangunan PLTS mencapai 30 GW.
"Tahun ini saja, target kita 30 gigawatt," ujar Prabowo.
Jika target tersebut terealisasi, pembangunan PLTS akan menjadi salah satu langkah besar dalam memperbesar porsi energi bersih dalam sistem kelistrikan nasional.
De-dieselisasi Jadi Bagian dari Transisi Energi
Pengurangan PLTD dan pembangunan PLTS merupakan bagian dari agenda transisi energi yang lebih luas.
PLTD selama ini digunakan di berbagai wilayah, terutama daerah yang sistem kelistrikannya membutuhkan pembangkit berbahan bakar diesel. Namun, penggunaan diesel memiliki konsekuensi berupa kebutuhan BBM dan emisi dari pembakaran bahan bakar fosil.
Melalui program de-dieselisasi, pemerintah ingin mengalihkan sumber pembangkitan listrik menuju energi yang lebih bersih sekaligus mengurangi konsumsi BBM.
Tantangan berikutnya adalah memastikan pembangunan pembangkit energi baru tersebut berjalan seiring dengan kesiapan jaringan listrik, infrastruktur pendukung, pembiayaan, serta kebutuhan listrik di setiap daerah.
Prabowo: Indonesia Tak Boleh Bergantung pada Energi Asing
Presiden menegaskan kemandirian energi merupakan bagian penting dari ketahanan nasional.
Menurut dia, ketergantungan terhadap energi dari luar negeri dapat membuat masyarakat ikut terdampak ketika terjadi konflik atau gangguan perdagangan internasional yang sebenarnya tidak berkaitan langsung dengan Indonesia.
Karena itu, pemerintah ingin mengoptimalkan sumber daya yang tersedia di dalam negeri.
Prabowo optimistis Indonesia memiliki modal sumber daya alam yang cukup untuk membangun sistem energi yang lebih mandiri.
Namun, menurut dia, kekayaan tersebut harus dikelola dengan benar agar benar-benar menghasilkan manfaat ekonomi dan energi bagi masyarakat.
Berita Terkait
Rabu, 23 September 2026
