Topikseru.com - Penanganan kasus dugaan penyadapan ilegal yang menyeret sejumlah perwira tinggi dan mantan pejabat Polri akan menjadi agenda pembahasan Komisi III DPR RI. Komisi yang membidangi hukum, HAM, dan keamanan itu menjadwalkan rapat kerja bersama Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto pada Kamis, 12 November 2026.
Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman mengatakan rapat tersebut akan mengupas perkembangan perkara, termasuk mencari tahu siapa pihak yang diduga menjadi dalang serta apa motif di balik penyadapan ilegal tersebut.
"Komisi III DPR RI akan menggelar rapat kerja dengan Kapolri pada Kamis, 12 November 2026, untuk membahas kasus dugaan penyadapan ilegal," kata Habiburokhman dalam keterangan di Jakarta, Minggu (8/11/2026).
Baca Juga:
Kasus ini menjadi perhatian karena empat orang yang telah ditetapkan sebagai tersangka berasal dari lingkungan kepolisian, termasuk seorang mantan Kapolri. DPR menyatakan akan mengawal proses hukum agar seluruh pihak yang terlibat dapat dimintai pertanggungjawaban.
Menurut Habiburokhman, pembahasan baru dapat dilakukan pada Kamis karena masa sidang DPR RI dijadwalkan kembali dibuka pada Selasa, 10 November 2026.
Meski demikian, ia memastikan Komisi III tidak akan membiarkan perkara tersebut berhenti tanpa kejelasan.
"Sebagaimana arahan Pimpinan DPR, kami akan kawal penanganan kasus ini sampai terungkap sejelas-jelasnya. Siapa pun yang terlibat haruslah dimintai pertanggungjawaban hukum," ujar Habiburokhman.
Fokus pengawasan DPR, sebagaimana disampaikan dalam keterangan resminya, mencakup pengungkapan pihak yang diduga memerintahkan penyadapan serta motif di balik tindakan tersebut.
LSP merupakan mantan Kapolri, AS menjabat sebagai Kepala Divisi Hukum Polri, sedangkan EH merupakan widyaiswara di Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Polri.
Dua hari kemudian, tepatnya 5 November 2026, penyidik menetapkan satu tersangka tambahan berinisial SU. Ia merupakan mantan Kepala Divisi Teknologi Informasi dan Komunikasi Polri.
Dengan penetapan tersebut, jumlah tersangka dalam perkara dugaan penyadapan ilegal dan penghapusan data elektronik menjadi empat orang.
Polri juga telah menahan tiga tersangka, yakni LSP, AS, dan EH di Rumah Tahanan Negara Mako Brimob, Depok, Jawa Barat.
Sementara itu, SU belum menjalani penahanan karena masih dalam kondisi sakit setelah mengalami stroke. Informasi mengenai status penahanan tersebut disampaikan Polri pada 5 November 2026.
Perhatian publik terhadap kasus ini tidak hanya tertuju pada penetapan para tersangka, tetapi juga pada bagaimana penyidik mengungkap rangkaian peristiwa, dugaan peran masing-masing pihak, serta motif di balik tindakan yang disangkakan.
Sebelumnya, Ketua Komisi III Habiburokhman juga menegaskan bahwa proses hukum harus berjalan profesional, objektif, dan transparan.
Melalui rapat yang dijadwalkan pada 12 November mendatang, DPR akan meminta penjelasan langsung dari Kapolri mengenai perkembangan penyidikan. Namun, penentuan kesalahan dan pertanggungjawaban pidana tetap harus didasarkan pada pembuktian dalam proses hukum.