Topikseru.com - Dinamika politik setelah Gibran Rakabuming Raka menyampaikan pengunduran diri dari jabatan Wakil Presiden mulai direspons jajaran PDI Perjuangan di Sumatera Utara. Salah satunya melalui instruksi kepada seluruh kader untuk menurunkan foto Gibran dari kantor partai hingga ruang kerja pejabat publik yang berasal dari PDIP.
Seruan tersebut disampaikan Wakil Ketua Bidang Politik DPD PDI Perjuangan Sumatera Utara, Sutrisno Pangaribuan. Ia meminta seluruh struktur partai di tingkat daerah hingga akar rumput segera menindaklanjuti imbauan tersebut.
Menurut Sutrisno, penyampaian surat pengunduran diri Gibran kepada pimpinan MPR RI menjadi perkembangan politik yang harus direspons oleh seluruh kader partai.
Baca Juga:
"Sejak penyampaian pengunduran diri Gibran Rakabuming Raka dari Wakil Presiden secara resmi kepada Pimpinan MPR RI, maka status Gibran sebagai Wakil Presiden telah berakhir," ujar Sutrisno.
Pernyataan tersebut merupakan pandangan politik Sutrisno. Secara konstitusional, pengunduran diri Wakil Presiden tetap harus diproses melalui mekanisme yang diatur dalam UUD 1945 sebelum jabatan dinyatakan kosong.
Pertama, seluruh pengurus DPC, PAC, ranting, hingga anak ranting diminta menurunkan foto Gibran yang masih terpasang di kantor-kantor partai.
Kedua, kepala daerah dan wakil kepala daerah dari kader PDIP di Sumatera Utara juga diminta melakukan hal serupa. Foto Gibran di ruang kerja masing-masing diharapkan segera diturunkan.
Ketiga, instruksi tersebut turut ditujukan kepada pimpinan dan anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara maupun DPRD kabupaten dan kota. Mereka diminta tidak lagi memasang foto Gibran di ruang kerja masing-masing.
Keempat, Sutrisno meminta kader menyerahkan kelanjutan proses politik dan hukum kepada MPR RI. Lembaga tersebut diharapkan menjalankan kewenangannya sesuai ketentuan perundang-undangan.
Dia meminta seluruh jajaran partai tidak melakukan tindakan yang dapat mengganggu stabilitas daerah maupun jalannya pemerintahan nasional.
Menurut Sutrisno, roda pemerintahan harus tetap berjalan di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto selama proses politik dan hukum berlangsung.
Dia menilai penyampaian pengunduran diri Gibran menjadi perkembangan penting dalam dinamika politik nasional. Sutrisno juga menyebut situasi yang berlangsung tanpa gejolak sebagai gambaran bahwa masyarakat dapat menyikapi perubahan politik secara damai.
Ia berharap perbedaan sikap politik, baik dari kelompok yang mendukung maupun tidak mendukung Gibran, tidak berkembang menjadi konflik di tengah masyarakat.
Pasal 8 Ayat (2) UUD 1945 mengatur bahwa apabila Wakil Presiden berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatan, MPR memilih Wakil Presiden dari dua calon yang diusulkan Presiden.
Kedua calon tersebut berasal dari partai politik atau gabungan partai politik yang pasangan calon presidennya memperoleh suara terbanyak pertama dan kedua dalam pemilihan presiden sebelumnya.
Dengan demikian, proses pengunduran diri Gibran tidak hanya menjadi persoalan sikap politik partai, tetapi juga berkaitan dengan prosedur konstitusional yang harus dijalankan lembaga negara.
Sementara itu, imbauan Sutrisno kepada kader PDIP Sumatera Utara memperlihatkan bagaimana perkembangan tersebut mulai berdampak pada sikap dan aktivitas internal partai di daerah.