Topikseru.com - Pembalut menstruasi yang digunakan perempuan setiap bulan masih menjadi barang kena pajak di Indonesia. Sementara itu, sejumlah kebutuhan pokok, seperti beras, telur, dan sayuran, memperoleh fasilitas pembebasan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sesuai ketentuan pemerintah.
Perbedaan perlakuan tersebut kembali menjadi perbincangan setelah isu pajak produk sanitasi menstruasi ramai di media sosial. Sorotan tidak hanya tertuju pada besaran pajak yang dibayar konsumen, tetapi juga pada pertanyaan yang lebih luas: mengapa produk yang berkaitan dengan kebutuhan biologis perempuan belum memperoleh fasilitas pajak serupa dengan sejumlah komoditas pokok?
Direktorat Jenderal Pajak (DJP) pernah membahas persoalan ini melalui artikel edukasi mengenai tampon tax, istilah yang digunakan dalam diskusi internasional untuk membicarakan pajak atas produk sanitasi menstruasi. Produk yang dibahas mencakup pembalut sekali pakai, pembalut kain, tampon, hingga menstrual cup.
Baca Juga:
Dalam kerangka perpajakan Indonesia, status produk sebagai kebutuhan penting tidak otomatis membuatnya bebas PPN. Perlakuan pajak ditentukan oleh undang-undang dan aturan turunannya, termasuk apakah suatu barang masuk dalam kelompok yang memperoleh fasilitas khusus.
Prinsip umum PPN menetapkan bahwa penyerahan barang kena pajak di dalam daerah pabean dikenai pajak, kecuali terdapat ketentuan yang mengecualikan atau memberikan fasilitas tertentu.
Artikel edukasi DJP mengenai menstruasi dan pink tax menjelaskan bahwa produk sanitasi menstruasi mencakup pembalut kain, pembalut sekali pakai, tampon, dan menstrual cup. Pembahasan tersebut menempatkan pengenaan PPN atas produk menstruasi dalam konteks kebijakan fiskal dan kesetaraan gender.
Adapun fasilitas pembebasan PPN untuk barang dan jasa tertentu antara lain diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 49 Tahun 2022. Peraturan ini mengatur kelompok barang dan jasa yang memperoleh fasilitas berdasarkan kriteria yang ditetapkan pemerintah.
Dengan demikian, pembalut tidak otomatis bebas PPN hanya karena digunakan untuk kebutuhan sanitasi yang berulang. Untuk mengubah perlakuan tersebut, diperlukan dasar hukum yang secara khusus memberikan pengecualian atau fasilitas pajak bagi produk terkait.
Pemerintah menerbitkan PMK Nomor 131 Tahun 2024 untuk mengatur perlakuan PPN atas impor dan penyerahan barang kena pajak serta jasa kena pajak. Regulasi tersebut membedakan mekanisme penghitungan PPN untuk barang dan jasa mewah dengan barang dan jasa nonmewah.
Untuk barang dan jasa nonmewah yang mengikuti mekanisme umum dalam aturan tersebut, tarif PPN sebesar 12 persen diterapkan pada dasar pengenaan pajak berupa nilai lain sebesar 11/12 dari harga jual atau nilai yang relevan.
Secara sederhana, penghitungan tersebut menghasilkan beban efektif setara 11 persen dari harga jual sebelum PPN, sepanjang transaksi bersangkutan memang mengikuti mekanisme tersebut dan tidak terkena ketentuan khusus.
Karena itu, penyebutan tarif nominal 12 persen tidak berarti seluruh barang di pasaran otomatis dikenai beban efektif 12 persen. Klasifikasi barang, dasar pengenaan pajak, dan fasilitas yang berlaku perlu diperiksa terlebih dahulu.
Untuk produk pembalut, hal penting yang perlu dipahami adalah perbedaan antara statusnya sebagai barang kena pajak dan besaran PPN yang dihitung atas transaksi. Keduanya merupakan persoalan berbeda dalam sistem perpajakan.
PP Nomor 49 Tahun 2022 mengatur fasilitas pajak untuk barang dan jasa tertentu. Di dalamnya terdapat ketentuan mengenai kelompok barang kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan masyarakat luas.
Komoditas yang termasuk dalam kelompok kebutuhan pokok tersebut antara lain:
Perbedaan ini menjadi dasar mengapa beras atau telur dapat memperoleh perlakuan pajak tertentu, sedangkan pembalut tidak otomatis mendapatkan fasilitas yang sama.
Dari sisi kebijakan publik, perbedaan tersebut membuka ruang diskusi mengenai bagaimana pemerintah menetapkan kategori barang yang memperoleh fasilitas pajak dan apakah kebutuhan sanitasi menstruasi perlu dipertimbangkan secara khusus.
Tampon tax merujuk pada diskusi mengenai pengenaan pajak atas produk sanitasi menstruasi, termasuk bagaimana suatu negara memperlakukan produk tersebut dalam sistem perpajakannya.
Sementara itu, pink tax merupakan istilah untuk menggambarkan fenomena ketika barang atau jasa yang dipasarkan khusus kepada perempuan dijual lebih mahal daripada produk sebanding yang ditujukan kepada laki-laki atau pasar umum.
Sebagai contoh, dua produk perawatan diri dengan fungsi yang relatif sama dapat memiliki harga berbeda karena strategi segmentasi pasar berdasarkan gender. Selisih harga tersebut tidak otomatis berasal dari pajak.
DJP telah mengangkat kedua istilah tersebut dalam artikel edukasinya mengenai menstruasi dan pajak di Indonesia. Pembahasan itu menunjukkan bahwa isu produk menstruasi dapat berkaitan dengan kebijakan fiskal sekaligus dinamika harga di pasar.
Karena itu, pengenaan PPN atas pembalut dan perbedaan harga produk berdasarkan gender perlu dianalisis secara terpisah. Perubahan kebijakan pajak berada dalam ranah regulasi pemerintah, sedangkan harga jual juga dipengaruhi biaya produksi, distribusi, strategi pemasaran, dan keputusan pelaku usaha.
Dari perspektif kebijakan fiskal, pembebasan PPN berpotensi mengurangi komponen pajak dalam harga produk. Namun, dampak akhirnya terhadap harga yang dibayar konsumen bergantung pada penerapan kebijakan, mekanisme distribusi, serta keputusan harga di tingkat produsen dan penjual.
Jika pemerintah mempertimbangkan fasilitas khusus untuk produk sanitasi menstruasi, sejumlah aspek perlu dikaji, termasuk cakupan produk, konsekuensi terhadap penerimaan negara, mekanisme pengawasan, serta kemungkinan manfaatnya bagi kelompok masyarakat yang menghadapi keterbatasan daya beli.
Di sisi lain, fasilitas pajak perlu dirancang secara jelas agar tidak menimbulkan perbedaan penafsiran mengenai produk yang berhak menerimanya.
Perdebatan ini pada akhirnya bukan semata-mata mengenai angka PPN pada label harga. Persoalan yang lebih luas adalah bagaimana kebijakan pajak mengelompokkan kebutuhan masyarakat, menentukan prioritas fasilitas fiskal, dan menyeimbangkan penerimaan negara dengan keterjangkauan barang yang digunakan secara rutin.
Hingga ada perubahan aturan yang secara khusus memberikan fasilitas kepada produk sanitasi menstruasi, perlakuan pajaknya tetap harus merujuk pada ketentuan PPN yang berlaku. Masyarakat dapat memeriksa regulasi resmi DJP dan Kementerian Keuangan untuk memastikan status serta mekanisme penghitungan pajak suatu produk.