Topikseru.com - Badan Gizi Nasional (BGN) mengambil langkah tegas dalam penataan sasaran program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Sebanyak 1.653 satuan pendidikan resmi dicoret dari daftar penerima manfaat karena dinilai telah memiliki kemandirian finansial dan tidak membutuhkan intervensi bantuan gizi negara.
Kebijakan BGN coret sekolah dari program MBG ini didominasi oleh lembaga pendidikan swasta bertaraf internasional serta sekolah-sekolah yang didukung pendanaan mandiri tanpa bergantung pada dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS).
Baca Juga:
Baca Juga:
Kepala BGN Sudaryono menegaskan bahwa keputusan eliminasi tersebut diambil agar alokasi anggaran dan distribusi gizi nasional dapat dialihkan secara tepat sasaran kepada kelompok masyarakat yang lebih membutuhkan.
"Saya sebagai Kepala Badan Gizi Nasional hari ini telah mengeluarkan 1.653 satuan pendidikan atau sekolah dari daftar penerima manfaat makan bergizi gratis di seluruh Indonesia. Mayoritas dari 1.653 yang kami exclude adalah sekolah-sekolah swasta bertaraf internasional," kata Sudaryono melalui keterangan resminya, Kamis (10/9/2026).
Dari total 580 ribu lebih satuan pendidikan di Indonesia—mencakup sekolah negeri, madrasah, hingga pesantren - baru sekitar 340 ribu sekolah yang sudah terjangkau program MBG.
Hal ini menyisakan sekitar 240 ribu lembaga pendidikan yang masih mengantre layanan. Guna merespons ratusan ribu permohonan yang masuk, BGN menetapkan skala prioritas ketat yang berfokus pada kawasan tertinggal, terdepan, dan terluar (3T), serta daerah dengan prevalensi tengkes (stunting) kategori tinggi.
Baca Juga:
Sudaryono menyoroti wilayah Maluku dan Papua sebagai zona krusial, di mana masih terdapat sekitar 15 ribu sekolah yang belum menerima intervensi gizi. Kawasan ini bersama daerah 3T lainnya akan dijadikan sasaran utama percepatan program.
Proses verifikasi dan verifikasi lapangan terhadap sekolah pemohon baru akan terus berjalan intensif sebelum fasilitas SPPG dioperasikan secara bertahap.
Langkah efisiensi ini diharapkan tidak hanya menjamin keamanan dan ketepatan sasaran distribusi makanan bergizi, tetapi juga memastikan APBN bekerja optimal bagi kesejahteraan anak-anak di daerah yang paling membutuhkan.
Baca Juga: