Topikseru.com,
Jakarta - Presiden Prabowo Subianto menyatakan pemerintah terus melakukan penataan besar-besaran terhadap badan usaha milik negara (BUMN). Hingga awal Juli 2026, pemerintah telah menutup 240 BUMN yang dinilai tidak efisien dan terus mengalami kerugian. Jumlah tersebut ditargetkan bertambah menjadi 800 perusahaan sebelum akhir tahun.
Pernyataan itu disampaikan Prabowo saat meresmikan lima bendungan yang dipusatkan di Bendungan Meninting, Kabupaten Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat, Jumat (10/7/2026).
Menurut Prabowo, langkah penutupan dilakukan sebagai bagian dari reformasi tata kelola BUMN agar anggaran negara tidak terus terserap untuk membiayai perusahaan yang tidak produktif.
"Hingga hari ini sudah 240 BUMN yang kami tutup. Akhir Juli nanti jumlahnya menjadi 250. Target kami, pada 31 Desember 2026 sebanyak 800 BUMN yang tidak efisien, tidak pernah memperoleh keuntungan, dan terus merugi akan ditutup," ujar Prabowo.
Pemerintah Klaim Hemat Hampir Rp 70 Triliun
Presiden mengatakan kebijakan tersebut telah memberikan dampak terhadap efisiensi belanja negara. Pemerintah, kata dia, berhasil menghemat anggaran yang nilainya mendekati Rp 70 triliun.
Penghematan itu berasal dari pengurangan berbagai biaya operasional perusahaan, termasuk belanja overhead dan remunerasi jajaran direksi pada BUMN yang dinilai tidak lagi layak dipertahankan.
Prabowo menilai langkah restrukturisasi menjadi bagian penting untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan perusahaan negara sekaligus memperkuat daya saing BUMN yang masih beroperasi.
Prabowo Mengaku Terkejut Jumlah BUMN Mencapai 1.077 Perusahaan
Dalam kesempatan tersebut, Prabowo mengaku baru mengetahui jumlah BUMN di Indonesia jauh lebih banyak dari perkiraannya setelah dilantik sebagai Presiden.
Sebelumnya, ia memperkirakan jumlah perusahaan pelat merah hanya berkisar antara 300 hingga 400 entitas. Namun, berdasarkan data yang diterimanya, terdapat sekitar 1.077 BUMN.
Menurut Prabowo, jumlah tersebut berpotensi lebih besar apabila memperhitungkan keberadaan anak perusahaan, cucu perusahaan, hingga perusahaan afiliasi lainnya.
Dia menilai struktur korporasi yang berlapis tersebut perlu ditata agar pengelolaan aset dan keuangan negara menjadi lebih transparan dan akuntabel.
Pemerintah Dorong Reformasi Tata Kelola BUMN
Prabowo mengatakan pemerintah akan terus melakukan pembenahan terhadap perusahaan negara yang masih memiliki prospek bisnis, sementara BUMN yang dinilai tidak lagi sehat akan direstrukturisasi maupun ditutup.
Dia juga menyinggung keberadaan Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara yang disebut menjadi salah satu instrumen dalam memperkuat pengelolaan aset negara secara lebih profesional.
Sebagai contoh, Prabowo menyebut PT Garuda Indonesia yang sebelumnya sempat menghadapi tekanan keuangan kini mulai menunjukkan perbaikan kinerja.
"Garuda dulu sempat akan dijual, tetapi saya tidak setuju. Sekarang kondisinya mulai membaik dan bulan depan diperkirakan mulai mencatat keuntungan setelah bertahun-tahun mengalami kerugian," katanya.
Pemerintah menegaskan langkah restrukturisasi BUMN akan terus dilakukan sebagai bagian dari upaya meningkatkan efisiensi, memperbaiki tata kelola perusahaan negara, serta mengoptimalkan penggunaan keuangan negara.
Berita Terkait
Kamis, 24 September 2026
