Topikseru.com,
Jakarta - Pemerintah resmi mengambil langkah besar dalam sektor energi nasional. Presiden Prabowo Subianto mengumumkan Indonesia mulai menghentikan impor solar sejak Juli 2026 setelah berhasil mengembangkan dan mengimplementasikan bahan bakar BioSolar B50, yaitu campuran 50 persen biodiesel berbahan baku minyak sawit dan 50 persen solar.
Kebijakan tersebut dinilai menjadi salah satu pencapaian strategis dalam upaya mengurangi ketergantungan terhadap energi impor sekaligus memperkuat ketahanan energi berbasis sumber daya dalam negeri.
Pernyataan itu disampaikan Presiden Prabowo saat menghadiri Panen Raya TNI dalam Mendukung Program Ketahanan Pangan di Lanud Abdulrachman Saleh, Kabupaten Malang, Jawa Timur, Jumat.
"Sebelumnya kita berhasil menjadi negara pertama di dunia yang menghasilkan B50. Kita sekarang menghasilkan solar dari kelapa sawit. Mulai bulan Juli ini kita tidak impor solar lagi dari luar negeri," ujar Prabowo.
Indonesia Klaim Jadi Negara Pertama Produksi B50
Presiden menjelaskan keberhasilan implementasi B50 menjadi tonggak penting dalam transformasi sektor energi nasional. Program tersebut memanfaatkan minyak sawit sebagai bahan baku utama biodiesel sehingga mampu menggantikan sebagian besar kebutuhan solar berbasis fosil.
Menurut Prabowo, kebijakan tersebut bukan hanya berdampak pada sektor energi, tetapi juga memberikan efek berganda terhadap perekonomian nasional.
Dana yang selama ini dialokasikan untuk membeli solar dari luar negeri kini dapat berputar di dalam negeri sehingga memberikan manfaat langsung bagi industri kelapa sawit dan jutaan petani yang menggantungkan hidup pada sektor tersebut.
"Lebih baik uang itu beredar di Indonesia dan dinikmati oleh petani-petani sawit di seluruh Indonesia," katanya.
Tekan Impor Energi, Perkuat Ketahanan Nasional
Penghentian impor solar menjadi bagian dari strategi pemerintah untuk mempercepat kemandirian energi nasional. Selama bertahun-tahun, impor bahan bakar menjadi salah satu faktor yang memengaruhi neraca perdagangan energi sekaligus menambah tekanan terhadap devisa negara.
Dengan meningkatnya penggunaan biodiesel berbasis sawit, pemerintah berharap ketergantungan terhadap pasokan energi dari luar negeri dapat ditekan secara bertahap.
Selain memberikan nilai tambah bagi komoditas sawit nasional, implementasi B50 juga diproyeksikan mendukung target pengurangan emisi karbon melalui peningkatan pemanfaatan energi baru dan terbarukan.
Pemerintah Mulai Kembangkan Bioetanol E10 hingga E20
Tidak berhenti pada B50, pemerintah juga mulai memperluas program transisi energi melalui pengembangan bahan bakar bioetanol E10, yakni bensin dengan campuran 10 persen etanol.
Program tersebut dipersiapkan sebagai tahap awal menuju implementasi E20, yang akan meningkatkan porsi bioetanol dalam bauran bahan bakar nasional.
Presiden mengatakan pengembangan bioetanol membutuhkan peningkatan kapasitas industri di dalam negeri.
Saat ini Indonesia baru memiliki satu fasilitas produksi bioetanol berskala besar sehingga pembangunan pabrik baru menjadi salah satu prioritas pemerintah dalam beberapa tahun mendatang.
Hilirisasi Jadi Kunci Nilai Tambah
Kebijakan pengembangan B50 dan bioetanol juga menjadi bagian dari agenda hilirisasi yang terus didorong pemerintah. Melalui pengolahan sumber daya alam di dalam negeri, pemerintah ingin menciptakan nilai tambah, memperluas lapangan kerja, serta meningkatkan daya saing industri nasional.
Selain memperkuat sektor energi, strategi tersebut diharapkan mampu mempercepat pertumbuhan ekonomi daerah, khususnya wilayah sentra perkebunan sawit dan komoditas penghasil bahan baku bioetanol.
Implementasi B50 menjadi salah satu kebijakan energi terbesar yang dijalankan pemerintah sepanjang 2026. Dengan penghentian impor solar dan dimulainya pengembangan bioetanol E10 menuju E20, Indonesia menargetkan terciptanya sistem energi yang lebih mandiri, berkelanjutan, dan mampu menopang pertumbuhan ekonomi nasional dalam jangka panjang.
Berita Terkait
Kamis, 24 September 2026
