Topikseru.com – Proses hukum kasus dugaan korupsi pengadaan bilik sterilisasi Covid-19 atau Plasma Decontamination Station (PDS) di Dinas Kesehatan Kabupaten Dairi Tahun Anggaran 2020 memasuki babak baru.
Dua terdakwa dalam kasus ini, yakni Lilis Dian Prihatini selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Chandler Hikman, Direktur PT Chamar Medica Abadi (CMA) selaku pihak penyedia, resmi dituntut masing-masing 3 tahun penjara oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU).
Dalam persidangan di ruang Cakra 9 Pengadilan Tipikor Medan pada Kamis (13/11/2025) sore, JPU Ahmad Husein menyampaikan bahwa kedua terdakwa terbukti memenuhi unsur tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Jo. Pasal 18 UU Tipikor Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
Baca Juga:
- Dua Anak di Sidikalang Diduga Jadi Korban Kekerasan, Polisi Periksa Perempuan 52 Tahun
- Sidang Korupsi Smartboard Langkat: PPK Sebut Mantan Kadisdik Tahu Proyek Sejak Perencanaan, Klaim Punya Rekaman Pengarahan
- Wali Kota Tebing Tinggi Bantah Perintahkan Keponakan Temui Kadis Kominfo dalam Sidang Dugaan Suap Proyek Internet
JPU menuntut keduanya dengan pidana pokok, penjara 3 tahun dan denda Rp200 juta, dengan ketentuan apabila tidak dibayar diganti 3 bulan kurungan
Dalam keterangannya, JPU menyebut bahwa kedua terdakwa memiliki peran yang saling mendukung dalam proses pengadaan PDS yang menyebabkan kerugian negara.
“Menuntut agar majelis hakim menjatuhkan pidana kepada para terdakwa selama tiga tahun penjara dan denda Rp200 juta subsider tiga bulan kurungan,” ujar JPU Ahmad Husein di hadapan majelis hakim.
Selain pidana pokok, terdakwa Chandler Hikman juga dituntut membayar uang pengganti (UP) sebesar Rp592 juta, sesuai nilai kerugian negara dalam proyek pengadaan PDS tersebut.
Dari total kerugian, Chandler telah mengembalikan Rp300 juta, sehingga sisa UP yang wajib dibayar adalah Rp292 juta.
Apabila terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama satu bulan setelah putusan berkekuatan hukum tetap, maka, jaksa akan menyita dan melelang harta benda milik terdakwa untuk menutupi kerugian negara.
Serta bila harta tidak mencukupi, terdakwa akan menjalani pidana penjara tambahan selama 1 tahun 6 bulan.
Sementara itu, terdakwa Lilis Dian Prihatini tidak dibebani kewajiban membayar uang pengganti karena dianggap tidak menikmati nilai kerugian negara.
Proyek pengadaan bilik sterilisasi Covid-19 (PDS) yang berlangsung pada tahun 2020 dilakukan untuk mendukung upaya penanganan pandemi. Namun, proyek tersebut belakangan ditemukan tidak sesuai ketentuan, mulai dari proses pengadaan hingga penggunaan anggaran.
Hasil penyidikan menunjukkan adanya indikasi markup serta pengadaan barang yang tidak sesuai spesifikasi, sehingga menimbulkan kerugian negara hingga Rp592 juta.
Majelis hakim yang diketuai As’ad Rahim memberikan kesempatan kepada kedua terdakwa untuk menyampaikan nota pembelaan (pledoi) pada sidang lanjutan yang dijadwalkan 20 November 2025.
Sidang berikutnya akan menjadi kesempatan bagi para terdakwa untuk memberikan bantahan, klarifikasi, atau permohonan keringanan atas tuntutan JPU.